BUNG KARNO PAHLAWAN NASIONAL

*Kolom IBRAHIM ISA*

*Jum'at, 09 November 2012*

*------------------------*



*DINOBATKAN ATAU TIDAK . . . . *



*BUNG KARNO PAHLAWAN NASIONAL *



Dinobatkan atau tidak dinobatkan . . . Bung Karno adalah PAHLAWAN NASIONAL



Demikian pula halnya, kenyataan Bung Karno tidak dimakamkan di Taman

Pahlawan Kalibata, . . . tapi di Blitar, . . . . juga tidak menjadikan

kepahlawanannya berkurang dalam perjuangn kemerdekaan dan pembangunan

kesadaran berbangsa serta memupuk karakter bangsa. Peranan Bung Karno

dalam sejarah Indonesia adalah peranan seorang tokoh besar, seorang

PAHLAWAN NASIONAL.



Dalam hati sanubari sedalam-dalamnya dan di fikiran rakyat, selamanya,

sejak zaman perjuangan kemerdekaan sampai perjuangan membebaskan Irian

Barat dari kolonialisme Belanda, hingga akhir umur beliau dalam tahanan

politik Jendral Suharto, Bung Karno adalah PAHLAWAN KEMERDEKAN BANGSA

INDONESIA.



* * *



Orba di bawah Presiden Suharto, -- lebih 30 tahun lamanya mengerahkan

bumi dan langit, media, bidang pendidikan serta ilmu, dalam usahanya

*MEN-DE-SUKARNO-SASIKAN Indonesia*. Orba bukan saja hendak

mende-SEKARNO-kan Indonesia. Tidak hanya itu . Yang juga dilakukan

Suharto cs. Adalah merekayasa sejarah sekitar tokoh Sukarno. Rezim Orba

di bawah Presiden Suharto telah melakukan fitnahan teramat keji serta

menyelewengan ajaran-ajaran Bung Karno, seperti "PANCASILA" serta

konsep-konsep strategi-politik Bung Karno dalam pembangunan nasion

Indonesia, dalam pembangunan karakter bangsa.



Keputusan pemerintah Presiden SBY memnberikan gelar Pahlawan Nasional

kepada Bung Karno, adalah tindakan ritual, yang samasekali tidak punya

arti historis. Sejarah kepahlawanan seorang tokoh tidak ditentukan oleh

suatu ketetapan pemerintah (Keppres), atau pengakuan Dewan Gelar, Tanda

Jasa, dan Tanda Kehormatan. Apalagi mereka-mereka itu satu dan lainnya

sedikit banyak terlibat dengan aksi-aksi dan kegiatan penggulingan

pemerintahan Presiden Sukarno 1965-66 dan menegakkan serta memperkokoh

rezim otoriter Orde Baru.



* * *



Di satu segi, dan ini banyak cocoknya dengan fakta sejarah, Presiden SBY

menjelaskan bahwa kebesaran dan peranan Bung Karno lebih dari tokoh

proklamator yang aktif merumuskan, menyusun, dan mendeklarasikan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.



Pikiran Soekarno atau yang akrab disebut Bung Karno telah mengubah

jalannya sejarah. Contohnya, ketika Bung Karno menyampaikan pidato

"Indonesia Menggugat" pada Desember 1929, pidato 1 Juni 1945 tentang

Pancasila, dan pidato di depan Sidang Umum PBB pada 30 September 1960

dengan judul "To Build the World Anew".



Selain itu, tambah Presiden SBY, Bung Karno bersama sejumlah pemimpin

dunia yang lain telah membentuk Gerakan Non-Blok, serta Gerakan dan

Solidaritas Asia-Afrika. Bung Karno juga menjadi komando untuk

membebaskan Papua dari tangan Belanda lewat Tri Komando Rakyat atau Trikora.



"Idealisme dan komitmen Bung Karno amat kuat pada nasionalisme dan

persatuan bangsa, kedaulatan negara, serta kemandirian kita sebagai

bangsa yang merdeka," kata Presiden SBY dalam pidatonya di Istana

Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2012).



* * *



Namun, apa dampak dan kelanjutan dari Keppres Pemerintah "menobatkan"

Bung Karno menjadi Pahawan Nasional, terhadap perkembangan selanjutnya.

Bagaiman "tali-menali" dan "nyambungnya" Keppres tsb dengan Keputusan

MPRS yang memfitnah dan melorot Presiden Sukarno?



Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyatakan*Soekarno diduga

terlibat dalam pemberontakan yang menewaskan beberapa Jenderal . . .

Bahkan, dugaan keterlibatan Soekarno tertulis dalam pertimbangan TAP

XXXIII MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari

Presiden Soekarno. Jadi, bagaimana kedudukan * TAP MPRS 33, Thn 1967 ini

yang memfitnah dan melorot Presiden Sukarno dari kepmimpinan dan jabatan

kepala negara dan kepala pemerintah, saling hubungannya dengan Keprpres,

45 tahun kemudian. yang menobatkan Bung Karno sebagai Pahlawan Nasional?



Bertolak dari TAP MPRS No 33 Th 1967 tsb. maka pemerintah yang sekarang

ini, yang secara ideologis dan politis masih taut-berpaut dengan rezim

Orba yang merekayasa TAP MPRS No,33 Th 1967, tsb diatas, . . .



. . . . Seyogianya *pertama-tama ziarah dulu ke Makam Bung Karno di

Blitar*. Lalu, *didepan Makam Bung Karno, rombongan Presiden SBY

didampingi anggota-anggota Dewan Gelar, berbaris serta menundukkan

kepala . . . MINTA MAAF PADA BUNG KARNO, serta bertobat atas dosa-dosa

yang dilakukan pemerintah Presiden Suharto.*



Sesudah minta maaf dan bertobat, segera diikuti dengan MEREHABILITASI

nama baik dan kehormatan Bung Karno dan keluarganya. Dengan catatan,

diteruskan dengan permintaan maaf dan merehabilitasi nama baik semua

korban pelanggaran HAM pada periode 1965-66 dst.



*Barulah . . . maka barulah sesudah itu *. . . Dewan Gelar dan

pemerintah Presiden SBY bisa dan berhak bicara soal siapa-siapa yang

hendak dipertimbangkan dinobatkan menjadi PAHLAWAN NASIONAL.



* * *



Tentu, akan lebih parah lagi, akan lebih gawat lagi, bila penobatan

Sukarno-Hatta sebnagai Pahlawan Nasional, dibayang-bayangi motif lain.

Yaitu *latar belakang melontarkan kembali ide absurd hendak menobatkan

Suharto menjadi pahlawan nasional!*



DetikCom, 08 Nov 2012, memberitakan a.l sbb: Setelah gelar pahlawan

nasional diberikan kepada Soekarno-Hatta, kini giliran para pendukung

Soeharto yang mendesak gelar serupa untuk sang patron. Bahkan mereka

mengancam tidak akan menggunakan suara dalam Pemilu mendatang jika

pemberian gelar tersebut tidak segera direalisasikan.



Bukan saja mereka-mereka itu menuntut dibenumnya mantan Presiden Suharto

menjadi pahlawan nasional. Sekaligus juga mengeluarkan ancaman 'TIDAK

AKAN IKUT PEMILIU yad.



*Ini namanya absurd-kwadrat!! *



Mereka-mereka itu menelanjangi diri di hadapan msyarakat umum yang

kesadaran politiknya sudah meningkat sejak gerkan Reformasi dan

Demokrasi. Mereka-mereka itu membuka kedoknya sebagai orang-orang yang

meremehkan perasaan dan penderitaan para korban pelanggaran HAM berat

oleh penguasa selama berlangsungnya rezim Orba di bawah Presiden Suharto !



* * *