Cerita Musso, tokoh PKI yang ternyata anak kiai besar

Temuan baru muncul mengungkap siapa sebenarnya Musso atau Munawar Musso alias Paul Mussote (nama ini tertulis dalam novel fiksi Pacar Merah Indonesia karya Matu Mona), tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1920-an. Nama Musso terus berkibar hingga pemberontakan Madiun 1948.

Musso dilahirkan di Kediri, Jawa Timur 1897. Sering disebut-sebut, Musso adalah anak dari Mas Martoredjo, pegawai kantoran di Kediri. Penelusuran merdeka.com mengungkap cerita lain, bahwa Musso ternyata putra seorang kiai besar di daerah Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kiai besar itu adalah KH Hasan Muhyi alias Rono Wijoyo, seorang pelarian pasukan Diponegoro.

Kabar bahwa Musso diragukan sebagai anak Mas Martoredjo muncul dari informasi awal Ning Neyla Muna (28), keluarga Ponpes Kapurejo, Pagu, Kediri yang menyebut Musso itu adalah keluarga mereka.

Sulit untuk dipercayai, jika Musso anak pegawai kantoran biasa di desa, bisa menjadi pengikut Stalin dan fasih berbahasa Rusia. Bahkan untuk berteman dengan Stalin dan bisa melakukan aktivitasnya yang menjelajah antarnegara hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya di masa itu.

Kalau bukan anak orang berpengaruh, sulit pula baginya menjadi pengurus Sarekat Islam pimpinan H.O.S Tjokroaminoto. Selain di Sarekat Islam, Musso juga aktif di ISDV (Indische Sociaal-Democratishce Vereeniging atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda).

Saat di Surabaya Musso pernah kos di Jl. Peneleh VII No. 29-31 rumah milik HOS Tjokroaminoto, guru sekaligus bapak kosnya. Selain Musso di rumah kos itu juga ada Soekarno, Alimin, Semaun, dan Kartosuwiryo.

Musso, Alimin, dan Semaun dikenal sebagai tokoh kiri Indonesia. Sedangkan nama yang terakhir, menjelma menjadi tokoh Darul Islam, ekstrem kanan. Mereka dicatat dalam sejarah perjalanan revolusi di Indonesia.

Saat kos itu, Musso menjadi salah seorang sumber ilmu Bung Karno dalam setiap percakapan. Seperti misalnya saat Musso menyoal penjajahan Belanda, “Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa.”

Merdeka.com menemui KH Mohammad Hamdan Ibiq, pengasuh Ponpes Kapurejo, Pagu Kediri untuk bertanya tentang siapa Musso. “Saya hanya mengetahui Musso memang keluarga besar Ponpes Kapurejo, namun yang paham itu adalah KH Muqtafa, paman kami. Yang saya pahami Musso itu anak gawan (bawaan), jadi saat KH Hasan Muhyi menikahi Nyai Juru, Nyai Juru sudah memiliki putra salah satunya Musso. Makam keduanya berada di komplek Pondok Pesantren Kapurejo,” kata Gus Ibiq paggilan akrab KH Hamdan Ibiq, akhir bulan lalu.

Penelusuran dilanjutkan ke rumah KH Muqtafa di Desa Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Tiba di rumah KH Muqtafa, si empunya rumah tampak sedang asyik mutholaah kitab kuning (membaca dan memahami kitab kuning) tepat di depan pintu rumahnya.

Setelah mengucapkan salam dan dijawab, kemudian Kyai Tafa mempersilakan masuk. Rumah lelaki pensiunan pegawai Departemen Agama ini tampak asri, tembok warna putih dan ada bagian gebyog kayu jati yang menandakan pemiliknya orang lama. Ditambah beberapa hiasan kaligrafi Arab yang ditulis dengan indah menempel di antara dinding rumahnya. Selanjutnya Kiai Tafa masuk ke rumah induk dan berganti pakaian yang semata-mata dia lakukan untuk menghormati tamunya.

Lima menit berlalu, Kiai Tafa keluar dan menanyakan maksud kedatangan. Sebelumnya lelaki yang sudah tampak uzur ini menyatakan meski keturunan keluarga pesantren, dia tak memiliki santri. Sebab dia harus menjadi pegawai negeri dan berpindah-pindah tempat.

“Mau bagaimana lagi memang harus seperti itu,” kata Kiai Tafa membuka perbincangan. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan untuk mengetahui sejarah Ponpes Kapurejo, kemudian penuh semangat, Kiai Tafa menjelaskan secara gamblang dengan suara yang sangat berwibawa. Belum membuka pembicaraan tentang Musso, merdeka.com hanya ingin mengetahui arah pembicaraannya seperti yang disampaikan Gus Ibiq, bahwa Kyai Tafa –lah yang menjadi kunci silsilah keluarga Pondok Pesantren, Kapurejo.

“KH Hasan Muhyi itu orang Mataram, sebenarnya namanya adalah Rono Wijoyo. Beliaulah pendiri Pondok Pesantren Kapurejo. Beliau menikah sebanyak tiga kali, istri pertamanya adalah Nyai Juru. Dari pernikahannya yang pertama itu KH Hasan Muhyi diberikan 12 putra. Dan maaf salah satunya mungkin orang mengenal dengan nama Musso,” ujar Kiai Tafa yang sedikit canggung ketika menyebut nama Musso.

Meski canggung, Kiai Tafa kembali menegaskan itulah fakta sejarah. “Mau bagaimana lagi itulah fakta sejarah,” tukasnya.

*Ref : Merdeka.com

__._,_.___

Kediri dan Orang Kiri (2)

Tokoh PKI Musso, saat kecil santri yang cerdas

Reporter : Imam Mubarok

Senin, 4 Februari 2013 10:58:39

Di tanah ini, dulu adalah rumah Musso saat kecil. ©imam mubarok

Tokoh PKI Musso ternyata adalah keturunan pendiri Pondok Pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Musso adalah anak dari KH Hasan Muhyi yang menikah dengan Nyai Juru.

Putra seorang kiai dan berada di lingkungan pesantren sejak kecil, tentu saja Musso kecil rajin nyantri. Cerita ini disampaikan oleh KH Mohammad Hamdan Ibiq, pengasuh Ponpes Kapurejo, Pagu, Kediri. Menurut Gus Ibiq, sapaan Hamdan Ibiq, Musso selain masih keluarganya, juga pernah nyantri layaknya putra para kiai, penuturan ini berdasarkan cerita dari para leluhurnya.

"Tidak disebutkan jelas di mana dia nyantri, tapi berdasarkan keterangan kakek buyut saya, Musso merupakan anak yang cerdas kala dia nyantri," kata Gus Ibiq kepada merdeka.com.

Hingga sekarang, pihak keluarga meyakini bahwa apa yang dilakukan Musso dengan gerakannya itu lebih pada pilihan politik, bukan ideologis. "Saya kira dia paham agama, apa yang dia lakukan semata untuk melawan Belanda," tambah Gus Ibiq.

Gus Ibiq lantas mengajak merdeka.com ke makam pendiri pesantren, KH Hasan Muhyo dan Nyai Juru. Makam keduanya berada di kompleks Pondok Pesantren Kapurejo. Kompleks makam keluarga yang berjarak 200 meter dari lokasi pesantren induk ke arah belakang. Makam KH Hasan Muhyi berjajar di antara makam keluarga lainnya, sedangkan makam Nyai Juru berada lebih atas dengan nisan batu layaknya nisan orang kuno.

Posisi makam yang berbeda ternyata disebabkan Nyai Juru lebih dahulu meninggal dibandingkan KH Hasan Muhyi. Sebab berdasarkan silsilah keluarga KH Hasan Muhyi menikah sebanyak tiga kali.

Dari makam kedua orangtua Musso, merdeka.com menuju Desa Jagung yang berjarak kurang lebih 4 kilometer dari Ponpes Kapurejo dengan tujuan mencari rumah peninggalan orang tua Musso. Sebuah fakta mengejutkan, rumah di ujung desa tersebut sudah lenyap dan terganti dengan rumah-rumah baru sejak 5 tahun lali. Sebab digambarkan sebelumnya rumah orang tua Musso rumah berbentuk rumah tradisional srotong atau doro gepak yang terbuat dari kayu jati.

Di depan rumah Muso, ada pohon durian yang sangat besar, dan selalu berbuah lebat di setiap musim durian. Selain salah satu orang kaya dan terpandang, Nyai Juru selalu memberi perhatian kepada para tetangganya, salah satunya mengajak bermain ke rumahnya.

"Saya pernah main ke rumah itu saat saya masih kecil, namun saya tidak pernah bertemu Musso, sebab dia memang jarang pulang. Saya pun hanya mendapatkan cerita, Musso sesekali pulang menjenguk ibunya (Nyai Juru) yang sedang sakit. Di saat Muso pulang itu biasanya ada penggerebekan, namun dia selalu lolos, penggerebekan itu lebih karena karena ketokohannya," kata Nur Hasan (85) salah seorang warga di Desa Jagung.

Gambaran perjalanan Muso akhirnya diteruskan kepada sumber organik yang lain yakni Ustaz Nurudin (85) warga Dusun Santren Desa Jagung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Menurutnya, KH Hasan Muhyi dulu juga sempat membuat pesantren di wilayah Dusun Santren, Desa Jagung, Kecamatan Pagu.

"Pesantrennya hanya berbentuk langgar angkringan (mushala bambu) tepatnya tahun berapa saya ndak paham, cuman bapak saya bilang tahun 1926 sudah ada. Saat membangun pesantren itu, KH Hasan Muhyi didampingi beberapa temanya sesama pelarian pasukan Diponegoro, yakni Ki Martojo, Ki Sanan Kemat, Mbah Awi, dan Mbah Mantari," kata Ustaz Nuruddin.

Dan pada tahun 1954, KH Hasan Muhyi memindah pesantrennya ke Kapurejo, Pagu, setelah sebelumnya mendapatkan wisik bahwa pesantren yang dibangunnya tersebut akan terkena lahar Gunung Kelud. Pemindahan akhirnya kejadian pada tahun 1964 atau tepat sepuluh tahun setelah mendapatkan petunjuk.

"Karena semua terlalap lahar dingin Gunung Kelud, akhirnya mushala itu dibangun permanen pada tahun yang sama dan pada perkembangannya sekitar tahun 1980 an mushala itu dibangun menjadi masjid hingga saat ini," kata Nurudin.

[tts]

Kediri dan Orang Kiri (3)

Tak banyak pilihan politik bagi Musso

Reporter : Imam Mubarok

Senin, 4 Februari 2013 18:50:58

Makam orangtua Musso yang merupakan ulama terkenal. ©imam mubarok

Apa yang menyebabkan Musso beraliran kiri, padahal dia merupakan putra kiai? Banyak kalangan meyakini pilihan Musso adalah pilihan politik, bukan ideologi murni. Rasa ingin merdeka dari penjajahan yang didukung oleh pergaulannya yang menyebabkan dia berubah.

Penelusuran merdeka.com mengungkap cerita lain, bahwa Musso ternyata putra seorang kiai besar di daerah Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kiai besar itu adalah KH Hasan Muhyi alias Rono Wijoyo, seorang pelarian pasukan Diponegoro.

Putra seorang kiai dan berada di lingkungan pesantren sejak kecil, tentu saja Musso kecil rajin nyantri. 

Menurut Elia Krisanto, pengamat sejarah asal Kediri, untuk melawan penjajah perlu adanya kekuatan politik yang tersentral. "Yang perlu diingat bahwa pada saat itu tak banyak pilihan berpolitik khususnya untuk melawan penjajah," kata Elia yang juga Relawan Perjuangan Demokrasi pada www.merdeka.com.

Lingkungan sangat memengaruhi kenapa kemudian Musso berubah dari 'cetakan awalnya' yang notabene dididik di kalangan santri. "Dogma tentang pemberontakan di era tahun 1950 ke bawah itulah yang berbeda dengan 'pemberontakan' di era Orde Baru, yang selalu dicap salah tanpa melihat sisi sejarahnya," tambahnya.

Edi Musaddad, pengamat sejarah asal Salatiga yang tinggal di Jombang juga memberikan pandangannya soal Musso. Menurutnya dari berbagai sumber sejarah Musso merupakan salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskow.

"Pada bulan November 1926 terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota termasuk Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Di mana saat terjadi pemberontakan Musso dan Alimin tidak berada di Indonesia keduanya sedang melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka yang memang tidak setuju dengan langkah keduanya, akhirnya keduanya ditangkap di Singapura oleh intelijen Inggris," kata Edi Musaddad.

Masih menurut Edi, Musso memang menjalin hubungan yang cukup baik dengan Stalin termasuk soal Indonesia yang bukan basis buruh yang menerapkan paham feodal -industri sebagai kebijakan komunis.

"Indonesia basisnya petani, inilah yang sudah diprediksi oleh Tan Malaka bahwa gerakan yang dilakukan Musso nanti akan gagal," tambahnya.

Masih menurut Edi, pasca keluar dari penjara, Musso pergi ke Moskow. Dia sempat kembali ke Indonesia sekitar tahun 1935 dan dipaksa kembali ke Uni Soviet setelah gagal memaksa 7 anggota Kongres Komintern sekitar tahun 1936. Selanjutnya Musso tinggal di Moskow.

Gerakan Musso tak sampai disitu. 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta, dan pada 5 September 1948 dia memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Dan anjuran itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur .

"Saat terjadi pemberontakan itu Musso sebenarnya dia tidak berada di lokasi, sebab dia sedang kampanye keliling di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Militer menyebut PKI memproklamirkan "Republik Soviet Indonesia" dan pada 18 September 1948 dengan menyebut Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Dan rencana pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh militer," imbuhnya.

Pada tanggal 30 September 1948, Madiun direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada tanggal 31 Oktober 1948 saat ia berusaha melarikan diri dan tertangkap di Desa Niten Kecamatan Sumorejo, Ponorogo.

"Riak revolusi untuk kemerdekaan banyak dilakukan oleh bangsa Indonesia karena penjajajahan Belanda yang cukup lama. Bahkan para tokoh-tokoh nasioanal seperti Soekarno juga pada awalnya berteman akrab dengan Musso, Alimin, Semaun dan Kartosuwiryo," Ujar Edi.

Bahkan mereka pernah satu kos di Surabaya, ungkap Edi. "Mereka pernah kos Surabaya di rumah keluarga HOS Cokroaminoto, guru sekaligus bapak kosnya. Musso sendiri saat kos di rumah Cokroaminoto sebagai aktivis Sarekat Islam dia juga aktif di ISDV (Indische Sociaal Democratishce Vereeniging atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Karena keilmuan Musso, Soekarno menganggap dia adalah salah satu gurunya," lanjutnya.

Pasca perpisahan di Surabaya, menurut Edi- para tokoh-tokoh ini melanjutkan perjuangannya masing-masing.

"Itulah dinamika politik yang terjadi di Indonesia, inilah perjalanan panjang Bangsa Indonesia. Jika dipelajari mereka memiliki tujuan yang sama yakni memiliki keinginan lepas dari penjajahan mereka selalu tegas memilih prinsip politik, kalah atau menang tak masalah," pungkasnya.

[tts]

Syekh Siti Jenar diburu karena gerakan menentang kerajaan

Reporter : Parwito

Rabu, 31 Oktober 2012 12:43:09

Kraton. pemuda-fighter.blogspot.com

Dakwah dan penyebaran agama Islam yang dilakukan Syekh Siti Jenar yang menganut aliran Islam tarikat a'maliyah dan dilakukan terbuka dan terang-terang di muka umum menjadikan dirinya diburu Walisongo dan kerajaan pada masanya. Sebab, aliran Islam thorikot a'maliyah yang dianutnya itu di mata para wali dilarang keras untuk disebarkan secara terbuka di tempat umum dan terang-terangan.

Pasalnya, para Walisongo merasa jika dilakukan terang-terangan dan dilakukan oleh seseorang yang baru masuk Islam bisa menimbulkan salah tafsir dan menjadikan seseorang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana konsep keyakinan dan aliran Siti Jenar yang sering disebut sebagai 'Manunggaling Kawulo Gusti'.

Tidak hanya para walisongo, di lingkungan kerajaan Mataram dan Demak pun juga menentang ajaran Syekh Siti Jenar itu. Dalam ajaran Siti Jenar, tidak membedakan antara kyai dan santri padahal dalam pemerintahan kerajaan seorang rakyat harus mengabdi sebagai kawulo kepada raja yang dianggap sebagai keturunan dewa. Kontroversi ajaran Syekh Siti Jenar inilah yang membuat sosok tokoh penyebaran Islam itu sangat diburu, dicari dan ingin dimusnahkan oleh kerajaan dan para Walisongo.

Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti sekaligus penulis K.Ng. Agus Sunyoto wartawan senior dan juga seorang penulis buku 'Suluk Maulana Sungsang: Konflik dan Penyimpangan Ajaran Syekh Siti Jenar'(LKiS 2005)" saat acara seminar Borobudur Writers & Culture Festival 2012 yang bertema; Kontroversi Syekh Siti Jenar dalam Sastra dan Agama di Hotel Manohara, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jateng Selasa(30/10).

Selama melakukan proses penulisan, Agus Sunyoto mengaku melakukan penelitian di lapangan terkait figur sosok tokoh Islam yang dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang itu. Dirinya mengaku menemukan beberapa fakta dan fenomena ajaran Siti Jenar yang sangat mengagetkan dan tidak disangka.

"Penelitian yang saya lakukan temukan kontroversi tidak terduga. Ternyata Siti Jenar adalah tokoh pengamal tasawuf tidak tinggalkan thorikot akmaliah dan satoriyah. Thorikat Akmaliyah adalah torikoh sifatnya rahasia tidak boleh diikuti sembarang orang dan diamalkan dan disebarkan di tempat terbuka. Ada kontroversi di situ ada dua tingkatan pengajaran,"ungkapnya.

Tingkatan pertama; ajaran Sunan Kalijogo tidak dinistakan juga diajarkan di situ. Baru setelah taraf selanjutnya ajarannya Syekh Siti Jenar bisa dilalui. Terjadi satu sama lain tidak ada hubungan dan tidak ada figur mursyid. Yang ada adalah guru, Tuhan. Sebab menurut Syekh Siti Jenar mursyid diidentikan alrosyid yang tidak boleh diwujudkan dalam bentuk manusia. Maka mursyid ada di dalam diri manusia sendiri. Orang yang mengajarkan statusnya guru.

Ibaratnya Dewa Ruci, sang pengajar thorikot akamaliyah itu. Sementara Begawan Durno yang menuntun dan mursyid ketemu sendiri yaitu Dewa Ruci. Sebetulnya ajaran Syekh Siti Jenar tidak berbeda dengan wali lain. Mempersaksikan Tuhan ada di dalam diri manusia unsur illahi. Sunan giri juga meyakini prinsip keyakinan itu.

Pada murid tertentu, Siti Jenar melarang mereka untuk iktikaf di kuburan, di gunung. Untuk apa mencari tempat lain karena Tuhan sendiri sudah ada di dalam diri manusia. Ada ajaran Syasahidan sesuatu yang Illahi dalam diri manusia. Itu bukan karangan Syekh Siti Jenar tapi di dalam Alquran ada. Yang artinya intinya diharamkan manusia sujud ke setan, pohon batu dan unsur anasir alam lain karena di dalam diri manusia ada unsur illahi. Di mana itu? Disebutkan hadits; 'Aku ini tidak bisa di langit bumi tapi aku bisa di dalam kolbu hamba mukmin.

"Eksplorasi saja nanti akan ketemu'. Muncul dalam bentuk ruh Al Haq (Maha Benar). Al Haq-nya sendiri sehingga muncul ana al haq yang disalah tafsirkan dengan ngaku dirinya sebagai Tuhan. Maka dari luar timbullah kontroversi. Itu diamalkan oleh Syekh Siti Jenar secara terbuka. Muncul konflik. Konflik lalu dia jadi buronan semua memburu dia. Dia bawa satu ajaran tentang kesederajatan manusia semua untuk illahi," jelasnya.

