Jumat, 24 Agustus 2012
1:00 WIB · 0 Komentar
Apa jadinya jika agama menjadi bagian dari sebuah kekuasaan yang korup dan menindas? Agama pun akan dikorup oleh kekuasaan tersebut. Otoritas keagamaan hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan korup dan menindas itu. Fatwa-fatwa keagamaan pun hanya menjadi stempel pembenaran bagi kebijakan penguasa yang menindas.
Gejala ini mulai nampak terlihat dalam lembaga keagamaan di Indonesia. Lembaga keagamaan terus-menerus merapat pada kekuasaan. Akibatnya, banyak fatwa keagamaan menuai kontroversi. Yang terbaru: keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua.
Fatwa itu merekomendasikan agar umat islam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur beragama islam. Di media Suara Islam disebutkan, MUI menyatakan dukungan kepada pasangan Foke-Nara. Ada tiga alasan yang dikemukan MUI terkait dukungan itu, yakni agama, keilmuwan, dan pengalaman.
Menurut Ketua Pelaksana Harian MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin, pasangan Foke-Nara memenuhi kriteria tersebut: pasangan Foke-Nara beragama islam, Foke menyandang gelar doktor perencanaan kota dari luar negeri, dan Foke dianggap sudah berpengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta. (Sumber: http://www.suara-islam.com/detail.php?kid=5153)
Pilkada mestinya menjadi mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. Inilah momentum politik bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya. Dalam konteks ini, supaya hak politik tersebut bisa tersalurkan dengan baik, rakyat harus punya kemerdekaan atau lepas dari tekanan apapun.
Fatwa MUI, sekalipun hanya bersifat rekomendasi, bisa dianggap sebagai bentuk tekanan psikologis dan moral terhadap pemilih islam. Bayangkan, pembangkangan terhadap fatwa itu bisa dimaknai sebagai dosa. Dengan fatwa itu, pemilih beragama islam dihadapkan satu-satunya pilihan: kehendak pembesar agama.
Disamping itu, alasan-alasan yang diungkapkan MUI sangat tipis kebenarannya. Pertama, pemimpin seagama bukanlah jaminan untuk mensejahterakan umat. Tidak sedikit pemimpin beragama islam yang korup dan lalim. Upaya mengedepankan agama juga kurang relevan untuk mengatasi problem kepemimpinan di DKI Jakarta yang sangat plural dan dinamis. Lagi pula, persoalan Jakarta sangat kompleks. Karena itu, tentu saja, diperlukan semangat gotong-royong untuk menyelesaikan persoalan itu.
Bagi kami, kategori yang mestinya dipergunakan adalah rekam jejak dan sikap politik. Yang mestinya dianjurkan adalah memilih pemimpin yang tidak pernah terlibat korupsi, setia pada bangsa dan negara, menghargai bhineka tunggal ika, berpihak kepada rakyat, dan punya program-program yang konkret untuk menjawab berbagai persoalan rakyat sekarang ini. Survei Puskapol UI pada bulan Maret 2012 lalu menyebutkan, sebanyak 75.72% responden menginginkan agar Pilkada DKI mendatang diwarnai kontestasi gagasan dan solusi programatik.
Kedua, alasan keilmuwan, yakni bahwa keilmuan Foke (Doktor) lebih tinggi derajatnya dibanding Jokowi (S1/insinyur), juga bukan jaminan. Ada banyak professor yang tidak punya empati pada rakyat. Dan terbukti: keilmuwan Foke (doktor perencanaan kota) tidak berkontribusi sedikit pun dalam menata Jakarta agar lebih rapi dan humanis. Jakarta terus-menerus berurusan dengan kemacetan dan banjir. Bahkan, Jakarta disebut sebagai kota terkotor ketiga di dunia, setelah Meksiko City (Meksiko) dan Bangkok (Thailand).
Kita sekarang dipimpin oleh seorang Presiden yang bergelar Doktor Pertanian. Tapi apa yang terjadi: bangsa Indonesia tidak bisa menjaga kedaulatan pangan. Bahkan, kita harus mengimpor kedelai (bahan baku pembuatan tempe dan tahu) dan beras dari negara lain. Bandingkan dengan Presiden Brazil, Lula Da Silva, yang hanya tamatan SD, namun berhasil mengangkat kedaulatan dan kemajuan ekonomi negerinya.
Ketiga, soal pengalaman: bahwa Foke jauh lebih berpengalaman dibanding lawan politiknya. Di sini, kita lihat, MUI menyamakan pengalaman dengan “asal pernah menjabat”. Tidak ada kritisme MUI dalam melihat lima tahun pemerintahan Fauzi Bowo. Padahal, di mata banyak orang, Fauzi Bowo terbukti gagal membawa perbaikan layanan publik dan kesejahteraan rakyat di Jakarta.
MUI seakan menutup mata dengan kenyataan: mayoritas rakyat DKI jakarta menghendaki perubahan. Dan, fakta itu terlihat jelas dengan pilkada putaran pertama. Apapun halnya, upaya memaksakan pendirian politik MUI melalui fatwa telah mengebiri demokrasi dan hak politik rakyat.
http://www.berdikarionline.com/editorial/20120824/fatwa-mui-dan-pilihan-politik-rakyat.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar