AMANAT PRESIDEN SOEKARNO TANGGAL 28 AGUSTUS 1959

AMANAT PRESIDEN SOEKARNO
PADA SIDANG PLENO PERTAMA

DEWAN PERANTJANG NASIONAL

PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 1959

 BAGIAN JANG DIUTJAPKAN

Saudara-saudara sekalian,

Pada hari ini kita menjaksikan sidang pleno pertama daripada Dewan Perantjang Nasional atau disingkatkan Depernas. Didalam sidang pleno pertama ini saja dipersilahkan oleh Saudara Ketua Depernas, untuk memberi amanat.

Sebenarnja, Saudara-saudara, banjak sekali hal-hal jang hendak saja berikan, pesankan, titipkan kepada Saudara-saudara anggota­anggota Depernas sebagai bekal bekerdja. Tetapi Saudara mengerti bahwa tidak semua hal itu bisa saja berikan sekaligus didalam
amanat saja jang sekarang: Terlebih-lebih pula oleh karena sidang pleno pertama ini, mempunjai sifat seremoniil, sehingga amanat sajapun akan bersifat amanat seremoniil.

Saja telah membuat beberapa tjatatan-tjatatan jang harapdiper­hatikan oleh Depernas dalam menunaikan tugasnja menjusun pola daripada masjarakat adil dan makmur didalam waktu jang sesing-
kat-singkatnja, tetapi berhubung dengan keseremoniilan sidang jang pertama ini tjatatan-tjatatan itu tidak akan saja batjakan, melain­
kan naskahnja akan saja serahkan kepada Saudara Ketua. Saudara Ketua nanti akan meneruskan naskah itu kepada sidang, dan
dapatlah naskah itu digunakan sebagai teks bagi Saudara-saudara sekalian dalam menunaikan tugas Saudara-saudara sekalian sebagai anggota Depernas.

Presiden lalu menjerahkan Naskah jang tertulis kepada Ketua Depernas:

Inilah Saudara Ketua. Itulah naskah itu. Dan marilal sekarang
saja berikan beberapa garis-besar bagi pekerdjaan Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian memetahui bahwa kita, sedjak berpuluh-puluh tahun ini hidup didalam suasana jang gegap.gem^­pita, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai satu bangsa jang tadinja beratus-ratus tahun tidak merdeka, beratus-ratustahun didja­djah orang lain, masjarakat beratus-ratus tahun dikotjar-katjirkan,

7

 

beratus-ratus tahun didjadikan suatu bangsa jang papa-sengsara, kita jang kemudian daripada itu mengadakan satu gerakan nasional
jang telah minta korbanan seberat-beratnja dari pada bangsa
Indonesia dan jang aehirnja sjukur alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mentjapai Kemerdekaan daripada hangsa Indonesia. Dan Saudara-saudara mengetahui bahwa Kemerdekaan daripada bangsa Indonesia itu sekadar hanjalah, sebagai saja kata­
kan berulang-ulang, satu djembatan untuk menudju dan achirnja mentjapai kepada tjita-tjita bangsa Indonesia jang pokok, jaitu
satu masjarakat jang adil dan makmur, satu masjarakat jang tiap­
tiap warganegara dapat hidup sedjahtera didalamnja, satu masja­
rakat tanpa penindasan, satu masjarakat tanpa exploitation de 1'honunc par 1^'honme, satu masjarakat jang meinberi kebahagiaan kepada seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, satu masjarakat jang berulang-ulang mendjadi inspirasi penegak se­
mangat daripada segenap pedjoang-pedjoang bangsa Indonesia dan telah memberikan korbanannja diatas persada perdjoangan bangsa Indonesia itu.

Maka pekerdjaan kita antara 17 Agustus 1945 sampai kepada kini, herupa pada hakekatnja talc lain tak bukan menjempurnakan djembatan itu, melalui beberapa tingkatan-tingkatan jang Saudara­saudara semuanja telah kenal terutjapkan melalui mulut saja. Ada tingkatan jang herois, tingkatan jang penuh dengan kepahlawanan, tingkatan jang kita bertindak dan bersikap sebagai satu bangsa
jang kompak, ada tingkatan jang menundjukkan gedjala-gedjala dan keadaan-keadaan jang kurang njaman, tingkatan-tingkatan
jang semuanja sudah saja sinjalir didalam pidato saja pada tanggal
17 Agustus 1959 jang lalu. Dan achir-achir ini kita pada tanggal
5 Djuli telah memproklamirkan kembali dengan Dekrit Presiden kembalinja djembatan emas itu diatas tiang-tiang Undang-undang Dasar 1945. Segala sesuatu ini, Saudara-saudara mengetahui
kupasan-kupasan didalam pidato 17 Agustus 1959 jang lalu, jang sampai sekarang terkenal: sebagai „manifesto politik^”.

Sesudah 5 Djuli itu, maka dengan segera Kabinet Karya mcnje­rahkau mandatnja dan Tuhan Jang Maha Esa amat bermurah kita tidak lama kemudian daripada itu dapat membentuk Kabinet baru

8

 

diatas dasar U.U.D. '45, Kabinet baru jang terkenal dengan nama Kabinet Kerdja. Pada tanggal 12 Djuli jang lalu, Dewan Nasional dibubarkan, sebagai kelandjutan daripada Dekrit 5 Djuli incasu sebagai landjutan kembalinja kita kepada U.U.D. '45. Dan pada tanggal 22 Djuli jang lalu dengan setjara simultan terbitlah 4 pene­tapan. Pertama, penetapan jang mengenai D.P.R. Dengan penetapan itu dinjatakan bahwa D.P.R. sekarang bekerdja terus didalam rangka U.U.D. '45, terbitlah pula pada tanggal 22 Djuli itu pene­
tapan mengenai Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
djuga sebagai akibat dan kelandjutan daripada Dekrit oleh karena didalam U.U.D. '45 dengan mutlak disebutkan adanja Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Sebagai nomor 3 dalam tindakan tanggal
22 Djuli telah terbitnja penetapan mengenai Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan nomor 4 penetapan mengenai Depernas, jang Depernas itu pada tanggal 18 Agustus, satu hari sesudah kita mem­peringati Proklamasi, bersidang di Istana Negara ini untuk mem­bitjarakan beberapa pokok tata-tertib dan urusan tehnis dan
sekarang pada tanggal 28 Agustus kita berkumpul kini, Depernas, mengadakan sidang plenonja jang pertama, disaksikan oleh pem­
besar-pembesar daripada Negara kita, disaksikan oleh para Menteri Inti dan para Menteri Muda dari Kabinet Kerdja, disaksi­
kan oleh anggota Dewan Pertimbangan Agung, disaksikan oleh anggota-anggota jang terhormat pada Perwakilan-perwakilan Asing
di Djakarta, disaksikan oleh Saudara-saudara wakil-wakil D.P.R., disaksikan, boleh dikatakan, oleh seluruh masjarakat Djakarta, dan didengarkan, diperhatikan oleh seluruh masjarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan saja jakin pula diperhatikan oleh seluruh umat manusia didunia ini jang berminat kepada segala
sesuatu jang terdjadi di Indonesia ini. Sehingga pada tempatnjalah pada ini hari, setjara seremoniil saja sebagai Presiden Republik Indonesia memberi petundjuk, amanat kepada sidang Depernas,
agar supaja sidang Depernas itu, berdjalan lantjar dan bisa berdiri tetap diatas rel-relnja jang ditugaskan kepadanja, jaitu membuat
pola daripada masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, jang hendaknja dengan selekas mungkin dalam batas-batas ke­mungkinan harus kita selenggarakan bersama agar supaja tjita-tjita

9

 

daripada Bangsa Indonesia jang sudah diperdjoangkan dengan
korban berpuluh-puluh tahun itu, lekas dapat diketjap, dirasakan
oleh seluruh bangsa Indonesia. Saja mengharap agar supaja pola
itu lekas tersusun dan sebagai saja katakan didalam pidato 17 Agus­
tus jang lulu, saja bermaksud Insja Allah S.w.t., membawa pola
itu, melewati Kabinet ke Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Oleh karena M.P.R. saja anggap sebagai Madjelis jang tertinggi daripada Negara Republik Indonesia dan Rakjat Indonesia. Pola jang akan, Saudara susun sebagai suring saja katakan, hendaknja mendjadi
satu pola nasional, milik bukan lagi daripada Depernas, milik
bukan lagi daripada Pemerintah, tetapi milik daripada segenap
rakjat Indonesia. Milik daripada seluruh bangsa Indonesia, milik nasional.

Maka oleh karena itulah saja berpendapat bahwa pola itu sedia­
nja dibawa kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat oleh karena M.P.R. itu adalah Madjelis kita jang terlengkap dan tertinggi.
Dan sebagai saja katakan pada pidato 17 Agustus 1959, djikalau
pola ini nanti sudah diterima oleh M.P.R., artinja djikalau pola
itu sudah mendjadi satu milik nasional, mendjadi satu national property, mendjadi satu nationaal bezit, maka pola itu harts di­selenggarakan oleh segenap rakjat Indonesia agar supaja ia men­
djadi satu realitet. Didalam pidato 17 Agustus 1959, maka saja katakan segenap minat, segenap tenaga, segenap keringat dari Bangsa Indonesia harus di holopiskuntulbariskan, untuk menje­lenggarakan, melaksanakan apa jang tergores diatas pola itu. Saudara-saudara, dus mengerti, bahwa Depernas menghadapi satu pekerdjaan jang amat besar sekali. Amat berat, tetapi Saudara­
saudara mengetahui, amat mulia, djikalau pola ini sudah diterima oleh M.P.R., djikalau pola dus, sudah mendjadi satu national property, djikalau pola ini sudah mendjadi nationaal bezit, tidak boleh satu orangpun merobahmja. Tidak boleh Pemerintah merobah pola ini. Tidak boleh seseorang Menteri merobah pola ini. Tidak boleh Presiden merobah pola ini. Tidak boleh Panglima Tertinggi merobah pola ini, oleh karena sebagai tadi saja katakan, pola ini
telah diterima oleh Madjelis Tertinggi daripada seluruh bangsa Indonesia, antara Sabang dan Merauke.

10

 

Saudara-saudara, sebagai tadi saja katakan, menghadapi satu pekerdjaan jang berat. Berat oleh karena bukan sadja scope dari­
pada pekerdjaan Saudara adalah amat besar, tetapi djuga berat
oleh karena Saudara-saudara harus bekerdja dengan setjepat mung­
kin. Saja minta supaja Saudara-saudara mengambil tjermin, misalnja daripada Konstituante jang lalu. Konstituante jang lalu telah gagal. Konstituante jang lalu telah sampai kepada satu impasse. Konsti­
tuante jang lalu telah sampai kepada titik bertele-tele. Dan
hendaknja Saudara-saudara djangan sampai mengalami keadaan
jang demikian itu. Hendaknja djangan sampai Saudara bekerdja sedemikian rupa sehingga Saudara-saudara nanti datang kepada
satu impasse bertele-tele.

Kita ini, sebagai pemimpin-pemimpin memikul pertanggungan djawab jang besar, terutama sekali kita-kita ini jang memikul tugas kewadjiban untuk merealisasikan apa jang ditjita-tjitakan oleh
Bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun. Dan terutama masjarakat
adil dan makmurlah jang mendjadi tjita-tjita hidup, tjita-tjita
jang dikorbani oleh segenap rakjat Indonesia.. Saja, sebagai Sau­
dara-saudara mengetahni, dahulu didalam hidup saja ini, telah berpuluh-puluh tahun duduk dalam matjam-matjam pergerakan nasional, matjam-matjam aliran dalam pergerakan nasional antara bangsa kita. Saja telah duduk sjukur alhamdulillah dengan karunia Allah S.w.t. didalam gerakan nasional. 40 tahun saja melihat per­djoangan bangsa Indonesia, 40 tahun saja melihat perdjoangan daripada gerakan, misalnja Sjarikat Islam, jang sekarang mendjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia, 40 tahun saja mengenal
gerakan jang sekarang dikenal dengan Partai Komunis Indonesia,
40 tahun saja melihat gerakan nasionalisme, 40 tahun lamanja
saja melihat gerakan-gerakan agama, 40 tahun lamanja saja melihat gerakan-gerakan ini masing-masing memberi korbanan jang hebat untuk mentjapai tjita-tjita ini, masjarakat adil dan makmur. Saja melihat pemimpim-pemimpin berdjumlah ribuan; puluhan ribu, masu'k kedalam pendjara, dengan muka tersenjum masuk kedalam pendjara. Ada jang satu tahun, ada jang dua tahun, ada jang dua
puluh tahun. Saja melihat ribuan pemimpin-pemimpin dibuang ketempat pengasingan jang djauh daripada tenipat ibu dan bapak‑

11

 

nja. Merekapun pergi kesana dengan muka jang berseri.seri, oleh karena mereka mengetahui memberi korbanan kepada tjita-tjita masjarakat adil dan makmur. Saja melihat wadjahnja orang-orang jang hidup didalam kemiskinan terus, tak lain dan tak bukan ialah agar supaja ia punja anak dan tjutju nantinja hidup didalam
satu masjarakat jang adil dan makmur.

Saja menerima Surat-surat jang berisi utjapan selamat tinggal daripada orang-orang jang besok paginja akan digantung oleh Pemerintah Belanda. Semuanja surat itu berbunji: „Selamat tinggal, Bung Karno, saja akan menaiki tiang penggantungan dengan rela
dan ichlas oleh karena saja berkorban untuk tertjapainja tjita-tjita kita, satu masjarakat jang adil dan makmur^”. Sehingga tidak
salahlah djikalau saja katakan, bahwa masjarakat jang demikian
itu, masjarakat adil dan makmur dan sebagai saja katakan disuatu tempat, masjarakat sosialis a la Indonesia adalah amanat penderitaan daripada segenap rakjat Indonesia, jang amanat penderitaan itu sekarang terpikul diatas pundak kita, jang amanat penderitaan itu
kita sekarang harus merealisasikan, terutama sekali kita jang
hidup didalam tahun-tahun jang sekarang ini, jang hidup sebagai orang-orang daripada angkatan sekarang ini, jang hidup sebagai orang-orang generasi sekarang ini. Generasi jang terdahulu, boleh dikatakan hidup didalam tjita-tjita, didalam alam angan-angan, didalam alam berkorban untuk tjita-tjita. Kita sekarang ini hidup didalam satu alam harus merealisasikan angan-angan itu.

Saudara-saudara, keadaan jang demikian ini, menempatkan kita kepada kesulitan-kesulitan. Tetapi sebagai saja katakan didalam pidato 17 Agustus jang lalupun,kesulitan-kesulitan hendaknja tidak mendjadi penghalang daripada tekad kita, tidak mendjadi peng­
halang daripada kesediaan kita untuk terus berdjoang dan terus bekerdja, bahkan kesulitan-kesulitan itu hendaknja mendjadi satu tjambukan bagi kita untuk berdjalan terus, bekerdja terus oleh
karena memang diharapkan daripada kita sekarang ini realisasi daripada penjelenggaraan daripada masjarakat jang adil dan mak­
mur jang telah lama ditjita-tjitakan oleh rakjat Indonesia itu. Kesulitan, karena memang keadaan-keadaan objektif membawa kesulitan-kesulitan itu.

12

 

Saja tadi memakai perkataan sosialisme, sosialisme a la Indonesia. Kita harus menggolongkan diri kita kepada golongan jang tidak setudju dengan golongannja orang-orang jang menjebutkan golong• an evolutionist. Golongan jang mengikuti teori evolusi, golongan
jang mengatakan bahwa masjarakat sosialis a la Indonesia atau bukan a la Indonesia dengan sendirinja nanti akan datang. Saudara­saudara mengetahui bahwa dalam evolusi-teori, dikatakan bahwa masjarakat ini bertumbuh dari satu tingkat setjara evolutionair
 — tjepat atau tidaknja evolusi ini tergantung daripada keadaan — kelain tingkat. Dikatakan bahwa misalnja masjarakat manusia
jang dulunja agraris, setjara evolutionair dengan sendirinja masuk kedalam tingkat fase industri ketjil. Dan bahwa tingkat industri
ketjil, bertjampur dengan tingkat agraris ini, dengan sendirinja
nanti automatis evolutionair masuk dalam ,tingkatan industriele kapitalisme. Dan dari tingkatan industriele kapitalisme itu setjara evolutionair, dengan sendirinja masuk didalam alam sosialis. Kita hendaknja djangan masuk didalam golongannja orang-orang jang berteori evolusi ini. Sebab njata bahwa teori jang demikian itu
adalah salah.

Saudara-saudara, tidak masjarakat itu .dengan sendirinja dari satu tingkat pindah kelain tingkat, tetapi pengerahan daripada dyna­
mische krachten didalam masjarakat itulah jang membawa kita kepada tingkat-tingkat jang lebih tinggi. Dibalik daripada teori evolusi ini ada lagi teori lain jang didalam tahun 1928 saja namakan teori pelompatan fase, teori fasen-sprong, jang mengatakan: dari masjarakat agraria kita bisa melompat kemasjarakat sosialis. Teori jang demikian itupun tidak benar.

Djadi hendaknja Anggota.anggota dari Depernas djangan masuk didalam galongan orang-orang jang ber-evolusi teori, tetapi djuga djangan masuk didalam golongan orang-orang berteori fasen-sprong. Tidak ada satu masjarakat jang melompati fase. Satu fase diikuti
lain fase, tetapi pertumbuhan, peraliran, perpindahan, transisi daripada satu fase kelain fase itu minta pengerahan daripada segenap tenaga-tenaga dinamik jang ada didalam masjarakat, dan tidak — sebagai saja tadi katakan — aliran sebagai alirannja air sungai
jang tenang.

13

 

Perpindahan itu selalu membawa schokken, gontjangan-gontjang­
an didalam masjarakat. Maka oleh karena itu, kita dengan tegas,
saja ulangi lagi, dengan tegas harus menudju kepada masjarakat
adil dan makmur, atau dengan lain perkataan, masjarakat sosialis
a la Indonesia. Dan kita harus merealisasikan masjarakat adil dan makmur itu; tidak 'boleh tidak kita harus mengadakan planning
dan kita harus mengadakan pimpinan dan harus kita mengadakan kerahan tenaga. Tanpa planning, tanpa pimpinan, tanpa pengerahan tenaga tak mungkin masjarakat jang ditjita-tjitakan oleh rakjat Indonesia itu bisa tertjapai dan terrealisasi.

Saudara-saudara mengetahui bahwa kita sedjak beberapa tahun
ini telah tidak senang pada apa jang dinamakan liberalisme, dan memang kita sebagai satu bangsa jang hendak merealisasikan tjita­
tjita bangsa, masjarakat jang adil dan makmur ini, harus mening­gal'kan alam fikiran dan alam tindakan.tindakan datipada liberal­
isme itu.

Kita baik melihat kedunia luaran. Apa jang kite lihat didunia luaran, terutama sekali dialam Barat, dimana berdjalan dengan
leluasa lebih dari satu abad lamanja liberalisme, baik liberalisme politik dan liberalisme ekonotni.'Kita lihat bahwa liberalisme selalu membawa konflik. Konflik disegala bidang. Konflik dilapangan politik, konflik dilapangan ekonomi, konflik dilapangan sosial, konflik jang achirnja semuanja meng-udjung kepada exploitation
de l'homme par l'hmnme, baik exploitation ekonomis maupun exploitation politik, maupun exploitation moral. Ini adalah semua­
nja akibat daripada liberalisme. Konflik antara sikaja dan simiskin, konflik siterpeladjar dan si-bukan terpeladjar, konflik antara satu golongan produsen dengan lain golongan produsen. Semuanja
konflik adalah anak-anak kandung daripada ibu imperialisme itu.
Dan itu semuanja harus kita 'hindari.. Semuanja harus kita hindari agar supaja kita dengan — saja tidak berkata dengan senang —
agar supaja kita 'dengan effisien dapat merealisasikan masjarakat adil dan makmur jang kita tjita-tjitakan itu.

Lihat didunia Barat, konflik jang achirnja memuntjak didalam alam industriil kapitalisme; demi'kian besar konflik ini jang ditim­
bulkan, sehingga achirnja terdjadilah revolusi sosial. Konflik jang

14

 

amat besar tabrakannja antara industrial kapitalisme dengan tenaga­tenaga revolusioner jang menghendaki satu masjarakat adil dan makmur sehingga mendjadi revolusi pertumpahan darah. Revolusi jang berdjalan berpuluh-puluh tahun jang achirnja baru bisa men­datangkan satu masjarakat menurut tjita-tjita ditempat itu, tjita­
tjita daripada bangsa itu.

Hal jang demikian itu harus kita hindari. Maka oleh karena itu dalam pada kita — sebagai tadi saja katakan mengadakan planning, mengadakan pimpinan, mengadakan pengerahan tenaga — kita
harus bekerdja demikian rupa sehingga konflik-konflik jang besar
ini dihindari.

Opgave kita memang sangat sulit. Saja tadi berkata, bahwa kita tidak bisa menganut theori fasensprong jang kita sekonjong­
konjong daripada alam agraris — sekarang ini sudah tjampur
agraris dengan sedikit industrialisme — masuk kedalam alam masjarakat adil dan makmur sebagai jang kita tjita-tjitakan.

Tetapi didalam pada kita bekerdja jang demikian itu dengan planning, dengan pimpinan, dengan pengerahan tenaga, kita bisa membawa masjarakat Indonesia ini ketudjuan kita jang terachir dengan menghindari konflik-konflik sebagai tadi saja katakan.