Di sisi lain, kondisi saat itu adalah pemerintahannya berbentuk kerajaan. Saat itu kerajaan di Jawa yaitu kerajaan Demak dan Cirebon. Dalam konsep Jawa, raja titisan Wisnu, titisan Tuhan. Raja dalam unsur sosial disebut golongan gusti dan di luar keraton kawulo. Siti Jenar menolak itu dan katakan tidak.

Menurut Siti Jenar, menghadap raja nyembah itu tidak boleh. Raja jelmaan dewa menyebut dirinya intahulun, kulun atau ingsun. Rakyatnya kawula. Syeh Lemah Abang menyampaikan jangan pake kawulo atau kulo tapi ingsun. Itu perubahan sosial yang dilakukan Siti Jenar saat itu.

Sehingga di mata Siti Jenar, pengikutnya bukan kawulo tapi orang sederajat yang kerjasama atau dalam bahasa arab atau islamnya musyarokah. Orangnya masyarakatnya sederajat dengan ulama. Sederajat dengan kyai. Kalau Siti Jenar gunakan gerakan di Cirebon tidak akan menjadi masalah.

"Tetapi Siti Jenar membuka wilayah di berbagai wilayah Desa Lemah Abang, Karawang, Banyuwangi dan sekitarnya sehingga membikin raja dan sultan marah. Siti Jenar dianggap telah mengubah tatanan aliran keraton atau kerajaan," ungkapnya.

Suatu ketika Siti Jenar di wilayah Demak menemukan fakta karena rakyat dihisap pajak. Rakyat miskin tidak punya kekayaan dan tidak bisa membayar pajak, maka mereka harus menjaga rumah pejabat. Atau memotongi atau mbabati rumput alun-alun. Siti Jenar sangat melawan itu.

Bentuk-bentuk perlawanan itulah yang menjadikan Syekh Siti Jenar sebagai sosok yang sangat kontroversi dan dicari oleh baik para Walisongo maupun para punggawa sampai pejabat kerajaan Demak. Sebab Siti Jenar dianggap melakukan upaya pembangkangan dan perlawanan kepada raja dan ulama di jajaran Walisongo saat jaman Kerajaan Demak itu.

Maka ada mitos yang perlu dibuktikan kebenarannya bahwa Siti Jenar diadili lalu dibunuh supaya tidak mengajarkan ajaran yang dalam perspektif Walisongo dan Kerajaan Demak sebagai upaya pembangkangan Syek Siti Jenar kepada mereka.

[hhw]

Benarkah Syekh Siti Jenar anak dari Sunan Ampel?

Reporter : Parwito

Rabu, 31 Oktober 2012 10:17:48

Wali songo. ©2012 Merdeka.com

Penyebaran agama Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peran besar Walisongo. Namun selain Walisongo, juga terkenal sosok Syekh Siti Jenar.

Dialah sosok tokoh Islam yang sangat fenomenal dan kontroversial di Nusantara yang dikenal memiliki ajaran dan kepercayaan 'Manunggaling Kawulo Gusti'. Bahkan kisah Syekh Siti Jenar juga pernah di filmkan. Namun film yang pernah mengulas tentang ajaran hingga matinya Syekh Siti Jenar tidak pernah dijelaskan asal-usulnya.

Dalam kegiatan Borobudur Writer & Cultural Festival 2012 yang digelar di Hotel Manohara, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur Magelang, Jateng Selasa(30/10) terungkap bahwa tokoh Syekh Siti Jenar diduga adalah anak dari salah satu tokoh Walisongo itu sendiri, yaitu Sunan Ampel.

KH Muhammad Sholikhin yang merupakan penulis buku salah satu di antaranya buku 'Trilogi Syekh Siti Djenar' dengan tegas berani menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang adalah anak dari Sunan Ampel. Hal ini berdasarkan kitab Maktab Da'imi. Kitab tersebut berisi dan menjelaskan silsilah habib dan sayidh dan mengungkap fakta bahwa Syekh Siti Jenar masih sedarah dengan seorang wali.

