Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik, Termasuk Korupsi

Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik, Termasuk Korupsi

Ditulis Oleh redaksi

Rabu, 15 Agustus 2012 19:47

Para penyelenggara negara diimbau agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran, karena masuk dalam kategori tindakan koruptif. Pasalnya, kendaraan dinas bukan untuk keperluan pribadi. Abdullah Hehamahua, Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PENASEHAT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua menyatakan jika ada penyelenggaran negara yang menggunakan kendaraan dinasnya untuk keperluan mudik Lebaran, maka orang tersebut sudah bisa digolongkan melakukan tindakan korupsi. "Kalau dilakukan, itu korupsi," kata Hehamahua di kantor KPK, Jakarta, Rabu, (15/8/2012).

Hehamahua menilai, jika ada pemerintah daerah yang memperbolehkan pemakaian mobil dinas untuk mudik, itu kebijakan yang salah, sebab bertentangan dengan prinsip penghematan keuangan negara yang saat ini sedang dikedepankan.

Menurut Hehamahua, ada sejumlah daerah yang sudah menerapkan prinsif penghematan terkait penggunaan mobil dinas. Misalnya Pemda Jembrana Bali yang sudah melakukan penertiban mobil dinas. Bahkan, pemerintah setempa meminta kepada warganya untuk melaporkan jika ada mobil dinas yang digunakan selepas jam kerja atau sekitar jam 16.00 WIB.

Abdullah juga mengimbau kepada para penyelenggara negara atau pejabat negara agar tidak menerima parsel Lebaran. Pasalnya, penerimaan parsel merupakan gratifikasi yang bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang. “Kalau ada pejabat yang dikirimi parsel, langsung dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi,” ujarnya.

Dede

http://monitorindonesia.com/nasional/21-nasional/7900-gunakan-mobil-dinas-untuk-mudik-termasuk-korupsi.html