Tugas kita berat sekali. Pertama, tugas kita apa? Didalam alam pendjadjahan kita punja ekonomi adalah ekonomi kolonial dan ekonomi kolonial ini harus kita robah mendjadi ekonomi nasional jang bersih daripada imperialisme, bersih daripada penghisapan, daripada exploitasi oleh tenaga-tenaga luaran. Ekonomi nasional
ini harus kita robah mendjadi ekonomi jang sesuai dengan apa
jang ditulis dalam U.U.D. '45 fasal 33 jaitu dengan kata gampang­
nja, masjarakat adil dan makmur.

Ini bukan opgave jang ketjil. Ekonomi kolonial pindah ke­
ekonomi nasional, pindah ke-ekonomi sebagai jang kita tjita-tjita­
kan bukan suatu opgave jang ketjil, malahan salahlah kita djikalau kita mengertikan tiga golongan ini sebagai terpisah satu sama jang lain. Djanganlah kira bahwa kita dengan proklamasi 17 Agustus
1945 telah membuat satu, telah bisa membuat satu dinding daripada besi atau daripada baton jang samasekali meniadakan ekonomi kolonial itu dan kita sekaligus dengan 17 Agustus '45 memasuki

15

 

fase ekonomi nasional dan bahwa nanti ekonomi nasional inipun dengan sekaligus dengan mudah kita bisa transformir mendjadi
satu masjarakat jang adil dan makmur.

Djangan kita berfikir a la kotakkotak jang demikian itu. Tetapi
kita — dan ini kita alami semuanja — melihat bahwa dengan
segenap tenaga kita ekonomi kolonial ini lambat laun telah kita
bisa — belum seratus persen tetapi buat sebagian besar — trans­formir mendjadi satu ekonomi nasional. Didalam pidato 17 Agustus 1959 jang lalu telah raja meng-indikasi hal ini, misalnja bahwa kekuatan ekonomi kaki sedjak misalnja pengambilan alih daripada perusahaan-perusahaan Belanda, sedjak adanja tindakan-tindakan
kita jang lain-lain telah buat 70 persen ditangan kita. Tetapi ingat, apa kjang harus kita perbuat dan telah kita kerdjakan didalam
transisi ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional. Tidak her­djalanlah hal ini dengan litjin, tidak berdjalanlah hal ini dengan mudah? Tetapi dengan banjak sekali keringat dan dengan banjak sekali kepedihan dan banjak sekali ,penderitaan, achirnja kits
bisa, jah, 70 persen transformeren ekonomi kolonial ini mendjadi ekonomi nasional. Dan nantipun antara ekonomi nasional dan ekonomi masjarakat adil dan makmur inipun kita harus mengada.
kan banjak pekerdjaan, banjak keringat, banjak penderitaan barangkali. Memang tidak mudah untuk merobah sesuatu bentuk kehidupan ekonomi. Tatkala didjaman pendjadjahan maka eko­
nomi berbentuk: Indonesia pertama mendjadi pasar pendjualan daripada produk-produk negeri pendjadjah atau negeri-negeri
luaran ditanah air kita. Satu. Nomor dua: Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil kapitalisme dinegeri pendjadjah atau negeri-negeri lain. Tiga: Indonesia men­
djadi tempat investasi daripada modal-modal pendjadjah dan
modal-modal asing jang lain. Tiga pokok ini telah beheersen hidup bangsa kita kalau tidak beratus-rates tahun, sedikitnja berpuluh­
puluh tahun. Indonesia mendjadi pasar pendjualan barang-barang produk dari negara sana. Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil, kapitalisme disana. Indonesia mendjadi investasi-gebied daripada modal asing. Dan tiga tenaga ini bekerdja exploitasi demikian rupa sehingga kita — dan ini 

16

 

sudah saja katakan berpuluh-puluh kali — telah mendjadi satu
bangsa jang hidup dari.dua setengah sen satu orang satu hari. „
Een natie van koelies en een koelie onder de naties” "A nation of coolies and a coolie amongst nations". Ini utjapan orang Belanda, bukan utjapan kita sendiri. Proses jang berdjalan berpuluh-puluh tahun jang telah membuat kita mendjadi "A nation of coolies and a coolie amongst nations^" ini. Sedjak 17 Agustus 1945 dengan banjak kesulitan, dengan banjak rintangan, dengan banjak perdjoangan, dengan banjak mengatasi tantangan-tantangan dan konflikten di­
dalam negeri sendiri, achirnja bisa kita transformir mendjadi satu keadaan jang sekarang, jang, sebagai tadi saja katakan, lebih dari­
pada 70 persen daripada hidup perekonomian itu didalam tangan
kita. Dan sekarang kita harus merobah ini pula didalam alam sosialisme a la Indonesia dan Saudara-saudara harus mengadakan planning untuk itu. Tanpa planning tak dapat lagi kita bekerdja.

Kita hidup didalam abad ke-20, abad ke-20 penuh dengan tur­bulensi abad ke-20 jang segala hal menimpa kepada umat manusia
ini setjara simultan. Abad ke-20 jang telah melemparkan kita
kedalam satu revolusi jang djuga simultan. Tidakkah berulang­
ulang saja katakan bahwa revolusi kita ini satu revolusi jang multi kompleks. Tidakkah didalam pidato 17 Agustus 1959 saja katakan bahwa revolusi kita adalah ^"A summing up of many revolutions
in one generation?" Tidakkah saja berkata bahwa seorang sar­
djana asing mengatakan bahwa kita punja revolusi ini adalah satu "revolution of many generations in one". Revolusi kita ini adalah
satu ^"telescoped revolution^", satu revolusi jang ditelescoopkan, „
een getelescopeerde revolutie”. Ja revolusi politik — kataku —
ja revolusi ekonomi, ja revolusi-sosial, ja revolusi kulturil — bah­
kan saja berkata, ja revolusi jang mengenai idee manusia — ini revolusi jang multi kompleks. Dan agar supaja tiap-tiap revolusi
kita, ja jang politik, ja jang ekonomi, ja jang sosial, ja jang mental, ja jang kulturil, ja jang mengenai isi manusia berdjalan dengan
sebaik-baiknja, maka kita hams mengadakan pimpinan dan plan­
ning. Tanpa pimpipan dan planning maka revolusi kita jang multi kompleks ini mendjadi satu kompleksitet daripada kekatjauan. Kita harus mengadakan "planned policy^", politik jang terentjana.

17

 

Tidak bisa lagi kita mendjalankan politik liberalisme jang kita serahkan politik itu kepada, sudah, sak maunja sadja daripada masjarakat. Tidak, raja tadi telah berkata bahwa revolusi kita ini adalah satu revolusi jang multi-kompleks, "a summing up of many revolutions in one generation", jang semuanja membawa pergolakan­pergolakan, konflikten. Djikalau tidak diberi pimpinan, tidak memberi planning dimasing-masing bidang dari kompleksitet dari­pada revolusi ini, maka kita achirnja sebagai tadi sudah saja kata­
kan, datang kepada kompleksitet kekatjauan. Kita harus meng­
adakan ^"planned policy^", politik jang terentjana. Dan inilah pokok daripada demokrasi terpimpin. Kita harus mengadakan ekonomi jang terentjana untuk memberi pimpinan kepada revolusi ekonomi. Planned economy, ekonomi terpimpin. Kita harus mengadakan revolusi sosial jang terpimpin, planned political activity, planned economic activity, planned social activity, planned cultural activity, planned mental activity, semuanja planned, semuanja terentjana. Dan kalau Saudara mengerti hal ini, maka Saudara mengerti inti

pokoknja, maka diadakan Depernas. Sebab pekerdjaan Saudara­saudara bukan hanja mengurus planning daripada satu bidang
sadja. Tidak! Depernas mengadakan "overall planning^", planning semesta, planning jang meliputi semua bidang, planning jang mengenai ja ekonomi, ja kulturil, ja mental, planning diatas segala bidang. Planning overall. Maka oleh karena itulah Depernas disusun demikian rupa sehingga dianggap Depernas mampu mengadakan planning overall jang saja maksudkan itu.

Maka djikalau Saudara-saudara mulai bekerdja untuk mengada­
kan planning jang demikian itu, sebagai tadi saja katakan, seluruh rakjat melihat kepada Saudara-saudara, seluruh rakjat menunggu­nunggu kepada pola pembangunan semesta jang kita djandjikan sebagai basil. daripada Depernas. Seluruh rakjat mengharap agar supaja Saudara-saudara bekerdja dengan tjepat dan tidak bertele­
tele. Saja tadi berkata bahwa kita ini menjaksikan rakjat telah berpuluh-puluh tahun berdjoang untuk tjita-tjita kita ini. Didalam beberapa pidato saja katakan, bahwa rakjat sekedar mempunjai angan-angan, sekedar mempunjai tjita-tjita. Didalam beberapa pidato saja katakan, bahwa tjita-tjita rakjat itu sekedar tampak

18

 

dengan remeng-remeng. Dimuka pandangan rakjat tampak dengan remeng-remeng suatu masjarakat jang adil dan makmur. Dengan remeng-remeng dilihatnja: Ha, didalam masjarakat jang demikian
itu aku akan tjukup sandang dan tjukup pangan, didalam masja­
rakat jang demikian itu anakku tidak lagi menderita, didalam masjarakat jang demikian itu aku tidak lagi basah djikalau hudjan turun, dan tidak lagi kepanasan djikalau matahari terik. Didalam masjarakat jang demikian itu aku mudah sekali bergerak dari
suatu tempat kelain tempat. Didalam masjarakat jang demikian
itu aku mudah sekali menghirup segala udara segar daripada ke­budajaan jang tinggi. Didalam masjarakat jang demikian itu aku
akan hidup bahagia menurut tjita-tjita orang tua djaman dahulu
„tata tentrem kerta rahardja^”. Remeng-remeng dilihatnja, remeng­remeng dengan maksud -- kata saja — tidak djelas apa jang
mendjadi bagian-bagian daripada apa jang mereka lihat itu, Maka sebagaimana jang saja katakan didalam heberapa pidato, orang
jang memerlukan atau jang berhadjat membuat rumah pun, biasa­
nja pun tidak tahu dengan djelas bagaimana rupanja rumah itu. Sekedar dengan remeng-remeng didalam tjita-tjitanja orang meng­ingini suatu rumah tinggal dimana ia dapat hidup dengan anak­isterinja, dimana dia bisa bernaung daripada hudjan, dimana ia bernaung daripada teriknja matahari, dimana dia bisa menghadapi hari kemudian dengan tenteram dan sedjahtera. Tetapi djikalau ditanja kepadanja: „He Saudara, apakah engkau mengetahui persis dan bagaimana rumah jang kau tjita-tjitakan itu harus diseleng­garakan?^” Ia akan mendjawab: „Saja tidak tahu. Saja sekedar berpuluh-puluh tahun mengumpulkan uang untuk nantinja uang
ini aku bikinkan rumah bagiku, bagi isteriku, bagi anakku, bagi tjutjuku^”. Maka orang jang demikian itu memanggil seorang arsi­
tek, kataku didalam pidato-pidato jang populer, dan kepada arsitek itu diwadjibkan, diminta, ditugaskan untuk membuat blueprint daripada rumah itu. ,,Saudara arsitek, saja ada uang sekian. Saja
ingin dengan uang sekian ini membuat suatu rumah, mempunjai
suatu rumah untuk anak saja, untuk isteri saja, untuk tjutju-tjutju
saja, untuk hari kemudian saja, rumah jang berisi sekian kamar, bidang tanahnja sekian. Saja tidak bisa membuat rumah jang

19

 

demikian itu. Saja minta kepada Saudara arsitek untuk membuat blueprint bagi rumah jang demikian itu". Maka sang arsiteklah membuat blueprintnja. Dan djikalau blueprint ini sudah diterima
baik oleh sang opdrachtgever, maka blueprint ini harus diseleng­garakan. Dan penjelenggaraan blueprint ini tidak dapat berdjalan dengan tanpa pimpinan. Saja sendiri adalah seorang insinjur-arsi­
tek. Saja mengetahui bahwa penjelenggaraan sesuatu pola, sesuatu blueprint tidak dapat didjalankan dengan tjara melepaskan sadja semua orang-orang pekerdja. Tidak! Tetapi harus dengan pim­
pinanku sebagai insinjur-arsitek, dengan pimpinanku atau dengan pimpinan overseer, opseter-opseter. Segala sesuatu diselenggarakan dengan pimpinan agar supaja blueprint ini terselenggara mendjadi suatu rumah jang baik.

Nah, bangsa Indonesia adalah sematjam jang demikian itu, bangsa Indonesia jang 88 djuta sekedar remeng-remeng, remeng-remeng da­lam garis-garisnja, tetapi tjahajanja gilang-gemilang, tjahajanja selalu memanggil-manggil ditjakrawala, tjahajanja selalu menarik kepada fantasi dan inspirasi dari kesediaan berkorban daripada rakjat In­donesia itu, tjahajanja gilang-gemilang, sehingga rakjat Indonesia bersedia untuk berkorban mentjapai tjahaja gemilang itu, tetapi
garis-garis besarnja remeng-remeng didalam matanja. Ia membutuh­kan seorang arsitek. Maka arsitek itu adalah Saudara-saudara. Saja sendiri, terns terang sadja, pun tidak tahu garis-garis presis daripada masjarakat adil dan makmur itu. Saja sekadar mengetahui garis­
garis besarnja, raja sekadar sebagai penjambung lidah daripada rak­jat, ikut tertarik kepada tjahaja gemilang jang telah berpuluh-puluh tahun bersinar memanggil-manggil ditepi langit. Saja serahkan seka­rang kepada Saudara-saudara, dibawah pimpinan Saudara Ketua,
Mr Muhammad Yamin, untuk bertindak sebagai arsitek, membuat blueprint daripada masjarakat jang demikian itu, agar supaja
blueprint ini nanti djikalau sudah diterima oleh Madjelis Permu­sjawaratan Rakjat, bisa dilaksanakan, diselenggarakan ioleh seluruh rakjat Indonesia jang 88 djuta, dengan meng-holopiskuntulbariskan segenap ia punja minat dan tenaga pekerdja. Blueprint jang achir­
nja, Saudara-saudara, harps membawa kita kepada paradiso jang tertulis didalam kitab Divina Commedia-nja Dante Alighieri.

20

 

Saudara-saudara, demikianlah amanat seremoniil jang saja beri­
kan kepada Saudara-saudara. Sebagai tadi saja katakan, tjatatan­tjatatan tertulis didalam naskah sudah saja serahkan kepada Ketua Saudara-saudara.

Moga-moga Tuhan Jang Maha Esa memberkati pekerdjaan Sau­dara-saudara. Moga-moga saudara dengan pimpinanNja dapat mengadakan blueprint jang demikian itu, dan nanti djikalau blue-
print itu sudah selesai, marilah kita semua, Saudara-saudara, menge­rahkan kita punja tenaga agar supaja blueprint itu terselenggara.
Kita hidup didalam masjarakat adil dan makmur jang. Saudara­
saudara rentjanakan.

Sekian.

Terima kasih.

 

AMANAT PRESIDEN
tentang
PEMBANGUNAN SEMESTA DAN BERENCANA.

PENDAHULUAN
Dalam pidato saja tanggal 17 Agustus 1959 telah saja djadikan
bahwa saja akan memberi pedoman bekerdja pada DEPERNAS.
Setjara garis besar telah saja singgung beberapa hal mengenai
DEPERNAS.
Saja ingin lebih dahulu memperingatkan Saudara-saudara pada
apa jang saja telah utjapkan pada :hari kemerdekaan mengenai DEPERNAS sebelum saja uraikan lebih landjut keinginan-keinginan masjarakat dari Saudara-saudara sebagai anggota DEPERNAS. Waktu itu saja katakan Saudara-saudara adalah berasal dari seluruh tanah air, dan tugas pokok Saudara-saudara ialah merantjangkan
pola masjarakat jang adil dan makmur, maktnur dan adil sebagai dimaksudkan oleh Mukaddinah U.U.D. 1945.
Pola jang Saudara-saudara susun akan saja sampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk disjahkan dan kemudian dikerdjakan oleh seluruh masjarakat.
Kini saja ingin meminta perhatian Saudara-saudara untuk dua
hal jang harus Saudara.saudara perhitungkan dalam pekerdjaan DEPERNAS: -!
1. Semangat dan djiwa U.U.D.= 45,
2. Program Kabinet Kerdja.
Djiwa U.U.D;'45 adalah tegas, tepat, dan tidak ragu-ragu. Peker. Djaan  Saudara hendaklah tegas dan tidak Samar-samar. Garis-garis jang saudura akan gariskan, gariskanlah dengan tegas.
DEPERNAS harus menggariskan gambarnja dengan djiwa pelu¬
kis jang tegas, kuat, terang. Gambarkanlah sesuatu dengan garis-garis jang fors, sehingga gambar itu berkata kepada Bangsa Indonesia. Ganrbar itu harus mengandung harapan bagi Bangsa Indonesia,
27
sebagai U.U.D,.1945 djuga memberi harapan kepada kita semua. Gambar itu harus dapat mengadjak Bangsa Indonesia untuk mengerdjakan pola jang dimaksud.
U.U.D, kita adalah tepat bagi Bangsa Indonesia. Pola jang sau-dara tjiptakan harus sesuai dengan irama, rasa, kepribadian dan tindjauan hidup Bangsa Indonesia.
Pola jang membuat Bangsa Indonesia mendjadi mirip kebangsa
lain tidak akan dapat memikat hati bangsa Indonesia.
U.U.D. 1945 kita mengandung sifat tjepat. DEPERNAS djangan bertele-tele dalam pekerdjaannja. Procedure-procedure jang berlang. sung di Konstituante diwaktu jang lampau harus mendjadi tjermin bagi Saudara-saudara. Masjarakat mengingini tindakan jang tjepat.
Djika Saudara-saudara dapat memahami dan melaksanakan apa jang saja andjurkan diatas, maka saudara telah dapat menangkap Djiwa U.U,D:-'45 dan Insja Allah saudara akan ,dapat memenuhi keinginan nusa dan bangsa. Kemudian saja mengharapkan supaja Program Kabinet Kerdja mendapat perhatian pula dari DEPER¬
NAS. Apa jang harus kita perbuat dalam djangka pendek dan
djangka pandjang untuk melaksanakan program tersebut. Chusus untuk pokok pertama deri program Kabinet, juitu jang mengenai sandang-pangan, masjarakat mengharapkan sangat saran DEPER-NAS. Tindakan apa jang harus kita adakan untukmengatasi kesu¬
litan-kesulitan dilapangan sandang-pangan, dan bagaimana achirnja tindakan kita untuk menguasai persoalan ini seluruhnja.
Saja akan uraikan sekarang garis-garis besar pembangunan  jang harus mendapat perhatian DEPERNAS.
28

BAB I
DASAR DAN TUDJUAN PEMBANGUNAN SEMESTA DAN
BERENCANA
Dalam pergolakan Revolusi Kemerdekaan sedjak hari Proklamasi 1945 maka Rakjat Indonesia telah berhasil membentuk negara-kesatuan Republik Indonesia jang bebas dan berkedaulatan Rakjat dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan itu ialah Negara Kebangsaan.
Setelah 14 tahun berdjuang dalam kantjah RevoIusi Indonesia, maka datanglah kini waktunja, karena keamanan dalam negeri telah membuka kemungkinan untuk itu, supaja melandjutkan pem¬
bangunan semesta dan berentjana dengan bertekad bulat hendak menudju masjarakat jang adil dan makmur. Pembangunan. beren¬
tjana dengan pengerahan Rakjat Indonesia ialah djalan-utama untuk mentjapai tudjuan membentuk masjarakat sosialis a la Indonesia, seraja menghabiskan dan membinasakan segala penghelang sebagai sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme jang masih ber-tjokol dalam masjarakat kita.
Rentjana pembangunan semesta atau overall seperti jang akan selesai diselenggarakan oleh Dewan Perantjang Nasional ditahun depart itu, adalah Pembangunan dizaman peralihan. Zaman transisi
ini bermula sedjak waktu sekarang sampai kewaktu sudah terben. tuknja negara.kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila dengan meliputi masjarakat Indonesia jang adil dan makmur jang djuga berdasarkan adjaran Pantjasila. Berapa lamanja zaman¬
peralihan itu, adalah tergantung kepada djajanja dan lekas putar.
rodanja  Revolusi  Kemerdekaan  Indonesia dihari. depan. dan lekas
terbentuknja masjarakat adil dan makmur itu. Banjak  jang  harus
berlaku  dalam perdjuangan kemerdekaan: menghilakan tjatjat-
tjatjat,.badan Rakjat dan negara karena perdjuangan;dalam
Revolusi,  atau  karena  bertempur dan berdjuang; menghilangkan
 

29

pengaruh  Hollands  denken dalam tjara kita   berpikir dan   dalam
dunia perundang-undangan serta dalam tingkah-laku orang Indo¬
nesia, jang dipikulkan oleh pendjadjahan Belanda selama 350
tahun kepada pundak kita. Likwidasi masjarakat kolonial adalah
sjarat-mutlak untuk merintis djalan menudju pembentukan masja¬
rakat jang mengenai ekonomi nasionaL
Sukar sekali kita dapat meramalkan berapa lamanja zaman.pera¬
lihan itu. Mudah-mudahan setelah beberapa kali pembangunan
semesta berentjana herdjalan, misalnja sesudah lima atau enam kali,
maka hendaknja kita telah memasuki atau minimal telah mendekati masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila jang diidam¬
idamkan perdjuangan Rakjat Indonesia.
Djadi tudjuan dan maksud Pembangunan semesta ialah mem¬
bangun masjarakat jang adil dan makmur; adil dan makmur jaitu menurut tindjauan adjaran Pantjasila, jang saja duga telah dikenal dengan sempurna oleh para Anggota Dewan Perantjang Nasional sebelum dan sesudah mengangkat sumpah mendjadi Anggota Dewan Perantjang Nasional.
Mengenal dasar-dasar Pembangunan dan merenungkan pelbagai
faktor sekeliling perentjanaan Pembangunan itu adalah Pula sum¬
bangan berisi djaminan kepada hasil pekerdjaan Dewan Perantjang Nasional jang diharapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pembangunan.
Terutama sekali maka sebelum Dewan Perantjang Nasional mulai memutar rodanja untuk bekerdja dengan pemandangan jang djelas
dan kegiatan jang tangkas, haruslah para anggota jang terhormat
lebih dahulu merenungkan sedalam-dalamnja hubungan Pemba¬
ngunan Semesta berentjana dengan Proklamasi Kemerdekaan Indo¬
nesia 17 Agustus 1945, dengan U.U.D.-1945 dan dengan program Pemerintah Kabinet Kerdja serta pidato saja pada hari Proklamasi jangntendjadi pokok-azasi landjutan R'evolusi Kemerdekaun kita. Hubumgannja itu terletak pada tenaga Rakjat dalam kesanggupan memberi isi dan tudjuan kepadaProklamasi jang luhur dan megah.
Atau lebih tegas lagi dapat saja ulangi dengan memakai perkataan
lain:
30

Kemerdekaan jang telah diproklamirkan pada tangga117 Agustus 1945 itu mengandung pesanan luhur supaja diisi dengan pembangunan. Membangun mempunjai arti jang sangat luas, jaitu membangun, dalam segala bidang kehidupan Negara dan masjarakat, membangun dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang pendidikan dan,kebudajaan dan jang tidak kurang pentingnja dalam bidang spirituil, guna mentjapai penghidupan
jang berbahagia bagi seluruh Rakjat Indonesia. Oleh karenanja mendjadilah kewadjiban bagi setiap warga-negara tanpa perketju-alian, karena Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu adalah manifestasi dari pada perdjuangan seluruh Bangsa Indonesia jang penuh dengan pengorbanan.
Dalam Revolusi Kemerdekaan jang belum selesai itu,. Rakjat Indonesia telah berhasil memberi isi-politik kepada Proklamasi dengan membentuk negara-kesatuan Republik Indonesia sebagai pendjelmaan adjaran Pantjasila. Organisasi negara kita telah diaba-dikan resmi dalam tiga Undang-undang Dasar jang berturut-turut berlaku sedjak tahun 1945 sampai kini. Konstituante Bandung tidak berhasil menjusun Konstitusi jang keempat, jang akan menuliskan dalam buku-kodipikasi dengan djari para wakil pilihan rakjat ber¬sama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Kini sesudah 14 tahun berdjuang maka U.U!D.- 45 telah berlaku lagi. Dewan Perantjang Nasional akan memberi isi kepada Prokla-masi dengan bertudjuan masjarakat Indonesia jang adil dan
makmur  dengan   mempertimbangkan   faktor-faktor   dibawah   ini.
A. Artinja ada suatu perentjanaan overall.
Oleh karena soal pembangunan adalah soal jang tidak berdiri sendiri, jang tidak lepas dari hubungannja dengan bidang-bidang
lain jaitu kehidupan Negara dan masjarakat, maka dalam melak-sanakan pembangunan,semesta, perlu adanja suatu perentjanaan overall, suatu,perentjanaan semesta, jang didasarkan kepada kebu-tuhan, dan kepribadian Rakjat Indonesia, tanpa mengabaikan tjontoh pengalaman-pengalaman dalam pembangunan. diluar negeri dengan perpaduan  pengalaman  dan keadaan  jang  konkrit didalamn negeri.
31

Perlu kiranja kita mengambil perbandingan dari pada pengalaman pembangunan jang dilaksanakan oleh beberapa negara-negara jang
kita ambil sebagai bahan-bahan perbandingan, kesemuanja menudju kepembangunan sosialisme. Tidaklah sadja kemadjuan pembangun¬
an diluar negeri kita harus perhatikan, tetapi djuga bidang-bidang pembangunan jang menemui kegagalan diluar negeri karena ber.
sifat individualisme harus diperhatikan. Dengan berpokok kepada kebutuhan dan kepribadian Bangsa Indonesia, maka tjontoh pem-bangunan diluar negeri jang sesuai atau sedjadjar dengan kebutuhan dan kepribadian nasional itu dapat dipertimbangkan untuk dite.
ladani.
Berlainan dengan beberapa negara dibenua Asia, maka Republik Rakjat Tiongkok, mendasarkan pembangunannja kepada kolektiv
isme dan pengalaman-pengalaman pembangunan diluar negeri jang disesuaikan dengan keadaan serta pengalaman jang konkrit di Tiongkok sendiri. Pembangunan R.R.T., India dan Yugoslavia ini ternjata telah berhasil deugan memuaskan dengan rentjana-rentjana lima tahunnja. Hal itu ternjata dalarn masa proces pembangunan selama 8 tahun belakangan ini. Dan suatu kenjataan jang tidak dipungkiri ialah, bahwa pembangunan di R.R.T. tersebut, adalah pembangunan dengan rentjana keseluruhannja dibawah pim
pinan kebidjaksanaan dari pada Demokrasi Baru atau Demokrasi Rakjat, jaitu suatu bentuk ketata.negaraan jang sesuai dengan ke-pribadian bangsa Tionghoa, seperti Demokrasi Terpimpin ditanah Indonesia jang akan kita laksanakan dewasa ini untuk mengganti.
kan Demokrasi liberal jang telah usang dan tidak memenuhi tun.
tutan zaman. Terutama hasrat Rakjat jang dikerahkan tenaganja
untuk ikut membangun dengan melihatkan tendens untuk berhemat pembiajaan, waktu dan tenaga, hendaklah diperhatikan benar-benar, supaja ditimbulkan pula pada Rakjat membangun: berhemat biaja, waktu dan bahan.
untuk ini perlu adanja blue-print, adanja rentjana overall ,jang konkrit berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia jang , pada hakekatnja bukanlah barang baru bagi kita, jang telah dirumuskau dengan  kata-kata  jang  bersahadja,  jaitu  gotong-rojong  dan dileng.
32

kapi dengan pengalaman-pengalaman pembangunan. jang , baik
diluar negeri.
B. Hubungan Pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin
dan Ekonomi Terpimpin.
Oleh karena tidak Ada suatu persoalan dalam kehidupan Negara dan Bangsa jang berdiri sendiri, terpisah antara satu sama lain,
maka hal inipun perlu mendapat perhatian dari Dewan Perantjang Nasional, apabila kita tidak mau gagal dalam pekerdjaan kita.
Ekonomi sebagai sendi dari pada kehidupan dan kesedjahteraan Nasional, haruslah dapat dilaksanakan sebagai dasar dari pada pembangunan keseluruhannja. Sistem ekonomi itu ialah Ekonomi Terpimpin dan untuk melaksanakan ekonomi terpimpin ini. diper-lukan suatu kebidjaksanaan dalam sistim pemerintahan, jang memungkinkan stabilisasi politik. Bentuk ketata-negaraan kita pada waktu sekarang memungkinkan dan membuka pintu seluas-luasnja bagi pelaksanaan Demakrasi Terpimpin. Dasar Demokrasi Terpimpin telah didjamin dan tersusun pada garis-garis besarnja dalam
U.U.D:-'45 jang kini berlaku lagi.
Atas alasan-alasan diatas, maka dalam merentjanakan Pemba-ngunan, hendaklah diperhatikan benar-benar:
Pedoman dasar Ekonomi Terpimpin.
1. Supaja, sesuai dengan tjita-tjita Proklamasi 17 Agustus 1945 menegaskan, bahwa tudjuan dari pada segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan ialah mewudjudkan keadilan, melenjapkan pendjadjahan dalam bentuk apapun, memberantas penindasan dan perbudakan, jang memandang manusia hanja sebagai  alat untuk  kepentingan  sendiri   atau   golongan sendiri.
2. Supaja mengarahkan segala usaha dalam lapangan ekonmni dan keuangan kesuatu masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, dan jang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia mengenai sifat gotong-rojong dan azas kekeluargaan. Hal iniperlu diperkem¬
bang  dan  diatur  dalam  lapangan  ekonomi  dan  keuangan.
33

3. Supaja Pembangunan mewudjudkan dengan tegas apa jang ditentukan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar.
4. Supaja Pembangunan menjempurnakan ekonomi terpimpin sedjalan dengan tjita-tjita demokrasi terpimpin, untuk melenjap-kan sisa-sisa ekonomi kolonial, bahaja-bahaja paham kapitalisme dan free fight liberalism, balk dari luar negeri maupun dari
dalam negeri.
5. Supaja dalam menjusun pola pembangunan harus dipikirkan DEPERNAS konsentrasi produksi, distribusi dan pembangunan untuk memenuhi hadjat hidup rakjat terbanjak dikuasai oleh Negara.
6. Supaja djuga dalam lapangan ekonomi dan keuangan  memegang
Teguh  pada politik bebas dan actief terhadap luar negeri,
terutama  dalam  mendjalankan  export,  import dan kredit.
Dalam melaksanakan rantjangan Dasar Undang.undang Pem. bangunan Semesta, hendaklah Dewan Perantjang Nasional berpe¬
gang teguh kepada pedoman pelaksanaan pembangunan seperti berikut:
A. Produksi.
1. Untuk mentjapai kedudukan selfsufficiency diilapangan sandang¬pangan, bahan makanan dan pakaian dan obat.obatan, dilakukan intensifikasi pertanian untuk menaikkan produksi dalam negeri, berupa hasil-hasil bahan makanan dan bahan pakaian, supaja dalam waktu jang pendek produksi sandang-pangan mendjadi selfsupporting.
2. Untuk memperkokoh  alat-alat  pembajaran luar negeri,  harus
diintensiveer menaikkan produksi bahan-bahan export.
3. a) Inventarisasi  dan   penggunaan   industri -industri  jang   sudah
ada setjara efficient.
b) Mendahulukan pendirian industri-industri pengolahan bahan¬bahan mentah hasil Indonesia mendjadi barang-barang jang siap untuk dipakai.
c) Memperluas/mengusahakan industri-industri besar/ketjil dan sedang jang menghasilkan barang-barang kebutuhan kon¬
sumsi Rakjat sehari-hari.

34

d) Mengusahakan industri-industri, jang menghasilkan bahan untuk keperluan pertanian dan perkebunan.
e) Mempergiat dan memperluas pertambangan bahan-bahan galian dan bahan-bahan tenaga nuklir.
f) Memulai research jang berentjana dan usaha-usaha kearah pendirian industri-industri berat.
4. Supaja diadakan pembangunan jang akan berakibat adanja perubahan jang radikal dalam peraturan hak agraria, sebagai
sjarat untuk meninggikan taraf hidup dan daja-beli rakjat,
sehingga memberikan kemungkinan peninggian pendapatan nasional, dan menghidupkan pasar industri dalam negeri. Per¬
aturan Agraria tersebut terutama harus berisi usul djaminan pemilikan dan penggunaan tanah setjara lajak dan adil untuk petani, perdjandjian kerdja jang pantas antara pemilik dan
penjewa atau ,pemaro serta penguasaan negara atas tanah untuk memudahkan penjebaran penduduk dan herverkaveling, sesuai dengan semangat Pasal 33 U.U.D. 1945.
5. Supaja Pembangunan Semesta menindjau dalam rangka indus-trialisasi dan mekanisasi masalah penduduk, transmigrasi besar-besaran teristimewa jang akan berakibat perentjanaan dan pelaksanaan penjebarannja dari daerah jang padat kedaerah
jang masih tipis penghuninja setjara integral, massal, rasionil
dan tegas, sehingga faktor tanah dan ruang sekitarnja mendjadi sumber-sumber positip dari. keperluan hidup sehari.hari chusus¬
nja, perekonomian dan kesedjahteraan umumnja.
B. Distribusi sebagai akibat Pembangunan Semesta.
a. Konsentrasi import dan export ditangan Pemerintah.
b. Distribusi Pemerintah disalurkan melalui alat-alat perdagangan jang dimiliki oleh  warga Negara Indonesia.
c. Mengandjurkan koperasi dalam mendjalankan distribusi.
d. Menguasai alat-alat komunikasi jang vital dan mengawasi komunikasi partikelir.
C. Keuangan sebagai akibat Pembangunan Semesta.
1. Pemetjahan Anggaran Belandja mendjadi dua:
a) Anggaran Belandja untuk routine;
b) Anggaran Belandja untuk pembangunan. 

35

2. Melakukan "deficit financing" untuk pembangunan  produktif.
3. Padjak:
a) Padjak langsung diutamakan;
b) Penjempurnaan pelaksanaan padjak progresip;
c) Penjempurnaan apparat dan sistem penarikan padjak.
4. a) Mendirikan Bank Pembangunan;
b) Konsentrasi dari Bank-bank ditangan Pemerintah.
5. Pindjaman dari dalam dan luar negeri, dimana perlu dengan :memperhitungkan plafond pindjaman dan kesanggupan pem¬
bajaran kembali.
D. Apparatuur sebagai akibat Pembangunan Semesta:
1. Kerdja, Organisasi dan Pimpinan:
a) Mengeffektifkan pekerdjaan-pekerdjaan menurut ketentuan djam kerdja 40 djam seminggu dengan maximum 7 djam sehari, disertai perbaikan-perbaikan nasib buruh.
b) Memperluas kesempatan kerdja dengan mendjalankan ploeg system.
c) Memperhebat pendidikan dalam lapangan tehnik dan pim¬
pinan (technical and managerial skill), dengan djalan antara
lain mengadakan applikasi-cursus.
d) Menghargai serta menggunakan ketjakapan berdasarkan
prestasi kerdja.
e) Mempertjepat  Indonesianisasi,  industrialisasi  dan mekanisasi.
2. Mengenai Koperasi :
Menjempurnakan bimbingan dan mengawasi perkoperasian
Rakjat dibidang produksi, distribusi dan industri.
C. Faktor-faktor penghambat Pembangunan sedjak tahun 1950:
Pembangunan semesta dan berentjana barn dapat berdjalan
setelah kembali ke-U.U.D.-1945 jang memungkinkan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.
Sebelum tahun 1959 pembangunan terbentur pada berbagai
matjam faktor jang mendjadi penghambat bagi terlaksananja Pembangunan tersebut. Sebab-sebab pokok sudah sama kita fahami, sehingga  pada  achir-achir ini  setelah  pikiran    liberalisme,  sabotage,

36

pertjobaan intervensi dan gerakan subversif dan pemberontakan berhasil ditindas, timbul kebulatan fikiran untuk mengadakan retooling dalam susunan ekonomi, ketata-negaraan dan susunan masjarakat, jang tentu akan berakibat besar bagi kebidjaksanaan politik dalam struktura ketata-negaraan Indonesia, jaitu suatu
susunan jang pada hakekatnja bukan merupakan barang baru !bagi masjarakat  Indonesia  jang disebut  pelaksanaan  Demokrasi  Terpim¬
pin atau jang disebut dengan kata-kata jang sederhana oleh Rakjat kita, ialah masjarakat Gotong-rojong, sebagai satu-satunja djalan keluar menudju kepada Pembangunan semesta atau pembangunan sosialisme a let Indonesia.
Faktor-faktor jang telah merupakan kebulatan fikiran itu kiranja tidak perlu kita kupas lagi, akan tetapi karena persoalan itu meru-pakan suatu persoalan jang sangat luas, karena tidak berdiri sen
Diri maka perlulah kiranja meminta perhatian kepada aspek-aspek jang ditimbulkan oleh sebab-sebab pokok itu, agar kita mendapat hasil jang tetap guna tertjapainja pembangunan semesta.
a. Faktor politis.
Pelaksanaan pembangunan berlangsung atas stabilisasi dibidang politik, sehingga pelaksanaannja itu tidak terbentur pada sering¬
kali diadakannja pergantian program Pemerintah jang mungkin
sekali berlainan dengan program jang semula, bahkan mungkin bertentangan dengan jang telah dillaksanakan. Akan tetapi praktek membuktikan sebaliknja. Dalam kehidupan politik Negara kita
sedjak Proklamasi Kemerdekaan, belum pernah ditjapai stabilisasi jang kuat dan kokoh sehingga hampir setiap tahun, bahkan kadang-kadang kurang dari setahun kabinet sudah harus berganti. Perpe¬
tjahan timbul dikalangan masjarakat luas. Opposisi didjalankan sebagai suatu hobby; opposisi didjalankan hanja untuk mendja¬
tuhkan lawan politik dan menggantikannja. Lebih djauh faktor
itu mengakibatkan lemahnja kedudukan kita diforum politik Inter-nasional. Pada waktu ini semendjak 5 Djuli 1959, ketika Bangsa Indonesia dengan tegas kembali ke U.U.D.-1945, stabilisasi dan keamanan dalam negeri sudah sampai ketaraf jang memungkinkan pelaksanaan pembangunan semesta berentjana. Situasi politik 1959 membuka pintu kearah itu.
37

b. Faktor psychologis.
Tekanan ekonomi, kegontjangan politik, pertentangan ideologi
dan akibat-akibat revolusi bersendjata masih sangat berkesan pada kaum Buruh, Tani dan Pemuda serta potensi nasional lainnja ditambah pula dengan politik adu-domba imperialisme jang, dengan sadar atau tidak, telah dilaksanakan djustru oleh gembong-gembong politik, mengakibatkan Rakjat diam dalam seribu bahasa dalam perdjuangan menjelesaikan Revolusi. Mereka bersikap menanti,
atau apatis dalam menghadapi pekerdjaan pembangunan. Faktor psychologis ini akan dapat dihidupkan kemballi dengan melaksana¬kan pembangunan semesta.
c. Faktor Pendidikan.
Sistim pendidikan jang sebagian besar menurut dasarnja masih mentpergunakan sistim lama, jaitu sistim pendidikan-kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan nasional. Pendidikan jang dibe¬
rikan setjara umum itu memang memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang berbagai matjam limit, akan tetapi sangat terbatas, sehingga sukar untuk menudju kepada differensiasi, dimana tiap¬
tiap bidang ilmu-pengetahuan ada ahli-ahlinja. Tidak adanja litera¬
tur jang bernilai tinggi bagi para pemuda kita, pun telah menje¬
babkan unsur-unsur jang baik dan tenaga kreatif dalam kebudajaan kita itu mendjadi samar-samar.
Semua ini telah menambahkan kekurangan keahlian dikalangan bangsa kita jang seharusnja didalam masa Pembangunan ini me-megang peranan penting. Pada hal pembangunan semesta dan berentjana sangat memerlukan tenaga ahli-pembangunan jang kini sangat terbatas djumlahnja. Tetapi pembangunan tak boleh ditang• guhkan karena djumlah ahli-pembangunan jang terbatas itu. Melainkan kita harus bersemangat: Sambil membangun akan mem-perkaja keahlian dengan pengalaman jang dibutuhkan untuk melandjutkan pembangunan. Sekolah teknik hendaklah ditindjau kembali dan diarahkan kepada penanam tenaga pembangunan jang ahli dan berdjiwa 1945.

38

d, Faktor Administrasi Negara.
Dalam pembangunan raksasa, maka organisasi dan administrasi¬
pun menentukan berhasil atau tidaknja pelaksanaan dari sesuatu planning. Walaupun planning itu telah disusun dengan sebaik¬
baiknja, semuluk-muluknja, akan tetapi dengan organisasi dan administrasi jang tidak teratur dan tepat, maka rentjana itu
mungkin akan merupakan suatu impian belaka. Oleh karenanja
faktor itu harus dilaksanakan dengan baik disemua instansi dan/
atan lembaga jang mengatur kebidjaksanaan politik, ekonomi dan sosial bagi masjarakat. Birokrasi jang berlebih-lebihan jang mera-djalela diinstansi Pemerintah, mengakibatkan pekerdjaan  jang
seharusnja  dapat  diselesaikan dalam waktu sehari, mendjadi ber¬
bulan-bulan.
Mismanagement dan korupsi pun merupakan suatu kebobrokan
atan faktor penghalang dalam suatu masjarakat jang disebabkan kurangnja ahli-ahli terutama dalam bidang administrasi kenegara¬
an. Penempatan tenaga-ahli pada Dewan Perantjang Nasional dan pelaksanaan perantjang pembangunan harus dipertimbangkan dari sudut bakat, ketjakapan dan keahlian, jang dibutuhkan.
e. Menghidupkan potensi Rakjat.
Pembangunan semesta dan berentjana baru terdjamin akan
terhasil baik, apabila pembangunan itu tidak sadja mempunjai
tudjuan untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur, tetapi djuga harus didukung oleh Rakjat sendiri jang diikut-sertakan dalam menjusun, mengesahkan, menilai, mengawasi dan melaksa¬
nakan pembangunan itu.
Sangatlah penting faktor potensi Rakjat, jang barus dihidupkan untuk mendjamin terlaksananja overall planning dengan berhasil
baik. Dalam hal pengerahan tenaga-benda, baik berupa uang
atanpun bahan pembangunan, barus lebih dahulu dikerahkan
jang ada ditanah air kita, dan sesudah itu apabila tak tjukup
baru difikirkan pentjarian tenaga-benda dari luar-negeri. Begitu
pula, untuk menaikkan potensi Rakjat, supaja dapat berhemat¬
tenaga dan berhemat-waktu dalam melaksanakan pembangunan,
maka  haruslah  Dewan Perantjang Nasional menindjau  sedalam
39
 
dalamnja dan menunidjukkan djalan setjara konkrit, bagaimana pada hari depan tenaga Ra'kjat dapat dikerahkan untuk pelaksanaan Pembangunan jang harus berhasil balk itu.
f. Faktor tjampur-tangan negara asing.
Kalau faktor-faktor jang dikemukakan diatas tadi merupakan faktor-faktor jang tumbuh didalam negeri, maka faktor-faktor lain dari luar negeri pun banjak mempengaruhidjalannja pembangunan dinegara kita jang masih muda ini Satu  diantara faktor-faktor
jang datangnja dari luar negeri, ialah faktor tjampur-tangannja negara-negara asing terhadap persoalan dalam negeri kita.
Sesudahnja selesai perang dunia kedua, maka timbullaih dua „ma¬tjam stabilisasi” didunia ini, jaitu stabilisasi kapitalisme dan stabi¬lisasi sosialisme. Ketenangan jang ditimbulkan oleh stabilisasi ini hanja untuk sementara sadja, karena kedua belah pihak selalu ber¬tentangan antara satu sama lain. Kalau stabilisasi kapitalisme jang ditudjukan untuk kepentingan finans-kapitalis mengandung perten¬tangan diantara sesama negara-negara imperialisme dan diantara negara-negara imperialisme dengan rakjat-rakjat djadjahan, maka stabilisasi sosialisme 'mengandung konsolidasi kedalam dan keluar. Untuk mengimbangi stabilisasi sosialisme ini, maka negara-negara imperialis dengan berbagai matjam djalan telah mengusahakan mempengaruhi negara-negara setengah djadjahan dan jang baru mendapatkan kemerdekaannja, terutama dengan menanamkan modal monopolinja dan mengikatnja dengan pakta-pakta minter jang
tidak boleh tidak mengandung kerugian besar dipihak negara setengah djadjahan atau jang baru menerima kemerdekaannja. Timbullah kekatjauan-kekatjauan dibidang ekonomi, 'politik dan sosial dan hal ini membawakan kesempatan bagi negara-negara imperialis untuk mengadakan tjampur-tangan jang langsung ter¬
hadap persoalan dalam negeri dari negara-negara tersebul:. Demo-krasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin akan memimpin pemben. tukan masjarakat adil dan makmur, jang lepas dari pada tindasan imperialisme dan kolonialisme berupa apapun.
Demikianlah diantaranja faktor-faktor jang telah menimbulkan penghambatan bagi pembangunan semesta Negara kita ini.
40

D. Faktor-faktor pelantjar pembangunaa I.  Stabilisasi Varga
Untuk pembangunan perlu adanja stabilisasi harga, dengan konsentrasi perdagangan (jang menguasai hadjad hidup orang banjak dikuasai olch negara'U U.D. 1945 pasal 33).
Hal-hal jang diuraikan dibawah ini akan dapat mentjapai sta-bilisasi harga tersebut malahan menekan harga itu.
Lapangan keuangan dan perusahaan. -
a. National saving.
Menaikkan national saving dengan djalan:
1. penghematan sektor-sektor Pemerintah maupun partikelir.
2. inteusifikasi sumber.sumber jang sudah ada; menggali sumber-sumber jang belum ada.
b. Deficit financing.
1. menjalurkan ke-usaha-usaha produktip (agar supaja anggaran belandja dalam waktu tertentu dapat seimbang)..
2. menarik "hot-money" diantaranja dengan djalan mendjual obligasi (djuga perusahaan-perusahaau partikelir nasional didalam masa peralihan dibolehkan untuk mengeluarkan obligasi tidak bernama (aan toonder).
Akan tetapi untuk menjalurkan uang itu kearah produksi,
perlu pentjegahan akan adanja spekulasi. Bahan-bahan per-dagangan jang panting harus dikuasai oleh negara,sebagai taraf pertama bahan-bahan kebutuhan rakjat sehari-hari (beras, gula, ikan asin, bahan  pakaian).
c. Sistim padjak mungkin akan ditindjau kembali.
1. langsung.
2. progressip.
3. penjempurnaan aparat.
4. mentjari objek-objek baru, tjontoh: mobil jang lebih dari
satu lebih berat padjaknja; rumah jang melebihi jang nor¬
mal dikenakan padjak jang berat, dan sebagainja.

41

d. Bank.
Pada dasarnja perputaran modal harus dikuasai oleh negara
dan digunakan untuk membiajai pembangunan menudju masjarakat sosialis a la Indonesia; oleh karenanja Bank-bank seharusnja dikuasai oleh negara.
Politik perkreditan. seharusnja membantu untuk mentjapai
tjita-tjita itu.
Mengusahakan terpentjarnja pembagian modal dalam negara. Modal warga-negara diatur supaja dapat merupakan modal nasional dan dipakai untuk membantu pembangunan negara.
Pada prinsipnja modal using dapat diterima hanja sebagai pin-djaman.
Bank-bank dan badan-badan kredit jang banjak djumlahnja
di Indonesia ini perlu diatur dan dikonsentreer oleh Pemerin¬
tah (sentralisasi keuangan).
Bank Indonesia baik dipusat maupun didaerab hanja bekerdja sebagai Bank central. Bank-bank Negara lain diberi pungsi jang tertentu sesuai dengan rentjana pembangunan semesta, diantara mana. harus ada jang bekerdja aktip sebagai pelopor pem¬
bangunan (Bank Pembangunan), dan lainnja mengerdjakan onderhoud dan spesialisasi.
Bank-bank Negara ialah:
Bank Industri.
Bank Negara.
Bank Rakjat.
Bank Tani Nelajan.
Selainnja dari. pada itu ada pula bank asing jang baru diambil
alih. Bank-bank Nasional partikelir mengadakan gabungan-ga-bungan sehingga merupakan Bank-bank besar jang mudah di¬
awasi oleh Pemerintah. Sesuai dengan politik pada sektor usaha nasional partikelir masih dibolehkan untuk bekerdja jang
lambat-laun akan menjesuaikan diri dengan rentjana Pemerin¬
tah sesuai dengan berkembangnja masjarakat jang adil dan mak-mur. Sesuai dengan tudjuan pokok, maka seharusnja Bank-bank itu  bekerdja  menudju  kemasjarakat jang adil  dan  makmur.
42

Sesuai dengan tudjuan, maka pembiajaan hendaknja ditudju.
kan kepada:
I Usaha-usaha masjarakat desa.
2. Usaha Negara (Industri berat, pertanian, perkebunan, per-hubungan, dan sebagainja).
3. Sedang usaha nasional partikelir (dalam masa peralihan, dua masa sebelum 1 dan 2 bertumbuh) dapat dibantu oleh negara dalam bidang-bidang jang sifatnja membantu usaha-usaha,
satu dan dua dengan diberi keuntungan tertentu.
Dalam  rentjana pembiajaan perlu didjaga:
1. Penafsiran modal.
2. Penentuan produksi.
3. Djumlah modal pembangunan djangka pandjang.
4. Faktor tempo.
5. Penggunaan tenaga.
6. Penggunaan transport.
e. Inventarisasi dan mobilisasi alat-alat produksi baik kepunjaan Pemerintah ataupun Partikelir.
1. Jang hantjur akibat perang kolonial dipulihkan dan dipro-duksikan kembali.,
2. Jang masih ada, dikerahkan produksinja (pabrik-pabrik
tenun, pabrik-pabrik beras, gula, dan lain-lain).
3. Segala peralatan, mesin-mesin dan sebagainja jang dapat di-gunakan oleh negara untuk pembangunan. Baru kalau ada kekurangan-kekurangan, dapat mengimport dari luar negeri (penghematan dan mengurangi pemakaian devisen).
4. Perusahaan-perusahaan Belanda jang dinasionalisasi dengan umumnja didjadikan perusahaan-perusahaan Negara jang keuntungannja digunakan untuk pembangunan (perusahaan¬perusahaan, bank-bank, asuransi, dan lain-lain).
5. Perusahaan-perusahaan Negara perlu di-intensifeer dan di-pimpin sebaik-baiknja dan keuntungannja dipakai untuk pembangunan.
Tjontoh: perusahaan-perusahaan, bank-bank, dan lain-lain perusahaan negara.

43

d.. Nutsbedrijven jang hanja bersifat sosial sadja dan merugi¬
kan negara perlu ditindjau lebih daalam dan diatur setjara' komersiil biasa jang barus mcnguntungkan bagi negara
dengan tidak meninggalkan sifat-sifat sosialnja. Tjontoh:
air, tilpon, listrik.
2. Kegiatan Ekonomi berhubung dengan Luar Negeri.
1. Pimpinan import dan export keluar negeri.
2. Foreign aid dan lain-lainnja. dikuasai
3. Pampasan. negara.
Mengingat pentingnja pembangunan, tidak dibenarkan pe-makaian pampasan untuk keperluan konsumptief.
Dalam masa peralihan, pindjaman luar negeri melalui par¬
tikelir pun dipermudah dengan mengadakan modus: dapat menggunakan hasilnja untuk kepentingan pembangunan
sesuai dengan rentjana Pemerintah. Pindjaman luar negeri
untuk kepentingan partikulir dibawah pengawasan dun
djaminan Republik Indonesia hendaklah dimungkinkan.
4. Produksi bahan export dipergiat untuk memperlipat-ganda¬
kan devisen.
5. Penghematan devisen (tidak mengimport bahan-buhan jang sebenarnja masih dapat diusahakan didalam negeri).
Sektor-sektor:  a import.
b. export. dikuasai negara.
c. distribusi.
Dapatlah dengan segera sctjara tegas dikuasai oleh negara kc-butuhan panting rakjat (beras, gula, ikan asin, bahan pakanan). Sifat-sifat fang monopolistis hendaknja ditiadakan dan dialih¬
kan kenegara, maupun koperasi-koperasi rakjat. memperbesar produksi barang-barang konsumsi Jang dibutuhkan rakjat
banjak mengurangi tenaga administrasi dan disalurkan ketenaga produksi. Untuk mentjegah inflasi perlu pembangunan besar¬
besaran untuk mengimbangi produksi dan peredaran uang.
3. Standard Kebutuhan.
Untuk rakjat dibuat standard kebutuhan, dan selebihnja dike¬
nakan pembajaran mahal.
Hal ini mendjadi inti-sari dari ekonomi terpimpin in a nut shelll.

44

4. Ketjepatan.
Sedang rentjana-rentjana harus setjepat-tjepatnja dilaksanakan.
5. Tjara Gotong Rojong.
Mengikut-sertakan rakjat. Bekerdja dengan mendapat upah. Memupuk kepribadian kita jang ada (gotong-rojong) terutama
Didesa-desa.
Pembangunan jang kiranja sesuai dengan kebutuhan mereka
Dan dalam djangka pendek kelihatan hasilnja: misalnja: pem-
Bangunan waduk saluran air, djalan-djalan dan sebagainja.
Dalam hal ini hendaknja para pemimpin memberi tjontoh
Untuk kepentingan mereka.
peranan DEPERNAS dalam penjusunan masja
rakat, negara serta kehidupan rochani Bangsa Indonesia pada hari depan.
,Garis-garis,.besar jang membatasi peranan penting ini dapat di-perhatikan dalam U.U.D.-1945 dan peraturan-peraturan DEPER¬
NAS sendiri. Saja minta perhatian tentang tugas dan pengaruh DEPERNAS jang sewadjarnja.
A. Tugas DEPERNAS.
Pelaksanaan menjusun blue-pront dari rentjana overall-planning
itu tidaklah dapat dikerdjakan dengan sambil lalu. Haruslah semua fikiran dengan kesadaran dikonsentrir pada pekerdjaan tersebut. Penjusunan pola pembangunan adalah guna mendapatkan suatu rem. tjana overall disegala bidang kehidupan Negara dan Rakjat, menu¬
dju kepembangunan sosialisme a la Indonesia atau kemasjarakatan
gotong-rojong.
Belum tjukup sampai disana sadja tugas itu. Dewan Perantjang Nasional sesuai dengan namanja, bertugas pula menggembleng semangat kerdja serta daja dari pada Rakjat jang 85 djuta djiwa djumlahnja ini dengan mengumpulkan semua faktor-faktor positif menudju tertjiptanja pembangunan sosialisme dengan tepat, berhasil `baik dan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, dengan tidak melu¬pakan sumber keramat dari pada kepribadian bangsa Indonesia,
ialah Proklamasi 17 Agustus 1945 DEPERNAS bertugas merantjang, menindjau, menilai dan mengawasi Pembangunan.
Perlu saja peringatkan, bahwa merantjang pola ialah dengan mempertimbangkan faktor pembiajaan dan waktu lamanja pem-bangunan akan dilaksanakan, demikian djuga spreiding daripada
47

special projects diseluruh Indonesia. Djuga pertebaran atau
spreiding dari objck pembangunan itu (hendaklah pula ditindjau dari sudut strategi dan defense).
Selandjutnja jang diawasi dan dinilai oleh DEPERNAS ialah se-luruh bidang pembangunan, djadi djuga masuk pembangunan jang telah dirantjangkan oleh Biro Perantjang Negara pembangunan routine Kementerian-kementerian, pembangunan Pemerintah Due-
rah dan pembangunan oleh pihak Partikulir.
B. Pengaruh DEPERNAS.
Arti Dewan Perantjang Nasional bagi Tata Tertib dan Keamanan.
Masjarakat dan Bangsa Indonesia sekarang ini mentjita-tjitakan masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila. Masjara,
kat jang demikian itu dapat tertjapai dalam parentjanaan  jang tepat, persiapan pelaksanaan jang tepat dan pelaksanaan jang tepat: pula.
Perentjanaan harus ditudjukan kepada segala sudut pembangun¬
an, djasmaniah dan rochaniah, technis, mental, etis dan spiritual menurut norma dan nilai-nilai jang tersimpul dalam alam adil dan makmur itu. Masjarakat jang kita idam-idamkan itu dapat ditjapai melalui proces pembangunan,jang sjarat mutlaknja adalah suasana tata.tertib dalam segala segi kehidupan dan penghidupan kemasja-rakatan dan kenegaraan.
Bagi suatu Bangsa jang merasa tinggi kebudajaannja peraturan-peraturan itu lambat-laun mendjadi pengertian. Pengertian ini kemudian akan menimbulkan sopan-santnn serta kesadaran dan kedua-duanja akan menghasilkan tata-tertib.
Demikianlah peranan DEPERNAS pada hari akan datang
Tentang tugas pokok daripada DEPERNAS tetaplah kewadjiban
merantjang Dasar Undang-undang Pembangunan jang akan dilan-
Djutkan tinjauannja dalam bab ke III.



48

BAB III
PEMBENTUKAN POLA PEMBANGUNAN SEMESTA DAN. BERENTJANA.
1. Umum dan Tudjuan.
Tugas DEPERNAS ialah terutama menjusun Dasar Undang. undang Pembangunan berentjana, jang berisi blue print atau tri
pola jaitu:
pola projek pembangunan
pola pendjelasan pembangunan
pola pembiajaan pembangunan.
Tugas DEPERNAS ini adalah tugas-kewadjiban pokok.. Hasi1-
baik atau gagalnja pekerdjaan DEPERNAS adalah bergantung
kepada penilaian tugas-kewadjiban pokok itu.
Apakah jang hendak ditjapai dengan membuat tri pola pem-bangunan oleh DEPERNAS itu? Pertanjaan ini dapat didjawab
dengan memikirkan kemadjuan negara dan masjarakat jang sewa. djarnja dihari depan.
Salah satu tudjuan daripada pembangunan Negara ialah mama-djukan negara kita dari negara jang sebagian kehidupannja misih dikuasai oleh imperialisme dan feodalisme, kenegara jang merdeka penuh. Tudjuan ini dapat ditjapai dengan setapak demi setapak.
Tjara kerdja setapak demi setapak itu sangat panting untuk diperha¬tikan supaja selalu menjesuaikan perentjanaan dengan perke-
bangan masjarakat jang makin madju dan agar supaja basil jang ditjapai itu sesuai dengan harapan jang telah dapat dibangun dika- langan Rakjat, dan supaja tidak mengetjewakan Rakjat.
Negara kita jang setjara politis sudah merdeka menundjukkan bahwa dalam bidang ekonomi Rakjat kita masih tergantung dari
pada suasana pendjadjahan. Banjak sektor-sektor ekonomi jang
belum sepenuhnja dikuasai oleh Negara atau Pengusaha-pengusaha
 49

Nasional. Oleh karena itu disamping angan-angan untuk mendiri¬
kan industri berat, industri-industri pokok, tidak boleh dilupakan adanja keharusan untuk menguasai sektor-sektor ekonomi jang mendjamin kelantjaran pembangunan selandjutnja.
Sebagai akibat daripada politik pendjadjahan dalam bidang ekonomi, maka Indonesia mendjadi sumber bahan-bahan mentah untuk di-export, dan telah membuktikan, bahwa kehidupan eko¬
nomi Belanda didasarkan kepada bahan-bahan mentah. Oleh
karena itu maka penting sekali untuk memberikan legalisasi dan pelaksanaan kepada pengambil-alihan perusahaan-perusahaan milik kolonialis Belanda, sebagai salah satu dasar untuk menghimpun modal menudju pembentukan ekonomi nasional. Dan Supaja peru¬sahaan-perusahaan milik kolonialis Belanda jang diambil-alih itu dikuasai oleh Negara. Supaja dalam soal modal ini Negara dan
Rakjat kita tidak tergantung dari modal using semata-mata, apalagi jang didapatnja dengan berbagai matjam sjarat jang mengikat,
maka adalah penting sekali adanja politik untuk memobilisasi
potensi dan modal nasional. Disini djuga akan diudji kesetiaan dan ketjintaan Rakjat kepada Tanah air. Dan kalau tach harus men-datangkan modal dari luar, maka jang penting ialah mendapatkan modal itu dengan djalan pindjaman dengan sjarat-sjarat jang mung-. kin diterima oleh Rakjat dan tidak memberatkan beban Rakjat.
Untuk. mendjamin kelantjaran perdagangan jang djuga akan men¬datangkan modal dan devisen, maka penting sekali agar import dan export dari bahan-bahan jang penting dikuasai oleh Pemerintah. Begitu djuga didalam hal distrihusi didalam Negeri. Dalam hal ini djuga penting sekali dikembangkan koperasi king dikuasai Peme• rintah. Begitu djuga export, import dan distribusi perusahaan partikulir.
Dengan adanja modal dan bahan-bahan pembangunan jang telah dapat didatangkan, maka akan timbullah kemungkinan jang besar untuk mengatasi pengangguran jang ditanah air kita ini jang makin hari makin meningkat. Pembangunan akan disambut dengan gairah oleh Rakjat, apabila dengan demikian dengan njata dapat makin mengurangi dan achirnja melenjapkan pengangguran. ..
50

Sekarang ini makin banjak anak-anak sekolah jang tidak dapat pekerdjaan. Oleh karena itu merentjanakan pembangunan harus sekaligus berarti djuga memperluas kesempatan bagi pemuda¬
pemuda guna meneruskan peladjarannja, mengembangkan bakatnja
dan memperluas kesempatan bekerdja. Semuanja ini harus ditindjau dalam rangka pengerahan Rakjat dan potensi nasional.
Dalam masalah pembangunan, faktor manusia mendjadi soal jang gangat panting, apalagi. dalam negara,kita, dimana alat-alat modern belum terdapat banjak. Dimana sadja Rakjat djanganlah akan ber¬
sikap atjuh tak atjuh, djangan lah.bersikap.masabodoh terhadap pekerdjaan pembangunan, malahan sebaliknja Rakjat dari segala lapisan akan menjambut. baik semua rentjana pembangunan dan akan.mengambil. bagian jang aktip, asal dipenuhi sjarat-sjarat mi-nimum untuk dapat menggerakkan mereka.
,,,Usaha uutuk benar-benar meringankan beban hidup Rakjat dari segala golongan termasuk sesuatu jang harus dipertimbangkan
terlebih dahulu, karena, itu adalab sjarat,utama untuk membang¬
kitkan semangat kerdja Rakjat, dan untuk meningkatkan produksi. pengerahan tenaga Rakjat akan besar manfaatnja dan akan berhasil
baik, apabila   pembentukan   pola  pembangunan    memperhitungkan
lebih dahulu dengan saksama potensi Rakjat. Perlu pula diperha-tikan`dengan saksama oleh DEPERNAS beberapa hal tersebut di-
¬bawah ini:
1    Bagi   kita,   walaupun   kelihatan   tjara-tjara jang  beraneka   warna
dalam  zaman peralihan  namun  tiada  adalah kesulitan jang    maha
besar jang kita hadapi, sebab pada Rakjat Indonesia sudah ada satu tudjuan  jang  dengan  bulat     telah   kita   setudjui,  ialah    tudjuan
masjarakat   jang  adil dan  makmur sesuai  dengan   kepribadian
Indonesia.
2.Blue-print .pada Dewan Perantjang Nasional jang mengandung rantjangan  semesta,;  harus. dibuat  dengan    bentuk jang   saksama,
dan harus pula dibuat hanja demi kepentingan bersama. Kepentingan   suatu  golongan atau daerah harus dimasukkan
dalam blueprint itu'Salah apabila blue-print itu diperuntukkan
hanja Bagi suatu golongan jang tertentu, Salah karena tidak
semesta dan tidak adil
51

DEPERNAS harus waspada, agar djangan menemui kegagalan-kegagalan atau pada permulaannja kompak, tetapi kemudian timbul ketegangan-ketegangan
Perlu pula diperhatikan oleh para anggota sjarat-sjarat berikut:
a. Anggota-anggota DEPERNAS dalam menjalankan tugasnja harus memiliki djiwa Nasional 100%
b. b.Tidak boleh mengutamakan partai politik,
c. Tidak boleh hanja mementingkan daerah, suku bangsa atau golongan sendiri sadja,
d. Jang bersikap rochani terpendam hendak menjeleweng atau tidak mentjukupi sjarat-sjarat keanggotaan menurut peraturan pem-bangunan dan isi sumpah para anggota baik menarik diri atau akan ditarik kembali oleh pemerintah dari keanggotaan DEPERNAS.
Perkenankanlah  pula saja selanjutnja mengemukakan sjara
sjarat seperti berikut:
1. Dasar Perantjang Nasional seharusnja bersifat ilmiah, jakni, supaja segala rentjana bersandar atas penjelidikan jang dilakukan
olelr DEPERNAS sendiri. Djuga berdasarkan kenjataan-kenjataaii jang terdapat dimasjarakat Indonesia.
2. Tjara melaksanakan rentjana seharusnja didahului dengan. perundingan dengan atau penilaian oleh DEPERNAS sendiri atau golongan-golongan king bersangkutan, supaja sebanjak mungkin mereka membantu dengan pengartian dan suka hati.
3. Sebanjak mungkin supaja diberikan kesempatan kepada
Dewan Perwakilan Rakjat dan chalajak ramai untuk mengikuti djalannja pelaksanaan rentjana, dan kesempatan untuk memberi¬
kan kritik dan koreksi.
4. Objek atau projek pembangnnan supaja meliputi kekajaan nasional jang pada umumnja belum dapat perhatian, bahan-bahan sandang pangan dan untuk obat-obatan, bahan pertambangan jang terdapat di Indonesia, keradjinan tangan dan sebagainja.
Oleh sebab itu haruslah dimasukkan pula kedalam pola pemba-ngunan pekerdjaan penjelidikan jang berentjana atau research kekajaan alam, dalam bumi atau diatas permukaan alam.

52

Rasearch berentjana mendjadi sjarat mutlak bagi pembangunan semesta. Kita harus menjelidiki logam dan minjak jang terpendam dalam tanah kita. Kita harus mengetahui tersebarnja bahan-bahan penting, velumina bahan-bahan tersebut dan tjara-tjara mengolah bahan-bahan itu.
Aehirnja saja meminta perhatian, supaja ditindjau pokok-pokok pembangunan seperti tersebut dibawah ini.
Tudjuan perentjanaan ialah membentuk susunan masjarakat
baru, jang mendjamin terlaksananja masjarakat jang adil dan
makmur berdasarkan Pantjasila.
Masjarakat jang demikian, adalah masjarakat sosialis a la Indo- nesia. Dalam masjarakat ini, negara memegang peranan jang
panting dalam pembangunan dart kemadjuan masjarakat. Dalam
hal itu Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 harus dilaksanakan dalam rantjangan Pembangunan semesta. hendaklah diperhitungkan bahwa selainnja nasionalisasi perusahaan Belanda,
hak cigendom ditangan Belanda telah dihapuskan. masjarakat Indonesia, bekas negeri djadjahan jang belum parnah berkesem¬
patan membangun sendiri dan baru berlatih berdiri sendiri, mang- alami beberapa kekurangan-kekurangan. Antara lain, kekurangan-kekurangan ini meliputi masalah-masalah:
a. modal,
b. tenaga-tenaga ahli,
c. tenaga kedjuruan,
d. pengalaman-pengalaman.
Kekurangan-kekurangan itu harus diisi selekas mungkin. Tundjukkanlah rantjangan atau pola untuk melaksanakan pem-bangunan dibidang itu.
Maka sebab itu, harus dipikirkan pelaksanaan masa peralihan seperti telah didje]askan pada permulaan amanat uti. Masa ini
ialah masa sebelum terlaksananja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.
2. POKOK-POKOK PERENTJANAAN.
Sudah berulan;-ulnng saja katakan bahwa succes pembangunan dilapangan jang saja sebut diatas tergantumg pada tenaga nanusia
53

dan alat-alat. Pokok utama ialah tenaga manusia jang berwatak pembangun, berani mengambil inisiatip, tidak lekas putus asa,
ulet dan gigih untuk mentjapai tudjuannja.
Pokok dari. pembangunan kita ialah pendidikan kader jang dapat dan sanggup melaksanakan projek-projek kita.
Dalam masa peralihan ini harus diperlengkapkan dan dipersiap¬
kan aparatuur negara, jang akan memegang peranan penting dalam pembangunan disegala lapangan. Antara lapangan-lapangan pem-bangunan, jang urgent harus segera dilaksanakan, ialah lapangan pembangunan dalam bidang industri, keuangan, perekonomian dan dibidang mental.
Kader Pembangunan.
Untuk mendidik kader-kader itu setjara biasa, sebagai dinegeri-negeri jang telah madju, tidak mungkin. Datum hal ini sambil melaksanakan pembangunan harus ditempuh djalan-djalan:
A. a. Mempergunakan tenaga-tenaga ahli dan kedjuruan dari
negara-negara jang tidak memusuhi Republik Indonesia untuk memberi didikan kepada pemuda-pemuda kita dan tjalon tenaga-tenaga ahli pembangunan kita.
b. Mengadakan sitim pendidikan: „bekerdja sambil beladjar”. Peladjar-peladjar kedjuruan, dalam tingkat klas atas, diwa-djibkan bcrpraktek dilapangan-lapangan pekerdjaan berma¬
tjam-matjam menurut kedjuruan jang diambilnja. Misalnja, dipabrik-pabrik, diperkebunan, dilaboratorium dan sebagai¬
nja. Sehabis lulus, diharuskan bekerdja pada negara untuk waktu jang ditentukan bekerdja itu dengan menerima
upah.
Ditempat-tempat pekerdjaan terutama jang vitaal, bagi
buruh-buruh diberi kesempatan untuk menambah pengeta-huannja, ditempat itu. Djadi misalnja, disuatu pabrik, di¬
adakan tempat dan waktu bagi pekerdja-pekerdjanja, untuk mengikuti peladjaran, jang mempermahir mereka, mendja-lunkan tugasnja. Bagi mereka jang telah lulus, jang baik, dihuruskan mendidik kader-kader lainnja dibawahnja.
54

Dengan tjara ini, maka tenaga-tenaga kedjuruan akan ber-tambah, dan biaja akan lebih murah. Dalam sistim peng-adjaran dari P.P. & K. selekas mungkin diadakan bidang pendidikan jang baru atau sistim pendidikan jang sudah
ada disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Sekolah sekolah. kedjuruan harus lebih diperbanjak, melebihi. dari sekolah umum. Bagi mereka jang sudah lulus. dari sekolah kedjuruan tingkat bawah, diberi kesempatan untuk melan-djutkan kesekolah tingkat menengah: Seterusnja jang dari tingkat menengah, diberi kesempatan untuk melandjutkan ketingkat tinggi. Mengenai kesukaran-kesukaran atau keku-rangan-kekurangan para siswa itu dalam beberapa mata-peladjaran jang bersifat umum, hendaknja diadakan schakel-klas, atau klas perantara (penghubung) dimana peladjar¬
peladjar itu diberi kesempatan untuk mengedjar kekurang-annja, sehingga mutu peladjarannja, mengenai vak umum, tidak kalah dengan mereka jang dari sekolah umum. Sebagai tjontoh, misalnja, adanja sekolah pertanian tingkat rendah
dari (SR.), tingkat menengah (dari S.M.P.) dan tingkat
atas (dari S.M.A.). Djika kedjuruan-kedjuruan ini diadakan setjara banjak, mulai dari tingkat bawah, maka kesempatan untuk anak-anak petani dan buruh lebih banjak untuk memasuki sekolah-sekolah kedjuruan. Dan anak-anak petani dan buruh akan lebih balk hasilnja dalam lapangan perta¬
nian dan industri dari pada anak-anak jang selamanja tak pernah berhubungan dengan pengolahan tanah atau industri. Begitu djuga dalam lapangan tehnik dan sebagainja. Tjara¬
tjara ini bisa mengatasi adanja birokrasi jang tidak sehat
dalam beberapa lapangan usaha.
Pendidikan setjara masal, mengenai sistim masjarakat a la Indonesia, haruslah sudah ditanamkan mulai sekarang.
Ini bisa dimasukkan dalam peladjaran-peladjaran disekolah-sekolah, mulai dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi. Djuga dimasukkan melalui kursus-kursus, penerangan-pene-rangan, baik liwat surat kabar, madjalah, maupun liwat R.R.I,seminar-seminar dan sebagainja.

55

Rentjana masjarakat sosialis ala Indonesia tidak akan djadi,
bila masjarakat tidak berkesedaran sosialisme.
Disamping itu, perlu diinsjafi, bahwa pelaksanaan kearah
itu, membutuhkan ketjakapan, pengalaman dun ketabahan. Soal jang penting, ialuh adanja pelaksana-pelaksana jang
tjakap, ahli, berscmangat, sub bekerdja dan selalu mem-pergunakan ratio-nja dalam bertindak.
Pengusaha•pengusaha nasional.
Dalam masa peralihan ini, pengusaha-pengusaha nasional masih perlu dihidupkan.
Mereka ini bisa mendorong kegiatan dan kegcmbiraan bekerdja, mendorong adanja penemuan-peuemuan baru dilapangan peng-usahaan, mendorong tjara•Ijara hekerdja Jung zakelijk.
Lain daripada itu, dimasa peralihan, dimana aparatuur negara
masih belum mentjukupi dalam arti djumluh dan nilainja, maka mungkin akan timbul birokrasi-birokrasi jang tiduk sehat, jang dalam hakekatnja menghambat pembangunan dan mcnghambat lantjarnja lalu lintas perusahaan.
Adanja birokrasi jang tiduk sehat itu mcmudahkan timbulnja korupsi, manipulasi dan sebagainja jang merugikan negara dan masjarakat. Maka adanja pengusaha-pengusaha nasional, adalah mendjadi salab satu salurun untuk membentuk ekonomi nasional dengan mentjegah timbulnja birokrasi jang tidak sehat. Peng¬
usaha-pengusaha nasional itu djangnn berkembang mcndjadi kapitalis-kapitalis nasional. Usaha-usaha kearah bcntuk-beutuk koperasi dalam lapangan-lapangan pengusaha nasional ini barus diutamakan. Lambat-laun, mereka akan termasuk kepnda usaba besar jang diadakan dan dikuasai oleh Negara. Untuk meng• hidupkan pengusaha-pengusaha nasional setjara sehat itu, Pemerintali memberikan fasiliteit-fasiliteit Jang wadjar. Bantuan¬bantuan kepada mereka mesti bersifat mendidik. Bantuan
dengan djangka waktu jang terteutu, schingga pada mereka
timbul kegiatan untuk berdiri sendiri. parasit negara harus
ditjegah.

56

3. Kenjataan-kenjataan.
Haruslah DEPERNAS dalam mendjalankan tugasnja berdiri atas kenjataan-kenjataan, bahwa:
1. kehidupan dan penghidupan rakjat dan negara dibidang per-ekonomian dan keuangan umumnja sedjak Proklamasi Kemer-dekaan tanggal 17 Agustus 1945, dan chususnja setelah peng¬
akuan kedaulatan Republik Indonesia sampai sekarang belum mendapat kemadjuan jang meringankan penderitaan rakjat dan Negara;
2. ketiadaan kestabilan politik akibat sistim free fight liberalism
jang berlandaskan kebebasan kepartaian tanpa kendali sangat menjukarkan pembangunan;
3. keadaan perekonomian dan keuangan jang buruk,serta ketidak-stabilan politik telah disalah-gunakan oleh reaksi dalam dan
luar negeri untuk mengadakan pengatjauan-pengatjauan, per-golakan, bahkan pemberontakan-pemberontakan jang mengan¬
tjam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan me-nambah kesengsaraan rakjat;
4. Undang-undang kolonial dalam sektor ekonomi dan keuangan masih berlaku sehingga tidak memberikan kemungkinan setjara luas untuk kemadjuan Rakjat dan Negara;
5. dasar tudjuan hidup bangsa Indonesia dengan Proklamasi ke. merdekaan tahun 1945 ialah menudju kebahagiaan hidup,
berupa tertjapainja kemakmuran jang adil dan makmur ber-dasarkan tindjauan hidup Pantjasila;
6. keadaan ekonomi dan keuangan kita sampai kini belum me-muaskan, karena sisa-sisa kolonial, bahaja-bahaja dari paham kapitalisme, baik asing maupun nasional, unsur-unsur dari free fight liberalism dilapangan ekonomi dan keuangan masih berpengaruh;
7. perlu diadakan retooling dan herorientasi, bahkan perobahan-perobahan radikal dalam segi politik ekonomi dan keuangan
dan dalam perundang-undangan dibidang agraria, jang berbentuk suatu rentjana jang semesta jang mengandung kemungkinan pelaksanaan suatu ekonomi terpimpin;

57

8. perentjanaan, perbaikan dan herorientasi dilapangan ekonomi
dan keuangan sn'kar terlaksana, djika tidak disertai dengan ke
mungkinan perobahan-perobahan radikal dalam segi politik
dengan mematikan dem'o'krasi liberal dan penghidnpan demo
krasi terpimpin;
9. untuk melaksanakan perbaikan dalam lapangan ekonomi dan keuangan perlu diikut-sertakan dan dikoordinasikan seluruh
tenaga rakjat dan pedjabat-pedjabat, baik sipil ataupun militer.
4. Pembcntukan Pola.
Amanat jang menguraikan pembentukan pola diatas dengan umumnja, dapat saja ringkaskan dengan rumusan sebagai berikut.
Rentjana pembangunan ekonomi nasional jang mendjadi pusat semesta mempunjai arti sedjarah jang menentukan dasar, sifat
serta tudjuan daripada pembangunan itu. Arti sedjarahnja terletak dalam kenjataan, bahwa Indonesia adalah salah satu dan malahan mendjadi pelopor dari negara-negara nasional jang baru merdeka sesudah perang dunia ke-II, jang dilahirkan ditengah-tengah kon-frontasi-konfrontasi sistim sosial-dunia:
(a) Disatu fihak kapitalisme-modern jang kehilangan tanah dja-djahannja sebagai tjadangan dan jang dari krisis kekrisis sedang memasuki krisis umumnja monudju kebangkrutan sepenuhnja,
(b) difihak lain, sosialisme jang tumbuh dan sedang berkembang dengan kuat dan sebagai tandingannja memperlihatkan ke. unggulannja disemua lapangan terhadap kapitalisme modern (imperialisme).
Karena tidak mau menempuh djalan dunia lama (kapitalisme)
tetapi belum mempunjai sjarat-sjarat untuk menempuh djalan jang baru (sosialisme), maka Indonesia bersama negara-negara nasional lainnja menggalang djalannja sendiri: suatu masjarakat adil dan makmur, berdasarkan Pantjasila atau sosialisme a la Indonesia.
a. Watak Pembangunan.
Mengingat pengalaman sedjarahnja sendiri dan bahwa seperlima wilajah (Irian Barat) masih didjadjah Belanda serta mengingat
sisa-sisa kekuasaan kolonialisme, terutama dilapangan ekonomi,
58

masih mentjekam kehidupan dan penghidupan nasional Indonesia, maka pembangunan ekonomi Indonesia pertama-tama mempunjai
tjiri anti-imperialis jang bermaksud mengikis terus sisa-sisa eko¬
nomi kolonial dengan tudjuan membangunkan ekonomi nasional
jang kuat dan bebas (berdiri-sendiri dan tidak tergantung).
Dalam pada itu adanja sisa-sisa feodalisme jang berat jang terus membelenggu tenaga produktif dan kreatif ± 65% Rakjat Indo¬
nesia jang hidup dilapangan pertanian, merupakan satu gedjala
jang membuktikan Indonesia sebagai negeri terbelakang dan agraris. Massa Rakjat jang melarat dan tertekan daja belinja itu tidak
akan mungkin bisa mendjadi satu landasan ekonomi jang madju
jang mempunjai industri-modern sebagai tulang punggung. Oleh karena itu Revolusi dan pembangunan Indonesia, ketjuali sudah mempunjai watak anti-imperialis, semestinja menghapuskan sepe-nuhnja sisa-sisa feodalisme itu guna membuka djalan industrialisasi negeri dan mekanisasi pertanian.
b. Tentang Struktur.
Sebutan masjarakat adil dan makmur berdasarkan adjaran
Pantjasila atau Sosialisme a la Indonesia (Sosialisme Indonesia) menegaskan susunan strukturil pembangunan ekonomi Indonesia.
Karena bertjorak dan mempunjai titik berat pada sosialisme
jang barus sanggup memberi kemakmuran kepada seluruh masja¬
rakat, maka ekonomi Indonesia seharusnja bersandar kepada ekonomi sektor negara jang dikuasai oleh Pemerintah. Tjabang¬
tjabang ekonomi jang vital dan menjangkut kepentingan umum
pada prinsipnja dimasukkan dan berada didalam ekonomi sektor negara. Ini adalah merupakan sjarat untuk dapat melaksanakan pimpiman Pemerintah pada perekonomian seluruh negeri (Ekonomi Terpimpin dan Pasal 33 U.U.D.-1945).
Karena kedudukan jang mempunjai perbedaan dengan perten¬
tangan kepertjajaan dengan kaum imperialis, pengusaha nasional dalam batas-batas tertentu mempunjai peranan revolusioner dan
oleh karena itu mempunjai tempat jang terhormat dalam perdju¬
angan anti-imperialis dan untuk menghapuskan sisa-sisa feodalisme.
59

Ekonomi sektor partikelir tidak seharusnja menggandol (membe-ratkan) kepada sektor negara, tetapi sebaliknja malahan mestinja membantu pelaksanaan tugasnja.
c. Sifat Pembangunan.
Kekuasaan kolonial jang berlangsung lama, tjara berfikir kolonial
dan liberal jang sudah berakar dan berkarat dan sebaliknja kurang¬
nja persiapan mental dan materiil daripada Rakjat, membikin
mudah dan tetap merasuknja semangat dan mentaliteit reaksioner didalam tubuh dan saluran-saluran birokrasi Pemerintahan jang be¬
kerdja menghambat setiap usaha kemadjuan dan pembangunan.
Perang dunia ke-II, pendudukan fasisme Djepang dan perang kemerdekaan dengan bumi hangusnja, banjak sekali merusak mate¬
rial pembangunan jang sampai sekarang belum sepenuhnja dapat dipulihkan kembali. Djuga karena tidak tepatnja politik pemba¬
ngunan selama ini, maka banjak sekali projek-projek pembangunan
jang masih terbengkalai.
Keadaan-keadaan jang sedemikian inilah turut menentukan tugas
dan sifat pembangunan, bahwa pembangunan haruslah semesta
(overall), tidak sadja meliputi seluruh daerah, tetapi djuga menge¬
nai semua djenis dan semua tingkat pembangunan: industri berat,
ringan, pertambangan, pertanian, perkebunan, saluran irigasi dan
sungai, perhubungan dan lain-lain.
Djuga tindakan-tindakan rehabilitasi untuk mendjamin langkah permulaan jang sehat dan transmigrasi untuk menjebarkan dan meratakan penduduk keseluruh negeri adalah hal-hal jang perlu
sekali untuk dilaksanakan. Kegembiraan bekerdja, perasaan bangga kepada Pembangunan dan bidang spirituil dan mental dan Pemba¬
ngunan harus Pula dipentingkan.
d. Kombinasi dan penjelarasan.
Dalam pelaksanaan pembangunan harus diperhatikan sjarat-sjarat mental dan materiil jang belum bisa dipenuhi dengan sepenuhnja.
Perlu diambil pertimbangan kemampuan Rakjat jang didalam per-djuangan untuk kemerdekaan sudah terlalu banjak menderita dan
oleh karena itu tidak bisa dibebani terlalu berat.
60

Hal-hal itu membawa kita kepada kesimpulan, bahwa prioriteits prinsip pada pembangunan dasar (industri berat) jang merupakan investasi semesta dan baru bisa diambil buahnja sesudah masa ber-puluh tahun, pelaksanaannja harus dikombinasikan dan diselaras¬
kan dengan pembangunan industri-ringan, pertanian dan lain-lainnja jang bisa langsung dan lekas dapat dirasakan oleh Rakjat, sedang¬
kan masa akumulasi modalnja dapat beredar dengan lebih tjepat
dan berakibat tidak terlalu memajahkan.
Oleh sebab itu selfsupporting dalam bidang sandang-pangan meminta perhatian jang sangat panting dalam perantjangan dasar Undang-undang Pembangunan jang pertama.
e. Modal Pembangunan.
Kedudukan Indonesia jang baru merdeka, politik luar negerinja jang babas dan aktif serta dalam semangat membina perdamaian dan persahabatan antar-bangsa, membikin Indonesia mempunjai kedudukan jang menguntungkan untuk membangun dengan bantuan modal kredit luar negeri, jang berdjangka pandjang, berbunga
rendah dan jang tidak disertai sjarat-sjarat politik dan minter. Ke-dudukan negara-negara sosialis dan politik luar negerinja jang berdasarkan koeksistensi memungkinkan sepenuhnja hal itu.
Pampasan Djepang dan djuga tindakan dindakan jang konsekwen terhadap perusahaan-perusahaan Belanda jang dinasionalisasi seba. gai djalan menjelesaikan kontradiksi pokok antara imperialisme
dan Rakjat Indonesia, akan dapat membantu kits dalam masalab pembeajaan pembangunan.
Djuga hasil alam Indonesia jang melimpah-limpah jang terus dibutuhkan dan mengalir ke-negeri-negeri industri, merupakan somber kekajaan nasional jang tak kan habis-habisnja. Dengan me-robah orientasi politik perdagangan luar negeri kepada pasar dunia sosialis jang mendjamin harga jang baik untuk bahan-bahan ekspor kita itu, akan didapat dana jang tjukup guna mengatasi kesukaran-kesukaran pembeajaan pembangunan. Pembukaan kekajaan alam dan bumi Indonesia hendaknja dilaksanakan dengan research jang berentjana.
61

Keradjinan, keuletan dan kesanggupan bekerdja Rakjat Indone¬
sia jang djumlahnja kini 85 djuta itu dalam front ekonomi, djuga merupakan modal jang tak ternilai jang pasti akan mendjamin ter laksananja rentjana pembangunan dengan sebaik-baiknja.
Setiakawan Asia-Afrika dan kerdjasama jang sehat dalam lapang¬
an ekonomi merupakan faktor-faktor jang panting jang dapat mem-bantu usaha itu.
Dengan mempergunakan sepenuhnja faktor-faktor tersebut dan disertai politik keuangan jang tepat jang mengabdi dan sebaliknja bersandar pada ekonomi dan pembangunan, masalah modal dan pembeajaan pada dasarnja sudah dapat diatasi.
f. Pembangunau Terpimpin.
Untuk suksesnja pembangunan jang mentjukupi bidang Jang sedemikian luasnja (semesta) itu, maka perlu dipenuhi suatu sjarat jang panting, bahwa pimpinan dalam pelaksanaannja dilakukan
dalam satu garis sentral. Garis sentral menuang semua prinsip dan fikiran dalam satu pola, garis sentral mengkombinasikan dan meng¬kordinasikan djenis pembangunan jang satu dengan jang lain, jang memimpin operasi pembangunan dari tingkat bawah ketingkat
jang lebih atas, dari tingkat sederhana ketingkat jang kompleks jang mempunjai banjak segi.
Garis sentral adalah garis jang teguh dan ulet dalam soal
prinsip-prinsip umum pembangunan.
Pimpinan dan garis sentral tidak bisa ada dan tidak djadi dengan sendirinja. Dia harus dibangun dari sjarat-sjarat objektif masjarakat Indonesia jang dibadjakan dalam pengalaman Revolusi dan Pem-bangunan. Oleh karena itu, ketjuali penguasaan tehnis dia harus diperlengkapi djuga dengan semangat patriotisme, dengan unsur¬
unsur demokratis (dalam komposisi, perantjangan) jang mudah diterima dan difahamkan oleh massa Rakjat jang luas. Itu turut menentukan disiplin dan kepatuhan masjarakat didalam pelaksa-naannja.
Pembentukan-pembentukan badan-badan penjelenggara didaerah banjak-sedikit akan memenuhi sebagian dari kebutuhan ini.
62

A. POLA PROJEK PEMBANGUNAN. ,
1. Umum.
Dalam rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan buatan DEPERNAS termuat, sebagai telah ditegaskan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang DEPERNAS, penjusunan tiga
buah pola. Maka blue-print jang pertama dari tripola itu ialah penju-sunan pola jang berisi projek atau objek pembangunan semesta.
Isi amanat ini hendaklah dipergunakan untuk menjusun dasar¬
dasar pokok bagi Pembangunan berentjana jang akan memberi arah kepada penjusunan main project dan special projects Pembangunan. Perkisaran Indonesia dari jang bersifat agraris waktu ini djuga akan mendapat sifat industri pada hari depan, hendaklah mendjadi tindjau¬
an DEPERNAS dalam menjusun pola berisi projek pembangunan.
Berhubungan dengan industrialisasi jang mendjadi bidang pem-bangunan dalam tingkat agraris pada waktu ini perlu sekali DEPERNAS menindjau dalil, bahwa pembangunan industrialisasi ditanah Indonesia adalah dalam rangka-djaminan untuk mentjapai kemakmuran jang nikmatnja dimiliki Rakjat setjara demokratis:
Dua sjarat mutlak jang tersimpul dalam pembangunan industriali¬
sasi, jaitu supaja pembangunan itu pada hari depan berakibat memperluas pasar dalam negeri dengan meninggikan daja-beli
Rakjat dan berakibat Pula supaja Indonesia tjukup mempunjai
bahan-bahan mentah jang digali dalam bumi Indonesia.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Amanat ini mentju¬
rahkan perhatian kepada empat unsur penting dalam sektor agraris dan pertanian, jaitu:
1. meninggikan daja-beli Rakjat,
2. menjediakan bahan mentah hasil pertanian, basil perairan,
basil pertambangan dan peternakan,
3. mentjukupkan supply bahan makanan jang primair untuk kota
dan industri,
4. meninggikan export pertanian untuk membeli barang-barang modal.
Tudjuan diatas dapat tertjapai dengan:
1. menaikkan produksi,

63

2. distribusi tenaga dan tanah, peninggian produktiviteit tenaga dan modal,
3. kelantjaran peredaran barang sambil memberantas penghalang
pembangunan terhadap: manipulasi, konkurensi jang tak ber
guna,terhadap system tengkulak dan penghisapan woeker,
4. menimbulkan kegembiraan bekerdja,
5. menghemat keuangan dan tenaga untuk membangun.
Kenaikan produksi:
Dapat ditjapai dengan 2 djalan jaitu:
1. perluasan areal tanaman,
2. intensifikasi penanaman, penaikan produktiviteit areal dengan perbaikan tjara kerdja, pemupukan, perbaikan bibit terras.
seering, mekanisasi dan lain-lain.
Peninggian produktiviteit tenaga dan enthusiasme bekerdja dapat ditjapai dengan djalan, memberikan masa depan jang baik ter¬
hadap para petani:
1. penentuan batas pemilikan tanah,
2. perlindungan terhadap buruh tani, diantaranja penentuan  upah,
perdjandjian kolektif, perlindungan terhadap penghisapan buruh
tani, perobahan system deelbouw ke system upah,  distribusi
tenaga (transmigrasi) jang effektief dan lain-lain,
3. bantuan berupa credit dan lain-lain,
Kelantjaran distribusi dan perdagangan dapat ditjapai:
1. pengawasan jang effectif oleh negara (terutama terhadap system
tengkulak dan woeker dan sebangsanja dan pemberantasannja),
2. pengawasan produksi bahan-bahan penting Serta peredarannja
oleh negara.
Keamanan.
Sjarat-sjarat untuk dapat membangun, sudah barang tentu faktor keamananlah jang merupakan sjarat penting. Tanpa keamanan tak mungkin pembangunan dapat berdjalan dengan wadjar. Tudjuan Pemerintah dan angkatan bersendjata hendaknja selekas-lekasnja mengatasi keadaan, dan untuk segera dapat mengamankan daerah¬
daerah sangat dihargai. Didaerah-daerah jang sudah aman, maka peraturan-peraturan jang diadakan dengan maksud baik, tetapi

64

dapat membikin keruh, akan ditiadakan. Didaerah jang aman 
tanpa pelanggaran-pelanggaran lalu-lintas dan tanpa infiltrasi hendaknja masjarakat dapat merasakan benar.benar,adanja ke- amanan lahir dan bathin.
Sebaliknja kewaspadaan Nasional diperkuat dengan memperleng• kapi dan menjempurnakan alat-slat Negara sebegitu rupa; hingga tiap-tiap information tidak bersimpang-siur. Hendaknja dipikirkan tjara-tjara jang praktis hingga dapat bekerdja dengan dim-dim,
tetapi memetik hasil jang baik.
Potensi sendiri.
Sebagai negara jang dikatakan underdeveloped, maka hendaknja djanganlah kita terlalu silau kepada pembangunan dinegara-negara jang telah madju. Seharusnja kita tetap kepada kepribadian kita sendiri, tidak perlu menunggu-nunggu bantuan dari mereka itu,. sedangkan didalam negeri sendiri masih banjak ,bahan-bahan jang dapat kita pakai sebagai modal pembangunan. Fikiran-fikiran jang selalu menekan kita hendaknja dapat kita buang sedjauh-djauhnja dan berfikir a la Indonesia dengan berpendirian: kita membangun dengan apa sadja jang didapat didalam negeri biar setjara seder-hanapun, disamping tjara-tjara modern dengan bantuan luar   negeri.
Dengan demikian pembangunan akan dapat berdjalan lantjar. Potensi nasional maka dapatlah kita bangunkan untuk membangun.
Structura Anggaran Negara.
Anggaran Belanja dipethah mendjadi dua jakni:
1. Anggaran Belandja untuk routine,
2. Anggaran Belandja untuk pembangunan.
2. Rentjana Bertahun
Untuk pelaksanaan seperti tersebut diatas, dibutuhkan
adanja rencana jang dilaksanakan dengan konsekwen (rencana
5 – 7 tahun). Tiap-tiap habis rentjana diadakan koreksi dan
balans
Rentjana tersebut harus memenuhi soal umum seperti:
a. sesuai dengan ketentuan diatas maka usaha-usaha penanaman
dapat ditentukan intensifikasi atau extensifikasinja, dimana
letak daerah-daerah itu dan bagaimana pelaksanaannja
65

b. menggunakan setjara baik, tentang pilot-pilot project, proef. station-proefstation dan usaha-usaha lain sedjenis, terutama mengenai pemberantasan hama dan penambahan basil, mentjari vareteit-vareteit dan klimatiseren djenis-djenis baru;
c. penjesuaian perbaikan tehnis, pengairan dan lain-lain,
d. memberikan stimulans dan penghargaan setjara wadjar, (mem-
berikan subsidi, dan hadiah.hadiah atau penghargaan lain ter-
hadap perintis dan penemu usaha kemadjuan tani, umpama
penemuan djenis tanaman, pemberantasan hama, djenis ikan
(mudjair, hewan dan lain-lain).
3. Titik berat dan susunan-utama Pembangunan.
Sesuai dengan tudjuan pokok, bahwa pembangunan harus mem¬
beri kemakmuran kepada 95% dari. rakjat, maka seharusnja titik
berat pembiajaam diarahkan kesitu.
a. Masjarakat Desa:
Didalam taraf pertama perlu kita perhatikan masjarakat desa,
karena desa adalah landasan dari masjarakat negara kits. kita
semua maklum, bahwa masjarakat desa dari dahulu sampai 13 tahun merdeka tetap rendah tingkat hidupnja. Terutama di Djawa dimana penduduk sangat padat, pembagian tanah sangat ketjtl, rakjat
hidup dalam kemiskinan. Masjarakat desa masih hidup dalam zaman prae-kapitalisme. Produksi hanja ditudjukan kepada mentjukupi kebutuhan sendiri; motief ekonomi tidak dikenal; berpikir setjara tradisionil dan unsur-unsur tradisi masih terlalu besar mempengaruhi hidup perekonomian masjarakat desa. Pembentukan modal tidak mungkin, paling tinggi kekajaan berupa tanah, ternak dan perhiasan jang nanti terpetjah-petjah kepada. warisnja kalau suatu keluarga meninggal. Maka. mudah mereka mendjadi. mangsa lintah darat, warung-warung asing, sistim idjon dan lain-lain. Selamatan-selamatan dan rupa-rupa upatjara tradisionil menambah lemahnja hidup
ekonomi masjarakat desa. Aspek phyeik, sjarat-sjarat kesebatan (makan, pakaian dan perumahan) jang seba. kurang, melumpuhkan maraka.
66

Berlawanan dengan itu hidup subur perusahaan-perusahaan besar asing jang sifatnja kapitalistis jang tak memberi kesempatan untuk tumbuhnja masjarakat desa. Keadaan ini telah berubah,.. tetapi
hanja sedikit dan tidak seimbang dengan tambahan penduduk,
hingga tingkat hidup tetap rendah.
Dengan adanja desa jang tetap melarat dengan daja-beli jang
rendah tidak mungkin pembangunan berdjalan lantjar.Itu lah sebab¬
mja maka kemakmuran harus ditudjukan kepada masjarakat desa. Perlu koperasi-koperasi dibangun, misalnja:
1. Koperasi penggarapan tanah,
2. Koperasi pembelian alat-alat pertanian,
3. Koperasi pembelian rabuk,
4. Koperasi transport,
5. Koperasi kebutuhan sehari-hari,
6. Koperasi kredit, lumbung.
Mengadakan kredit sistem jang baik terutama bagi mereka jang berkoperasi. Perusahaan ketjil (gamping, genting, batu merah dan sebagainja) hendaknja djangan dimiliki perseorangan, tetapi supaja dimiliki desa. Pun masjarakat desa harus turut memperlipat¬
gandakan produksi usaha negara.
b. Usaha Negara:
Kalau masjarakat desa sebagai landasan masjarakat Indonesia
perlu pembangunan setjepat-tjepatnja, maka untuk mengimbangi
itu perlu usaha-usaha negara dalam projek-projek besar jang betul-betul untuk kepentingan rakjat dipergiat guna mempertjepat
proses kemakmuran rakjat jang merata.
Industri:
Industri berat perlu mendapat perhatian dalam rentjana djangka pandjang, sebab industri berat merupakan landasan bagi Industri¬
alisasi Indonesia dimasa depan. Industri sedang dan ketjil jang tak membutuhkan permodalan banjak harus dimobilisir dengan per-timbangan:
1. menampung tenaga buruh.sebanjak banjaknja (pasal 36 Undang¬undang Dasar Sementara),
67
 
2: mengganti' "' kekurangan-kekurangan tenaga kita sementara
(modal; tehnisi dan lain-lain) sambil menunggu modernisasi jang memakan waktu.
intensifikasi/Extensifikasi: Terhadap:
1. Perusahaan-perusahaan jang tidak berdjalan,
2. Perusahaan-perusahaan/pabrik-pabrik jang belum bekerdja dengan full capacity.
3. mendirikan pabrik-pabrik komplementer disamping  pabrik-
pabrik jang sudah ada (pabrik tabu, pabrik beras, dan  lain-lain).
Disamping tjara-tjara mekanis untuk sementara perlu tjara seder. hana asal mentjukupi kebutuhan rakjat banjak. Djuga kwaliteit
jang tjukup untuk kebutuhan rakjat misalnja tekstil.
Mekanisasi tanpa pembangunan industri hanja akan menambah import belaka dan memperberat devisen negara. Industri memper- kuat dasar atau sendi-sendi sektor pertanian, pertambangan, trans-
port dan pula Angkatan Perang kita. Industrialisasi akan mem-bebaskan negara kita dari terus-menerus menggantungkan diri pada import dart luar negeri. Kemadjuan sektor agraria diimbangi dengan kemadjuan sektor industri akan mendjadikan Indonesia satu negara jang betul-betel kuat dan sentausa.
c. , Usaha Partikelir:
Didalam sidang MUNAP 1957, pernah ditegaskan, bahwa banjak dalam angkatan muda Indonesia ada inisiatip jang sehat, tetap kekurangan modal. Bahwa memang ada hanja sedikit djumlahnja
dan sebagian besar membutuhkan kredit djangka pandjang dari Pemerintah. Kalau demikian, apakah tidak sebaiknja kalau modal
dari pada kredit itu. dipakai sendiri oleh Pemerintah untuk pemba- ngunan perusahaan-perusahaan negara, djadi untuk umun. Djika
perlu dengan oran-orang partikelir sebagai pimpinan dan atau perusahaan tjampuran.Pengusaha-pengusaha partikelir jang dapat bendiri sendiri, memiliki:perusahaan/induetri dengan hanja bantuan kredit usaha,dibolehkan berdiri terus.
68

Pengusaha.pengusaha. partikelir jang tidak tjukup modal, tetapi
banjak ..inisiatip.dapat disalurkan keperusahaan negara untuk,meng¬abdikan kepada kepentingan umum menurut sjarat U.U.D,.S.pasal 28: Pengusaha-pengusaha partikelir jang hanja dapat hidup atas perlindungan Pemerintah senantiasa, hanja merugikan rakjat banjak.
Untuk golongan ketjil ini, rakjat seluruhnja djadi _ dirugikan. Pemerintah nasional manakah jang dapat membangun dengan tjara demikian itu? Telah ditegaskan, bahwa kapitalis Indonesia sudah ketinggalan djaman. Kalau toch golongan ini masih getolereerd maka lambat-laun harus menjesuaikan diri dengan rentjana Peme¬rintah.
Kenjataan bahwa masih adanja:
1. Perusahaan-perusahaan besar asing.
2. Perusahaan-perusahaan ketjil asing jang djumlahnja besar dan kuat.
3. Belum 1engkapnja alat-alat dalam negara;
maka disamping melengkapi diri memperkuat usaha desa dan usaha negara, sektor partikelir nasional dapat bergerak dalam fungsi mem¬
bantu usaha-usaha pembangunan. Demikian pula usaha-usaha par¬tikelir asing harus membantu usaha-usaha pembangunan, tetapi lambat laun harus meninggalkan Indonesia. Dengan madjunja ma¬sjarakat desa dan usaha-usaha negara, usaha-usaha partikelir nasional dengan sendirinja akan menempatkan fungsinja. dalam masjarakat Indonesia setjara komplementair. Dengan demikian achirnja tiap¬
tia-p anggota masjarakat Indonesia akan menempatkan dirinja dengan fungsi jang tertentu didalam maajarakat jang adil dan makmur. Untuk melaksanakan itu perlu faktor-faktor tersebut dibawah ini mendapat perhatian.
4. Pimpinan management.
Didalam pelaksanaannja perlu pimpinan jang tegas sebagaimana diterangkan diatas. Tanpa pimpinan tegas pembangunan tak akan lantjar, malahan dapat menggagalkan rentjana jang teratur rapi. Kedjudjuran dan sifat patriotik perlu dimiliki oleh mereka jang diserahi.tugas serta tanggung-djawab pelaksanaan rentjana. Pim pinan dalam segala lapangan harus diadakan setjara terbuka, agar
69

kesempatan menjalah-gnnakan djabatan ditjegah. Fungsi demikian selajaknja diatur dengan peraturan jang tegas. Dalam management harus ada desentralisasi dan demokratisering dalam kontrole. Disam¬ping faktor management untuk efficiency kerdja perlu faktor peng¬gunaan tenaga dan faktor tempo mendapat perhatian.
Dalam mengambil tenaga-tenaga buruh/pegawai seharusnja kita tidak semata-mata menitik-beratkan kepada idjazah, tetapi djuga kepada ketjakapan dan bakat, agar supaja dapat menduduki tempat jang 1ajak (pasal 28 U.U.D.S.) dan dengan demikian dapat mendo¬rong tertjapainja efficiency kerdja. Sebagaimana dimuka telah dikemukakan, dalam taraf pertama hendaknja pembangunan jang memberi employment (menampung sebanjak mungkin tenaga
buruh), mengikut-sertakan rakjat,  terutama  untuk  memberantas
pengangguran (pasal 3  ajat  1  Undang.undang Dewan Peran-.
tjang Nasional jo pasal-pasal 36 dan 28 U.U.D.S.). Dalam taraf selandjutnja hendaknja disesuaikan dengan kemadjuan dilapangan industri dan mekanisasi. Tjara kerdja gotong-rojong perlu dipupuk/ dipulihkan kernbali dengan menginsafkan manfaat dan kegunaan pembangunan untuk rakjat. Disamping rentjana-reutjana djangka pandjang, perlu pelaksanaan rentjana-rentjana djangka pendek.
Berhasilnja pembangunan djangka pendek akan menarik rakjat dalam memberikan bantuannja guna melaksanakan pembangunan djangka pandjang. Maka oleh sebab itu perlu berhasilnja pentju¬
kupan bahan makan; pakaian agar dapat menarik rakjat dalam
ikut-sertanja dalam pembangunan djangka pandjang. Faktor tempo penting untuk memperhitungkan ketjepatan kerdja. Ketjepatan
kerdja dapat ditentukan oleh mesin, sebab segala sesuatu berdjalan otomatis. Tjara-tjara ini dipakai untuk mengedjar tempo dalam memperlipat.gandakan produksi. Di Indonesia soal tempo itu dapat djuga dikedjar dengan membangun perusahaan.perusahaan seder¬
hana disamping memberi djaminan-djantinan sosial, menempatkan orang-orang jang semestinja dan pimpinan sebagaimana tersebut diatas; Didalam perusahaan-perusahaan negara tjara-tjara organisasi perusahaan partikelir dapat ditiru dengan memberikan sebagian keuntungan/tantieme kepada pimpinan dari staf, serta gratifikasi kepada pegawai-pegawainja. Untuk projek-projek penting misalnja,

70

dapat diadakan perdjandjian tentang lamanja djam kerdja; sistem kerdja(p'loeg, all.) jang menjimpang dari sjardt-sjaratkerdja biasa.
Perlu Pula faktor-faktor:
a. Komposisi kerdja.
b. Hubungan kerdja.
c. Djaminan Sosial sebaik-baiknja mendapat perhatian.
Didalam masa pembangunan disamping pendidikan umum mela¬
lui sistim pendidikan biasa, pelu diperhebat pembentukan kader¬
kader pembangunan. Rentjana pendidikan harus seimbang dengan rentjana pembangunan semesta. Pendidikan technical dan mana¬
gerial skill dapat diperhebat dengan djalan mengadakan kursus-kur¬
sus aplikasi, korrespondensi dan lain-lain. Sistem perpaduan sekolah dan kerdja (teori dan praktek) dapat mengerahkan pembentukan kader-kader pembangunan. Pun perusahaan-perusahaan baikkepu¬njaan Pemerintah, maupun partikelir dapat mendidik kader-kader¬
nja. Dengan djalan demikian kekurangan tenaga ahli akan segera dapat diatasi guna modal pembangunan semesta. Djangan dilupakan mendidik kader-kader 'koperasi, oleh karena koperasi adalah salah satu landasan jang sangat panting untuk pembangunan masjarakat Indonesia soperti jang kita tjita-tjitakan.
5.Pokok-pokok keselarasan.
Bagi pembentukan pola projek jang dimungkinkan supaja di¬
djamin terlaksananja; maka untuk kepentingan-potensi nasional
dan bantuan luar negeri, haruslah DEPERNAS memikirkan fikiran-fikiran dibawah ini sebagai pedoman dalam  menjusun pola  pertama.
Dalam perdjalanan sedjarah Indonesia selama dua ribu. tahun
jang achir ini senantiasalah ternjata, bahwa seluruh kepulauan Indonesia adallah suatu kesatuan ekonomi dari Sabang dipulan Sumatera sampai  Merauke di Irian Barat.
Kesatuan ekonomi itu terletak geografis antara dua benua Asia
dan Australia dan antara dua samudera: samudera India dan
samudera Pasipik. Kesatuan ekonomi itu memungkinkan pem-bangunan nasional jang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadi¬
an bangsa Indonesia, apabila kepulauan Indonesia berdiri dibawah kesatuan adininistrasi jang nasional dan merdeka.

71

Dilapangan ekonomi Indonesia kelihatan berdjalan dua soal jang seolah-olah sangat bertentangan, jaitu: kekajaam Indonesia dila-pangan tenaga-manusia dan tenaga bahan dalam negeri, serta kekurangan sumber pertukaran (foreign exchange funds) diluar negeri. Kekajaan dalam negeri itu terletak dibidang tenaga-manusia Indonesia sebagai pekerdja jang hampir tak ada batasnja; kemung-kinan industri berat, menengah dan ringan; kemungkinan export
jang besar (timah,karat, kopra, kaju, teh, tembakau, gula, hasil
hutan dan lain-lain) ; bidang ekonomi jang belum intensif di-exploiteer: perikanan, pertanian dan pertambangan.
Untuk pembangunan pada hari jang akan datang. Indonesia membutuhkan: devisen jang besar, pindjaman uang diluar negeri, bantuan tehnik dan bahan industri dan untuk sementara djuga
bahan makanan. Terutama jang sangat urgent, ialah: bantuan
tehnik dan pindjaman-uang dari negara apapun, dengan sjarat
supaja djangan mengikat Indonesia.
Pembangunan berentjana jang kedua, buatan dan susunan DEPERNAS, akan mulai berdjalan pada tahun 1961 depan; untuk
itu dalam tahun 1959 ini harus sudah ada kepastian Indonesia menghidupkan potensi nasional dan akan mendapat bantuan pindjaman uang dan bantuan tehnik disegala lapangan. Politik luar negeri jang aktif dan babas itu pada tahun 1959 ini harus
sudah diarahkan kearah supaja mendapat bantuan tehnik dan pindjaman uang untuk membangun dengan tak mengikat.
Tahun ini dan dalam waktu depan politik bar negeri Indonesia
akan mendapat warna ekonomi untuk kepentingan pembangunan
dan kesedjahteraan Rakjat Indonesia.
Itupun dengan mendahulukan sumbangan tenaga-uang nasional, pindjaman Rakjat Indonesia sendiri, jang masuk bidang kehidupan potensi nasional.
Disebelah itu seluruh dunia mendapat kesempatan membantu Indonesia dalam rangka post-war reconstruction didaerah kepulauan Indonesia jang sangat. panting dan kaja dengan manpower serta materialpower.
Dengan uraian pola berisi pilihan projek-pembangunan. jang overall (semesta) dan mengenai segala lapisan Rakjat diseluruh
72

Indonesia, supaja tiap.tiap daerah mendapat alokasi pembangunan, maka dapatlah kita berkisar kepada pola kedua, jaitu jang men¬djelaskan pola projek pembangunan tadi itu.
B. POLA PENDJELASAN PEMBANGUNAN.
Pola kedua berisi pendjelasan dari pada pola pertama jang
menentukan projek pembangunan dengan alokasinya bagi daerah-
daerah
Pada bagian ini, amanat ini memberi penjelasan kepada uraian
tentang pola pertama. Bagi pendjelasan ini hendaklah DEPERNAS
mentjurahkan perhatian kepada naskah-naskah:
a. Amanat Presiden pada sidang MUNAP bulan Nopember 1957
jang menegaskan arti naskah proklamasi 17 Agustus 1945, jang tidak lain dari pada amanat rakjat sebagai pengorbanan beribu¬
ribu pemimpin/pedjoang nasional dalam masa berpuluh-puluh tahun jang lalu, didalam mana tersirat hal-hal jang telah men¬
djadi tjita-tjita bangsa Indonesia, jakni:
1. Berdirinja negara kesatuan Republik Indonesia jang ber¬
wilajah dari Sabang sampai Merauke.
2. Dibidang sosial ekonomi mentjiptakan suatu masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, jaitu masjarakat jang berkeadilan sosial seperti dimaksud pasal 38 U.U.D.S.
b. Amanat Presiden pada sidang Dewan Nasional ke-IV bulan September 1957, jang menegaskan arti dari pada masjarakat
adil dan Makmur berdasarkan Pantjasila adalah masjarakat
sosialis a la Indonesia, dan bukan masjarakat seperti di Sovjet
Uni, Hongaria, Tjekoslowakia dan lain-lainnja, karma Indonesia mempunjai tjorak sendiri.
Supaja lebih mudah rumusan diatas  diperlukan  pula.  pendjelasan.
1. Unsur Pokok.
Disamping itu tidak boleh dilupakan bahwa Masih ada 5 unsur pokok jang harus diperhatikan dalam masalah ini, ialah hahwa perkembangan pertanian dan perubahan agraria jang menguntung¬
kan kaum tani dan memberikan perspektif sebagai berikut:

73

a. Meninggikan taraf hidup dan meninggikan daja.beli Rakjat banjak.
b. Meningkatkan daja•tjipta kaum tani jang merupakan bagian terbesar dari massa Rakjat.
c. Mentjukupi (menjediakan) bahan mentah basil pertanian untuk industri dalam negeri.
d. Supply bahan makanan untuk seluruh Rakjat. Termasuk kota
kota dan daerah-daerah industri (bahan hidup primair).
e. Bahan export basil pertanian untuk pembelian barang-barang
modal, bahan-bahan baku dan lain-lain.
Lima unsur pokok ini adalah mutlak dibutuhkan untuk in-dustrialisasi industri itu sendiri dan untuk menstabilisasi pada umumnja.
Kalau perbaikan politik agraris ini berhasil, maka bisa didjamin:
a. Kelangsungan hidupnja industri.
b. Menghemat devisen untuk pembelian raw material (umpama, kapas dan lain-lain) serta bahan makanan beras.
c. Menambah devisen untuk pembelian barang-barang modal dan bahan-bahan baku untuk keperluan industri.
2. Menaikkan Produksi.
Tetapi ini bukanlah kesulitan-kesulitan jang tidak dapat diatasi.
Untuk mengatasinja ialah dengan djalan meninggikan produksi
per kapita disamping usaha-usaha sampingan jang lain, jaitu pro-duktiviteit tenaga, antusiasme bekerdja, serta penekanan (onder-drukken) terhadap tengkulak, woeker dan lain-lain. Kenaikan pro-duksi dapat ditjapai dari dua segi, jalah:
1. Perluasan tanaman, pemakaaan tanah-tanah barn, penanaman tanah-tanah kosong dan lain-lain.
2. Peningkatan produksi tiap h.a.-nja. Dengan djalan perbaikan-perbaikan tjara kerdja, pemakaian pupuk, perbaikan pengairan, terasering, penggunaan mesin-mesin, seleksi dan pemiihan bibit¬bibit baru, dan lain-lain.
Tetapi peningkatan penghasilan buat seluruh kaum tani belum merupakan djaminan bahwa kaum tani sebagai perseorangan akan naik pula tingkat hidupnja.

74

Djuga perluasan areal dan perbaikan technis belum tentu akan memberikan hasil jang memuaskan, kalau kita melupakan faktor tenaga kerdja, faktor petani itu sendiri sebagai manusia.
Sebagai manusia petani djuga mempunjai harapan, dan mem¬
punjai pula rasa gembira dan rasa ketjewa. Kaum tani harus jakin bahwa dia bekerdja untuk masa depannja.
Petani tak akan gembira bekerdja, mengerdjakan (memburuh) tanahnja orang lain, kalau dia tidak mendapat upah atau bagian
ang lajak. Djuga dia tidak akan gembira memupuk atau menjang¬
kul lebih dalam, kalau sesudah panen, tanah garapannja diberikan oleh pemilik tanah kepada lain orang jang disukainja. Djuga dia tidak akan sungguh-sungguh bekerdja menggarap tanahnja, kalau pada musim panen hasilnja sudah mendjadi milik orang lain (woeker jang ngidjo).
Sebab itu peningkatan produktiviteit kerdja sangat erat hubu-ngannja dengan:
a. Sektor agraris,
b. Sosial ekonomis.
Dalam sektor agraris diperlukan adanja :
1. Pemberian tanah (Transmigrasi, lokal, regional atau kelain pulau).
2. Penentuan batas luas pemilikan dan pembagian tanah-tanah kelebihan (t.t. kosong, tjadangan) kepada buruh tani dan tani
tak bertanah.
Dalam sektor sosial ekonomis
1. Perlindungan terhadap buruh tani, penaikan upah, mengadakan perdjandjian kerdja (lebih baik setjara kolektif).
2. Penurunan/Perubahan  sistim deelbouw  dan  upah  dengan  sewa
Atau upah uang.
3 Perlindungan  terhadap penghisapan woeker, ngidjo dengan ban
tuan kredit jang dan murah.
Masalah kredit
Tentang sistimnja jany terutama dititik-beratkan kepada sistim
”kredit dengan djaminan produksi”

75

Tetapi perlu didjelaskan sekali lagi bahwa pokok-pokok terpen¬
ting dalam kredit ini ada 3 ialah :
1. Besarnja kredit sesuai dengan hasil jang akan dikeluarkan.
Djadi tentu harus ada perbedaan antara penanaman fanili, tembakau, padi, polowidjo dan lain-lain. Pun didalam djaminan pembajaran kembali hal ini dapat dipertanggang-djawabkam, sedang djuga sipetani hanja mempunjai kemungkinan ketjil
untuk menggunakan setjara tidak wadjar.
2. Murah, mudah dan djangka pandjang. ini perlu untuk membe-baskan kaum tani dari hutang baru, jang didapatnja dari
woeker. Kredit jang kaku hanja akan menambah beban, sebab sipetani tetap akan mendjadi langganan jang setia dari lintah¬
darat.
3. Pemberian kredit tepat pads waktu dibutuhkannja. Umumnja
ada 3 kali keperluan, dalam waktu-waktu :
a. Waktu mulai garap (untuk biaja pertanian),
b. Waktu patjeklik (untuk biaja hidup),
c. Waktu panen, untuk menghindari desakan kaum tengkulak.
Untuk memberikan kemungkinan lebih besar kepada pelaksana¬
an rentjana tersebut diatas, maka haruslah diusahakan djenis tana-man jang lebih terang. Keadaan sekarang adalah sebaliknja.
Mungkin dalam artian ekonomis, Rakjat banjak, ada kemadjuan untuk sementara waktu, tetapi itu hanja dapat terlaksana selama produksi tanaman itu masih belum seimbang dengan konsumsi. Dimana-mana sekarang orang menanam se-olah-olah setjara anarkis¬
tis, tidak memikirkan dari segi technis dan kepentingan umum
untuk djangka pandjang. Tidak berdasarkan ilmiah.
Kita lihat orang menanam tabu, tembakau, dan lain-lain diatas tanah jang tidak baik untuk tanaman tersebut dipandang dari sudut ilmu, atau penanaman 2 a 3 kali setahun dengan tidak ada penje-suaian dengan musim dan tanah. Akibatnja, disatu pihak ada pro¬
duksi melimpah-limpah dengan tidak mempunjai pasar dan keper¬
luau jang mendesak, sedangkan dilain fihak ada kekurangan jang sangat mengenai sesuatu matjam produksi jang lebih diperlukan. Memang tidak adil kalau kita menganalisa kekurangan-kekurangan

76

hanja dari satu sudut sadja. Banjak segi-seginja jang memaksa
kaum tani berbuat demikian.Dan alasannja pun masuk akal, ialah untuk memburu keuntungan jang lebih besar, untuk mentjukupi hidupnja jang kekurangan. Tetapi setjara umum, diatas dasar pen-dirian „ekonomi berentjana” seperti jang dimaksud dengan didiri-kannja DEPERNAS, dengan berusaha mengatasi kepintjangan-kepin. tjangan jang ada,pertanian seharusnja djuga berentjana.
Sebagai telah dikemukakan diatas, banjak sekali alasan-alasan, mengapa hal-hal jang kurang baik ini dapat terdjadi. Ini harus dianalisa dari segala sudut, setjara menjeluruh. Dari segi-segi, eko-nomi umumnja, dari segi penghidupan sisa-sisa feodalisme, dari
segi-segi penghisapan woeker, ngidjo dan lain-lain. Pokoknja dari seluruh sebab-musabab mengapa rakjat mendjadi menderita.
Analisa hanja dari sudut technis semata-mata akan mengaburkan penilaian, dan tidak akan memberikan hasil pemetjahan jang me-muaskan. Bahkan akan menambah penderitaan. Penjelesaian jang
satu beruama dengan jang lain. Setjara integral. Perentjanaan jang pokok didalam segi-segi technik, ialah adanja penentuan setjara ilmiah „daerah-daerah djenis  tanaman  sesuai  dengan  kebutuhan”.
Sesudah memberi garis kepada penjusunan pola kedua, maka Amanat ini meminta perhatian kepada penjusunan pola ketiga jang berisi perentjanaan pembiajaan.
3. Industrialisasi.
Industrialisasi dengan memperluas dan memperkuat industri negara sebagai tulang punggung dan memimpin perkembangan ekonomi negeri.
Industrialisasi Indonesia hanja dapat didasarkan atas kekuatan dalam negeri, sebab :
a. Adalah tidak mungkin kita merentjanakan atau mentjari pasar
luar negeri, karena sebagai negara muda tidak mungkin Indo¬
nesia mampu bersaingan dengan industri luar negeri jang sudah mempunjai tradisi dan pengalaman jang lama.
77

Sehab itu kita harus berani bersandarkan pada pasar dalam
negeri, jaitu pada kemampuan Rakjat membelinja, dimana 60 — 70% terdiri dari kaum tani. Sebab itu dalam masalah indus¬
trialisasi Indonesia, adalah tidak mungkin kalau daja-beli
Rakjat tidak dinaikkan.
Mengenai menaikkan daja-beli Rakjat ini akan didjelaskan dalam bab IV.
b. Disamping tjukup pembelinja, industri memerlukan pula bahan mentah (raw material) dan tenaga.
Bahan mentah hanja terdapat dari dua sumber, jalah hasil tam-
bang atau sumber-sumber alam Iainnja dan pertanian.
Dalam sektor pertanian nampak sekali belum mendapat perhatiaan semestinja. Hal itu tertjermin dalam Anggaran Belandja Negara ataupun dalam sektor perkreditan. Pun ada satu soal pokok jang
mesti diperhatikan, bahwa dalam soal agraris kita belum mendapat kemadjuan jang sewadjarnja. Sebab, industrialisasi Indonesia tidak mungkin berpisahan dengan masalah agraris. Djelasnja, industri¬
alisasi tidak mungkin terlaksana dengan tidak ada pemetjahan
soal-soal agraris, jang membuka kemungkinan untuk menaikkan
daja-beli Rakjat.
4. Agraria.
Penentuan jang adil terhadap penguasaan tanah pertanian. Tanah pertanian hanja ada dua:
a. Pertanian Rakjat, maupnn sendiri-sendiri atau bersama-sama,
b. Pertanian Negara,
Tiap4iap petani (dalam arti jang mengerdjakan sendiri) harus memiliki tanah jang sesuai dengan tingkatan hidup dan kemadjuan teknik dalam waktu itu. Tiap-tiap achir plan ini diadakan penin¬
djauan kembali. Pemilik tanah pertanian jang tidak dikerdjakan sendiri dalam batas waktu jang tertentu didjadikan:
— pertanian Negara,
— dikerdjakan sendiri,
— didjadikan pertanian Rakjat (sebagai masa peralihan diadakan kontrak kolektif dengan para penggarap).

78

Dengan keterangan sebagai diatas ini maka pembatasan maxi-
mum pemilikan tanah pertanian, selalu disesuaikan tiap achir jaarplan:
a. taraf hidup dalam waktu itu;
b. kemadjuan productiviteit;
c. tebal-tipisnja petani dalam sesuatu daerah.
Pemilikan atas tanah bukan tanah pertanian (perchewanan atau perikanan dll. sedjenis) disesuaikan dengan pendirian bahwa itu sangat perlu untuk lainnja (untuk tempat tinggal dan pabrik¬
pabrik) dengan sendirinja dibatasi sesuai dengan keperluan.
5. Pimpinan.
Dikehendaki adanja pimpinan jang berani bertindak dengan
tegas serta berani merobah tradisi-tradisi, terutama tjara berpikir dialam kolonial dan dapat pertjaja pada diri-sendiri. Idee demo¬
krasi terpimpin hendaknja selekas mungkin direaliseer.
Idee tersebut adalah suatu djalan guna mentjegah penjalah-gunaan jang terus-menerus dan djalan jang dapat menjelematkan keadaan untuk selekas-lekasnja menudju ketjita-tjita rakjat sebagai tetah diamanatkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Walaupun
Indonesia berlainan ideologi misalnja dengan R.R.T. (Indonesia-Pantjasila; R.R.T: Komunis), tetapi dengan pimpinan togas, seperti termaktub dalam demokrasi terpimpin dan pembangunan terpim¬
pin, maka Indonesia akan mentjapai tjita-tjitanja. Kita perlu
untuk mentjapai tudjuan itu mendidik kader-kader Pantjasila, untuk melaksanakan tudjuan itu dengan tegas.
Pertanian Negara.
Harus Selalu lebih baik dari pertanian Rakjat untuk  tjontoh.
Dari uraian-uraian tersebut diatas djelaslah adanja tudjuan jang mutlak jang harus kita pakai sebagai pedoman didalam kita mem-bangun, jaitu menudju ke-masjarakat adil dan makmur berdasar. kan Pantjasila atau sosialis a la Indonesia; pembangunan jang dapat memberi kemakmuran kepada djustru bagian rakjat Indo¬nesia jang terbanjak, jaitu jang 95%, bukan jang 5% sadja. jang nota bone termasuk dalam orangorang jang berada dan terdiri dari sebagian besar orang-orang asing. 
79

Sebagai konsekwensi dari tudjuan itu, maka tidak dapat disetu¬
djui adanja sifat-sifat kearah kapitalisme dan liberalisme. Siapa
sadja, baik pendjabat Pemerintah maupun pemimpin-pemimpin
rakjat dan para arsitek-arsitek jang bertugas untuk membikin pola
itu harus mempunjai tanggung djawab akan terlaksananja tjita¬
tjita jang merupakan amanat rakjat seluruhnja.
C. POLA PEMBIAJAAN.
Pola ketiga tentang Anggaran-belandja untuk membelandjai pem bangunan seperti direntjanakan dalam pola pertama dan kedua
adaIah berisi angka-angka rupiah jang sangat penting.
Dibentuknja Dewan Perantjang Nasional tidak sadja merupakan kedjadian Jang sangat penting, melainkan djuga adalah satu
kedjadian jang bersedjarah bagi Anggaran Belandja Republik Indonesia. Dengan terbentuknja Dewan Perantjang Nasional kita memasuki taraf barn dalam tata-tjara pembangunan negara dan bangsa. Ini berarti, bahwa pengalaman dimasa jang lain dengan pembuatan rentjana pembangunan tidak boleh terulang lagi satu
plan pembangunan jang tidak mendjadi plannja massa, tapi hanja merupakan suatu plan akademis belaka jang tidak difahami oleh sebagian besar Rakjat Indonesia. Bukan itu sadja, rentjana pem-bangunan dimasa jang lalu bukan untuk pembangunan semesta,
dan dalam perentjanaan dan pelaksanaanmja tidak ada pula koordi
¬nasi satu daerah dengan daerah lainnja, antara satu Kementerian
dan Kementerian lainnja, malahan tidak ada koordinasi antara satu dengan lain Djawatan didalam satu Kementerian. Keadaan jang demikian ini adalah satu keadaan jang harus diatasi bersama. Dari angka-angka dalam pola pembiajaan, Parlemen akan dapat melihat rangkaian Anggaran Pembangunan dengan Anggaran Negara dan Alokasi daerah.
Berbeda dengan diwaktu jang lain, kini kita telah membangun.
kan Dewan Perantjang Nasional jang komposisi keanggotaannja terdiri (dari aehli-aehli akademisi bersama dengan wakil-wakil golongan Fungsionil buruh, tani dll. Dengan  begitu Dewan Peran-tjang Nasional akan dapat mcngkombinasi dibidang perentjanaan Pembangunan dua pengalaman dari para ahli Anggaran Belandja

