Senin, 13 Agustus 2012
3:33 WIB ·
Testimoni terbaru Antasari Azhar, yang disampaikan di acara “Metro Realitas” Metro TV, menciptakan kegemparan. Pihak istana pun segera memberikan reaksi balik. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, segera menuding testimoni Antasari itu sebagai fitnah.
Sejurus dengan Denny Indrayana, Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menganggap testimoni Antasari itu “tidak benar dan perlu diluruskan”. Meski begitu, berbeda dengan Denny Indrayana, Julian mengaku pertemuan itu memang ada. Hanya saja, kata Julian, rapat itu hanya membahas jangan sampai ada pelanggaran pidana dalam penyelesaian krisis. “Tidak berarti bahwa itu kemudian diartikan sebagai suatu rapat untuk penanganan bail-out Bank Century,” kata Julian.
Sementara tak sedikit pula pihak yang bersorak-sorai kegirangan menyambut testimoni Antasari Ashar itu. Khususnya: mereka yang bermimpi memakzulkan Presiden dengan menggunakan skandal besar ini. Juga para pengusung Hak Angket Century yang sudah terlanjur ngos-ngosan dan kehilangan semangat.
Testimoni Antasari mengungkap data baru: Presiden SBY memimpin langsung sebuah rapat untuk membahas skenario baliout Bank Century. Gara-gara kebijakan itu, negara dirugikan sebesar Rp6,7 triliun. Banyak yang menyebut kasus itu sebagai “mega skandal” dalam sejarah Indonesia.
Selain itu, testimoni Antasari Azhar juga menjelaskan, pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat, yakni: Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Gubernur BI Boediono, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, dan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana.
Pantas saja kalau ada yang menyebut skandal Bank Century sebagai “perampokan terorganisir”. Rupanya, seperti dituturkan Antasari Azhar, banyak pihak yang ternyata terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan menyeret nama orang nomor satu di Republik ini: Presiden SBY. Ini juga menjelaskan mengapa perjuangan mengungkap kasus ini seakan menemui jalan terjal. Maklum, skandal bank century menyeret “orang-orang besar” di dalam kekuasaan.
Orang bisa saja menuding testimoni Azhar itu fitnah. Akan tetapi, sebagai negara yang berdasarkan hukum, ada baiknya testimoni itu ditindak-lanjuti dan diverifikasi kebenarannya. Setidaknya, bagi kami, testimoni itu bisa menjadi data baru untuk membuka pintu penyelesaian kasus Bank Century.
Bagi kami, ini juga tantangan baru bagi pejabat KPK yang baru. Setidaknya ini semacam ujian seberapa besar komitmen KPK mengungkap berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. KPK juga bisa menseriusi kasus ini sebagai bantahan atas anggapan banyak pihak bahwa KPK hanya alat kekuasaan sekarang.
Korupsi memang persoalan besar di Indonesia. Apalagi kasus korupsi terus-menerus menyelinap di kalangan pemegang tampuk kekuasaan. Dengan demikian, genderang anti-korupsi yang ditabuh SBY sejak tahun 2004 lalu bukanlah genderang pengusir “penyakit korup”. Akan tetapi, seperti dikatakan orang, itu hanya politik “memanipulasi prestasi” guna menarik simpati rakyat.
Juga tak kalah penting, ini bantahan kepada orang yang menganggap neoliberalisme itu mengurangi korupsi. Yang terjadi, korupsi bukannya berkurang, namun diorganisasikan dengan baik dengan berbagai kedok. Salah satunya adalah bailout. Inilah yang disebut “perampokan terorganisir”.
Dan dengan kejadian ini kita patut sadar: korupsi terorganisir harus pula dilawan dengan perlawanan rakyat yang terorganisir. Tak bisa mempercayakan peperangan besar ini hanya kepada satu lembaga. Maklum, mereka juga tak lepas dari intervensi penguasa.
Akan tetapi, muncul persoalan: rakyat mulai tidak ambil pusing dengan berbagai kasus korupsi ini. Bagi rakyat, korupsi di Indonesia tak lebih dari parodi. Sikap apatis ini tentu sangat berbahaya. Untuk itu, sudah sepatutnya gerakan anti-korupsi menyadari, bahwa perjuangan anti-korupsi akan menemukan bisa menemukan basis basis gerakannya jika dihubungkan dengan persoalan rakyat yang paling pokok: kemiskinan, pengangguran, biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal, dan lain sebagainya.
Tapi, harus ditekankan, bahwa akar utama persoalan dasar rakyat di atas adalah neoliberalisme. Sedangkan korupsi hanya salah satu aspeknya. Untuk itu, gerakan anti-korupsi harus bersandingan dengan gerakan anti-neoliberalisme.
http://www.berdikarionline.com/editorial/20120813/babak-baru-skandal-bank-century-2.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar