Kemerdekaan Hanya Dinikmati Oleh Segelintir Penguasa

Kemerdekaan Hanya Dinikmati Oleh Segelintir Penguasa


Kamis, 16 Agustus 2012
14:33 WIB · 0 Komentar





Sebentar lagi Bangsa Indonesia memperingati HUT Kemerdekaannya yang ke-67. Dalam bentangan waktu yang cukup panjang itu, tidak semua rakyat Indonesia telah menikmati hasil kemerdekaan itu.



Pada kenyataannya, bagi sebagian rakyat Indonesia, kemerdekaan itu hanya dinikmati oleh segelintir penguasa. Sedangkan mayoritas rakyat tetap hidup melarat dan kehilangan harkat-martabatnya sebagai manusia.



Itulah pendapat Abdul Latif, 64 tahun, seorang pedagang asongan di pantai Losari Makassar. “kalau kita bicara ekonomi, itu yang menikmati hanya segelintir penguasa. Kita, rakyat, tetap saja susah untuk mencari makan,” kata Pak Latif kepada Berdikarionline.com.

Bagi Latif, kemerdekaan adalah ketika seluruh rakyat bisa menikmati keadilan dan kemakmuran. Sayangnya, kata dia, cita-cita masyarakat adil dan makmur itu seolah sudah terbenam.



“Para penguasa sudah lupa pada rakyat. Mereka lebih memihak kepada pihak asing dan pemilik modal ketimbang membela rakyat. Mereka suka menggusur pedagang yang sedang berjuang mencari makan,” ungkapnya.



Hal senada juga diakui oleh Daeng Baji, 49 tahun, yang menjadi pedagang asongan di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Katanya, mayoritas rakyat Indonesia belum merasai makna sejati kemerdekaan.



“Kata Undang-Undang Dasar (UUD), tujuan kita adalah masyarakat adil dan makmur. Tetapi, pada kenyataannya, pemerintah sekarang justru mengangkangi UUD dan lebih memilih menjadi budak asing,” tegas ibu dari 7 anak ini.



Daeng Baji mencontohkan, pembukaan UUD menyatakan tujuan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi kenyataannya pendidikan masih merupakan barang mahal bagi sebagian besar rakyat.



Soal pendidikan memang tolak ukur yang penting sebuah bangsa merdeka. Ini juga yang dijadikan tolak ukur oleh ibu Sudarsih, 50 tahun, warga RT15/RW07 kelurahanTanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta.

Dia bilang, Indonesia tak bisa disebut merdeka karena biaya sekolah masih mahal dan sulit diakses rakyat miskin. Ia juga mengeluh dengan harga sembako yang tak bisa dijangkau oleh rakyat miskin.



Ini memang sangat ironis. Bayangkan, tujuan berbangsa dan bernegara sudah dirumuskan di UUD, namun penyelenggaran negara justru bertolak belakang. “Pancasila dan UUD 1945 sudah dikhianati oleh pemerintah. Rakyat tidak pernah merasakan keadilan sosial,” kata Umar, seorang tukang becak di kawasan Rajawali Makassar.



Bagi Umar, cita-cita dalam Pancasila dan UUD 1945 sudah sangat ideal. Sayangnya, kata dia, Pancasila dan UUD 1945 itu sengaja diabaikan. “Coba pemerintah itu konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945, mungkin cita-cita kemerdekaan bisa terwujud,” tegasnya.



Kenyataan itulah, di mata Umar, yang menyebabkan nilai-nilai kemerdekaan semakin tergerus. Ia beranggapan, perayaan kemerdekaan semakin kehilangan makna sehingga tampak hanya seremoni belaka.



Ulfa Ilyas/ Agus Casyono