80

Pembangunan dipusat dan daerah dengan pengalaman pembangunan dari golongan fungsionil sebagai sjarat punting untuk berhasilnja menjusun blue print masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.
Dewan Perantjang Nasional, mempunjai tugas membuat blue-print masjarakat adil dan makmur, satu masjarakat jang bertentangan dengan struktur ekonomi, politik dan sosial dari pada masjarakat liberal Indonesia pada waktu sekarang. Blue-print itu diwudjudkan dalam Undang-undang Pembangunan Nasional jang berentjana. Dungan begitu rentjana pembangunan dalam pelaksanaannja tidak bergantung pada silih bergantinja Kabinet. Setiap Kabinet harus melaksanakan Undang-undang Pembangunan National, karena Undang-undang itu jang pada mulanja dibuat oleh Dewan Peran¬
tjang Nasional harus disahkan oleh Madjelis Permusjawaratan
Rakjat sebagai badan legisiatief .tertinggi dalam tata-kenegaraan Republik Indonesia.
Sebagai badan perentjanaan, maka Dewan Perantjang Nasional
dan setiap anggotanja harus terpimpin oleh idee masjarakat adil
dan makmur. Karena itu setiap tindakan kita dan setiap peren¬
tjanaan jang dibuat oleh Dewan Perantjang Nasional harus men¬
djurus pada satu titik pada idee jang memimpin kita, idee masja¬
rakat adil dan makmur, tjita-tjita dari seluruh Rakjat Indonesia sebagai tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agus tus 1945.
Blue-print pembiajaan Pembangunan harus dibuat oleh Dewan Perantjang Nasional meliputi seluruh segi kehidupan dan penghi-dupan bangsa, baik usaha untuk mempeibaiki Rakjat sehari-hari maupun usaha pembangunan besar-besaran, misalnja pembangunan dalam bidang agraria, industrialisasi, transmigrasi, angkatan-perang, pendidikan, kebudajaan, kesehatan, perundang-undangan, ibu¬
kota dan sebagainja. Memang sangat berat tugas Dewan Perantjang Nasional dalam menjusun tripola pembangunan itu, tapi tugas itu adalah amanat dan djeritan seluruh bangsa Indonesia jang djutaan
itu untuk membina Indonesia jang merdeka penuh, lepas dari kekuasaan politik, ekonomi dan kebudajaan asing, satu Indonesia jang Rakjatnja bebas dari sistim penghisapan kapitalis dan feodal,
81

satu Indonesia jang Rakjatnja 100% mendjadi tuan atas rumah halamannja sendiri.
Atas adjaran filsafah Pantjasila maka dalam pergolakan Revolusi selama 14 tahun jang lampau maka Rakjat Indonesia telah berdaja membangun negara-kesatuan Republik Indonesia. Dihari depan Rakjat Indonesia bertekad penuh hendak memberi isi kepada Proklamasi jang luhur itu dengan membentuk masjarakat adil dan makmur atas kemerdekaan jang telah tertjapai.
Untuk mdlaksanakan pembangunan semesta jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan dibutuhkan dasar-dasar dan sja¬
rat-sjarat politis, ekonomi dan sosial jang diperlukan sebagai masa persiapan atau rentjana djangka pendek dalam bidang poliktik, keamanan dan pembangunan, seperti telah didjelaskan diatas.
Dalam bidang politik, Rakjat Indonesia tidak bosan-bosan terus¬menerus mengusahakan penggalangan persatuan nasional; Rakjat Indonesia sekarang barus menjiapkan diri untuk melaksanakan idee demokrasi terpimpin sebagai pelaksanaan Konsepsi Presiden jang ditjetuskan pada tanggal 21 Pebruari 1957.
Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, kita harus memperkuat sektor ekonomi negara, menguasai export-import dan distribnsi bahan-bahan kebutuhan hidup jang pokok. Segala daja-upaja untuk merealisasi memenuhi kebutuhan sendiri dalam perekonomian dan terutama sekali dalam soal bahan makanan dan pakaian.
Dalam memperbesar produksi barang-barang konsumsi pokok itu, terutama ditudjukan pada beras sehingga terlaksana selfsupporting, serta mendatangkan tjukup bahan-bahan baku untuk keperluan industri dalam negeri seperti bahan-bahan baku untuk industri
tekstil dan lain-lain. Pembangunan djangka pendek ini barns djuga ditudjukan pada merehabilitasi irigasi, djalan-djalan raja, djalan kereta-api, meluaskan djaring-djaring pelajaran antar-nusa menje-lesaikan projek-projek setengah djadi atau.projek baru jang sedang dikerdjaikan, dan mendirikan industri-industri terutama industri
guna mengolah sendiri bahan-bahan mentah jang dihasilkan Indonesia.
82

Soal lain jang sangat erat ,dengan suksesnja pembangunan tanah¬
air kita, sangat erat hubungannja dengan masalah beaja pemba-ngunan, Anggaran Belandja Negara. Dalam hal itu supaja ditindjau harus adanja pergeseran-pergeseran dalam menggunakan Anggaran Belandja, sehingga rentjana pembangunan djangka pendek jang sesuai dengan urgensinja dapat dibeajai sebaik-baiknja dan dise-lesaikan setjepat-tjepatnja sebagai starting-point untuk perentja¬
naan dan pelaksanaan pembangunan semesta jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa. Penggunaan Anggaran Belandja setjara effektif hendaknja dilakukan disatu fihak meng-intensifkan penghematan terhadap pengeluaran jang tidak perlu, pembasmian korupsi, pemborosan dan penjelundupan, dan dilain fihak mengusahakan sumber-sumber penghasilan baru serta meng-adakan kredit-kredit luar negeri jang babas dari ikatan politik dan militer.
Masa persiapan atau kita namakan pembangunan djangka pen¬
dek, barus berhasil baik dengan sukses, supaja menimbulkan antu-siasme dikalangan Rakjat sebagai djaminan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan semesta. Djadi pada hari depan, maka pembangunan akan dapat dibatja dalam Undang-undang Pem-bangunan semesta dan dalam Undang-undang Anggaran Belandja untuk pembangunan routine.
Plan pembangunan nasional harus mendjadi miliknja seluruh Rakjat Indonesia.
Supaja plan pembangunan ini sungguh-sungguh mentjapai sukses, kita barns selalu ingat menarik peladjaran dari pengalaman-peng¬alaman dimasa jang lalu. Kita nantinja hanja mempunjai satu plan pembangunan sebagai basil Dewan Perantjang Nasional. Dan plan pembangunan ini harus merupakan plan massa, bukan plan dari sesuatu Kementerian, bukan plan dari sesuatu golongan, tapi plan Negara, plan mink nasional dari seluruh Rakjat Indonesia. Agar plan ini bisa mendjadi miliknja Rakjat Indonesia, maka dalam pembikinannja plan itu barus bersandarkan kepada kepentingan massa Rakjat Indonesia dan bukan untuk kepentingan kaum imperialis asing.

83

Perlu sekali ditegaskan, bahwa Dewan Perantjang Nasional dalam menjusun plan pembangunan harus selalu ingat, tidak boleh ber¬orientasi pada kepentingan modal asing, tapi harus berorientasi
pada kepentingan nasional Rakjat Indonesia jang berdjuta-
djuta banjaknja.
Dihadapan Dewan Perantjang Nasional tersedia kesempatan jang sangat luas untuk berbuat kebadjikan bagi pembangunan tanah-air kita. Sekarang bergantung kepada kita dan terutama kepada Dewan Perantjang Nasional untuk bekerdja sebaik-baiknja guna terseleng-garanja dan tertjiptanja pola masjarakat adil dan makmur, masja¬
rakat sosialis Indonesia, jang dirindukan oleh seluruh Rakjat.
Segala pentjurahan tenaga dan pikiran dalam Dewan Perantjang Nasional dan dikombinasi dengan saran-saran dari masja Rakjat
luas, Dewan Perantjang Nasional menggodog segala pendapat itu dan djadilah plan pembangunan jang mendjadi miliknja Rakjat
Indonesia. Dengan demikian akan tertjapai pula dengan pelaksana¬
an Undang-undang Pembangunan semesta tjita-tjita Rakjat Indo¬
nesia dalam bidang ekonomi dan sosial sebagai tersirat dalam Proklamasi 17 Agustns 1945.
Pembangunan membutuhkan suatu keseluruhan Anggaran Pem-biajaan misalnja untuk lima tahun, jang akan dibagi-bagi menurut besarnja prosentasi bagi pembangunan projek. Kita ambillah bebe-rapa misalnja angka-angka ini belumlah tetap, dan dinjatakan
sekedar untuk mengarahkan fikiran para anggota jang terhormat.
Pembangunan I membutuhkan pembiajaan kira-kira 15 miljard rupiah, djadi kira-kira 15 ribu djuta rupiah dalam harga rupiah
kira-kira 5 tahun dahulu, jaitu ketiga rupiah mempunjai valuta
lebih tinggi dari pada sekarang. Harga rupiah dahulu djauh lebih tinggi dari waktu sekarang, adalah sekian kali lebih tinggi dari pada sekarang. Sekiranja Pembangunan II membutuhkan Anggaran Pem¬biajaan kira-kira 200 ribu-djuta rupiah sekarang pada tahun 1959, maka ,angka 200 ribu-djuta rupiah ini akan dibagikan menurut prosentasinja kedalam bidang-bidang pembangunan jang memer¬lukannja.
Rantjangan sementara ini adalah disusun hanja sebagai tjontoh,
dan Dewan Perantjang Nasional hendakah menetapkan dengan
84

diberi beralasan, manakah gabungan-projek pembangunan, dan berapa besar prosentasi pembiajaannja, dihitung dari djumlah Anggaran Pembiajaan.
Djuga harus diperhatikan, bahwa Anggaran Pembiajaan Pem-bangunan II itu adalah 1epas dari pada Anggaran Pembiajaan'Pem-bangunan routine oleh Kementerian-kementerian pusat, lepas dari pada pembangunan oleh Pemerintah daerah dan oleh partikelir.
Selain dari pada Dewan Perantjang Nasional diharapkan, supaja
harus berhati-hati dalam menentukan anggaran-pembiajaan itu, karena mengenai angka djumlah jang konkrit, tetapi djuga hen¬
daklah Dewan Perantjang Nasional dalam menetapkan angka-angka itu djangan berasa inferior kepada besarnja pembangunan diluar negeri. Segala pekerdjaan Dewan Perantjang Nasional dalam mengolah dan menetapkan pembiajaan, hendaklah dilaksanakan dengan teliti, seksama serta penuh rasa tanggung djawab kepada
uang Rakjat dan kepentingan Rakjat.
PENUTUP.
PEMBANGUNAN MASJARAKAT ADIL DAN MAKMUR.
Tidak adalah bentjana suatu perentjanaan Pembangunan-semesta lebih besar daripada djikalau pekerdjaan menjusun rantjangan itu sudah kelihatan akan bertele-tele. Oleh sebab itu kemungkinan akan bertele-tele itu harus sedjak dari mulanja disingkirkan. Ini
perlu saja tegaskan dengan Amanat ini. Dewan Perantjang Nasional harus bekerdja menjelesaikan tugasnja menurut rantjangan waktu, supaja terdjamin mendapat pola pembangunan jang berisi, padat
dan tertentu.
Pembangunan II mendapat tempat dalam sebagian zaman-pera¬
lihan sedjak dari sekarang sampai terbentuknja masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.
Belum dapat diramalkan dalam berapa kali pembangunan be-rentjana Rakjat Indonesia akan sampai ketempat jang ditudjui itu. Tetapi nilai tiap-tiap rantjangan pembangunan adalah suatu faktor penting untuk mendjamin sampai ketudjuan itu.
Jang dapat dipastikan, seperti djuga dengan tegas diharapkan
oleh peraturan Pembangunan kepada Dewan Perantjang Nasional, supaja pada pertengahan tahun 1960 rantjangan Dasar Undang¬
undang Pembangunan tempaan Dewan Perantjang Nasional sudah sampai ke Kabinet untuk dimintakan persetudjuan Madjelis Per-musjawaratan Rakjat. Oleh sebab itu Dewan Perantjang Nasional harus bekerdja sekuat tenaga, supaja sebelum pertengahan tahun
1960 Dewan Perantjang Nasional telah berhasil menjelesaikan rantjangan Pembangunan semesta II. Ada termaksud, supaja begitu Pembangunan pertama selesai, maka Pembangunan kedua
lalu berdjalan memutar,rodanja.
Oleh sebab itu maka dalam rangka waktu kira-kira selama 17
bulan pekerdjaan Dewan "Perantjang Nasional sudah selesai mela¬
lui seksi, panitia keachlian dan sidang-pleno Dewan Perantjang

86

Nasional, jang memberi pengesahan kepada hasil final dari Dewan Perantjang Nasional seluruhnja setelah rantjangan pembangunan dibahas, disusun dan dirundingkan masak-masak oleh para anggo¬
ta jang terhormat.
Pimpinan Dewan Perantjang Nasional membagi-bagi .waktu selama 12 bulan itu atas beberapa djangka waktu pendek untuk bekerdja bagi seksi, panitia dan sidang-pleno seksi atau sidang
pleno DEPERNAS. Dengan demikian para anggota DEPERNAS harus menjumbangkan tenaga dan memeras keringatnja menurut bakat dan keachlian jang ada padanja, supaja rantjangan pem-bangunan dapat selesai dalam rantjangan waktu jang lebih dahulu telah ditetapkan. Tak ada kesempatan bagi DEPERNAS akan ber-tele-tele, selainnja harus bekerdjalah keras penuh rasa tanggung-djawab dengan mendjamin hasil baik dan sempurna, baik formil ataupun materil Pembangunan tak boleh gagal karena pembangun¬
an adalah teras dan inti-sari kemerdekaan.
Pembangunan harus dapat dilaksanakan dengan segala kesem-purnaan rantjangan dalam rantjangan waktu untuk kepentingan Rakjat jang hendak memasuki masjarakat jang diidam-idamkan¬
nja. Haruslah DEPERNAS merenungkan hal-hal tersebut.
Apakah nama Pembangunan Semesta Berentjana, jang akan
mulai memutar rodanja pada tahun 1961? Dalam hal ini dasar dan tudjuan Pembangunan berentjana sudah menundjukkan djalan,
nama apa jang baik dilekatkan. Dalam pertanjaan sudah tersimpul djawabannja.
Pembangunan Semesta jang kedua adalah dilaksanakan dalam alam demokrasi terpimpin. Pelaksanaan pembangunan itu akan berlangsung dengan pimpinan hendak menjusun masjarakat jang
adil dan makmur berdasarkan tindjauan-hidup Pantjasila. Diza¬
man jang lampau sedjak hari Proklamasi perdjuangan Revolusi
telah berhasil menjusun dibidang ketata-negaraan kemerdekaan
jang telah tertjapai mendjadi negara-kesatuan Republik Indo-
nesia berdasarkan adjaran Pantjasila, seperti diabadikan' dalam
kata mukaddimah Undang-undang Dasar Republik Indonesia, 'ber-turut-turut 14 tahun lamanja.
87

Dengan membangun Rakjat Indonesia hendak menikmati ke merdekaan dengan mempertiniggi nafkah dan taraf hidupnja. Dizaman pendjadjahan Belanda dan dizaman pendjadjahan faseis¬
me Djepang, memang terpaksa ketjakapan Rakjat Indonesia dalam mentjari nafkah sangatlah rendah: ekonomi-kolonial Belanda me-ngeruk kekajaan Indonesia dari tenaga Rakjat, karena ekonomi pendjadjahan mengharapkan untung untuk luar negeri; ekonomi fascisme Djepang mengerahkan tenaga Rakjat tanpa upah dan diarahkarn kepada kemenangan tentara faseis dan tidaklah untuk kemakmuran Rakjat Indonesia. Sedjak Proklainasi 1945 kebutuh¬
an Rakjat bertambah meningkat, dan keinginan bekerdja men¬
dapat upah dalam suasana kemerdekaan nasional , mendjadi meningkat, sehingga living-standard berlipat-ganda. Supaja ke-naikan atau kemadjuan living-standard terdjamin, maka akan diperhitungkan, supaja membangun dengan berentjana itu:
1. Trend naiknja upah perseorangan dan naiknja tenaga pembeli.
2. Memperbaiki organisasi buruh dan perusahaan nasionak
3. Mendjamin perkembangan industri.
4. Produksi hulpbronnen lebih diintensifkan:
pertanian, perikanan, export, pertambangan dan persekolahan.
5. Mentjari sumber hidup jang baru dengan research.
6. Mengerahkan tenaga Rakjat dengan memberi upah.
Supaju ada djaminan madjunja kesedjahteraan Rakjat Indo¬
nesia, maka pentinglah adanja perimbangan antara taraf nafkah perseorangan (individual living standard) dengan naiknja kekaja¬
an nasional (national income).
Dan djaminan itu baru dapat terlaksana apabila perusahaam. perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan partikelir dima-djukan dalam rangka ekonomi terpimpin artinja dipimpin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ekonomi terpimpin sudah mungkin dan harus didjalankan di Indonesia berkat kemerdekaan sudah ter¬tjapai dengan perdjuangan, sehingga antara Pemerintah jang memimpin dan Rakjat jang dipimpin adalah hubungan persatuan jang erat dan menguntungkan Negara.
88

Kini telah melandjutkan pembangunan dengan segala keinsjafan dan kesedaran perdjuangan. Dan sekali saja bertanja: apakah nama Pembangunan berentjana jang kedua ini?
Negara-kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila di-bangun dengan pengorbanan djiwa-raga jang tak ternilai banjak¬
nja, dan perdjoangan itu mentjapai basil jang dapat dibanggakan sedjak Sabang sampai Merauke, berkat kebulatan tekad dan kese-diaan bekerdja serta berdjuang melaksanakan adjaran Pantjasila, jang terbentuk atas sila sokoguru jang lima': Peri-ketuhanan jang
Maha-Esa, Peri-kerakjatan, Peri-kebangsaan, Peri-keadilan Sosial dan Peri-kemanusiaan. Dengan diberkati Maha-Perantjang Allah Jang Maha-Esa Jang Maha-Penjajang dan Maha Pemurah, maka perdjuangan Rakjat jang hendak menegakkan sila jang lima telah berhasil alhamdulillah membangun susunan Negara Republik Indonesia, kini telah datang waktunja menjusun kemerdekaan nasional dengan membangun masjarakat adil dan makmur, melan-djutkan tekad perdjuangan jang telah kita miliki sedjak hari Per-makluman Proklamasi jang luhur mengisi kemerdekaan jang telah ada dalam genggaman Rakjat Indonesia jang bergolak dalam
kantjah Revolusi jang belum selesai. Setelah mengolah kemerdekaan mendjadi susunan  ketata;negaraan Republik Indonesia sebagai pen¬djelmaan adjaran Pantjasila, maka kini. telah datang waktuntja Revolusi Indonesia dalam suasana Demokrasi Terpimpin melan¬djutkan pengolahan kemerdekaan membangun susunan masjarakat adil dan makmur ,djuga berdasarkan adjaran Pantjasila. Revolusi Kemerdekaan Indonesia atas dasar Proklamasi 17 Agustus 1945 bertekad bulat menjusun negara dan masjarakat 'berdasarkan tin¬djauan' hidup Pantjasila. Pekerdjaan membanguni masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila dilakukan dengan tekad jang bulat oleh Para anggota Dewan Perantjang Nasional dibawah sum¬pah, supaja senantiasa bekerdja dalam suasana rochani jang meng¬gemakan tekad jang bulat. Itulah alasannja mengapa Pembangun¬
an semesta dan berentjana menurut pola olahan Dewan
Perantjang Nasional jang saja amanati pada hari ini bernama: Pembangunan Masjarakat Pantjasila.
89

Saja telah hampir tiba pada achir amanat saja.
Saja ingin menegaskan sekali lagi apa jang diharapkan Rakjat
dari DEPERNAS.
1. DEPERNAS bekerdja berpedoman pada tertjapainja masjara¬
kat Indonesia adil dan maknmr a la Sosialisme Indonesia dalam rangka demokrasi a la Indonesia.
2. DEPERNAS menggariskan dengan tegas pola pembangunan  se
mesta dan berentjana mentjapai masjarakat adil dan makmur.
3. DEPERNAS berusaha dalam waktu jang sesingkat mungkin men
tjiptakan pola tersebut.
Saja sangat gembira bahwa DEPERNAS dalam sidang informilnja pada tangga1 18 Agustus 1959 ditempat ini djuga, telah membulat¬
kan tekad menjelesaikan tugas pertama sebelum hari kemerdekaan dalam tahun 1960.
Saja harap supaja para Anggota jang terhormat menebus tekad
bulat jang telah diambil dalam rapat dan jang sungguh-sungguh
akan dihargakan oleh Rakjat.
Demikianlah bunji Amanat saja dalam sidang-pleno Dewan Perantjang Nasional jang pertama ini. Bekerdjalah dengan sepenuh hati melantjarkan kewadjiban nasional dalam rantjangan waktu dan menurut tugas-kewadjiban jang diharapkan peraturan peraturan
Negara Hukum Republik Indonesia daripada Saudara-saudara para anggota sekalian. Dari Pimpinan DEPERNAS dan dari Pemerintah
jang saja pimpin, saja menunggu pelapuran sampai kemana Amanat
ini dipergunakan dan diindahkan oleh Dewan Perantjang Nasional untuk menjusun rantjangan Dasar Undang-undang Pembangunan Masjarakat Pantjasila.
Saja memberi pangestu kepada Saudara-saudara dan seluruh keluarga Dewan Perantjang Nasional dalam menunaikan tugas pekerdjaannja dengan penuh harapan, supaja Rakjat Indonesia
dalam tahun 1961 sudah mulai dapat menjaksikan pekerdjaan
Saudara-saudara sekalian dibidang Pembangunan Masjarakat Pan.
tjasila.
Saksikanlah: Rakjat Indonesia membangun! Sekianlah!
Perpustakaan Dewan Perantjang Nasiogal Republik Indonesia

KOMENTAR:Jangan bilang Kalau Pembangunan REPELITA itu idenya SUHARTO

Lampiran:depernas-05__20091006100457__2125__0.pdf