"Salah satu versi Maktab Da'imi keturunan habib dan sayidh salah satu mengatakan Siti Jenar anak Sunan Ampel Raden Abdul Jalil di Jepara. Abdul Jalil adalah anak dari Abdul Soleh. Beliau punya ajaran berbeda disuruh berjalan ke barat dengan pake nama samaran di Jepara pake nama Abdul Jalil bin Datuk Soleh," ungkapnya.

Secara silsilah atau kekerabatan, Datuk dari para Walisongo Syekh Siti Jenar merupakan keturunan ke 23 dari Nabi Muhammad SAW.

"Kekerabatan antar Walisongo Datuk Walisongo Syeh Jumadil Kubro yang merupakan keturunan ke-20 rosulullah Muhammad. Siti Jenar, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrohim keturunan yang ke 23 rosulullah. Selain Maulana Malik ada Raden Sahid alias Sunan Kalijaga ada Raden Paku yang kondang disapa Raden Pakuningrat," ungkapnya.

Versi lain di Jawa, Siti Jenar tinggal di Cirebon menyebarkan ajaran di Jawa. Maka dia sering dikenal sebagai Ulama Jawani. Beliau yang bisa lakukan Islam Jawani. Islam itu baginya adalah suatu ajaran hakekat digunakan sebagai cara pendekatan kepada rakyat. Prinsipnya, saiki neng kene aku gelem (sekarang di sini aku mau).

Fakta keberadaan sosok Syekh Siti Jenar juga ditemukan dalam beberapa kitab-kitab lain yaitu kitab Kropak Ferarra yang diterbitkan Yayasan Al Fikr di Surabaya kemudian dokumen lain seperti Serat Syeh Siti Jenar, Suluk Syeh Lemah Abang oleh Van Rokl. Kitab serat Syeh Siti Jenar karangan Mangunwijoyo. Serat Syeh Siti Jenar Anonim di Museum Budoyo Sono Surakarta. Kitab wali sepuluh Kraton Karjono, Serat Derajat, di Cirebon.

Namun, bukti-bukti yang ditemukan secara arkeologi sampai saat ini asal-usul keberadaan Syekh Siti Jenar sama sekali belum bisa dibuktikan. Persoalan kontroversi harus bisa pahami sebagai pengalaman sejarah atau sajaroh seperti tumbuhan yang baik.

Kontroversi asal usul Siti Jenar adalah bagian kecil dari Walisongo. Lalu kenapa Syekh Siti Jenar dipandang kontroversi besar? Karena seolah dia seperti dipinggirkan. Yang jelas, keberadaan Walisongo pun juga kontroversi. Syekh Maulana Maghribi sama seperti Siti Jenar diakui ada makamnya di banyak tempat. Di Klaten, Tuban, Kedung Ombo, Jepara.

Sama seperti Syekh Maulana Maghribi ada di Pantaran, Parangtritis, ada juga di Jatinom. Syekh Jumadil Kubro juga begitu, di Semarang Kaligawe ada, di Surabaya juga ada. Nama-nama beda tapi aliasnya Maghribi. Sebab Ghoib belum dijadikan pembenar dari sejarah. Perbedaan pendapat sejarah sangat memungkinkan.

"Soal Siti Jenar dalam perspektif arkeologipun juga sangat miskin data.
Sejarah narasi Walisongo dalam Arkeologi sangat sedikit. Yang sering disebut tokoh wali hanya 9 wali di Jawa. Padahal di Kalimantan, Sumatera banyak ulama-ulama yang jadi misteri sejarah dari sekian banyak sunan dan wali," tuturnya.

Keanggotaan Walisongo, sembilan wali dipastikan tidak hidup sejaman. Tidak seperti yang ada di film-film. Film-film itu saat ini menurut Muhammad Sholikhin dianggap hanya sebagai ketoprak. Mereka (Walisongo) berlima hidup di tahun dan di jaman yang lain. Wali istilah dari tiga bahasa kemukaan auliya dalam Alquran kekasih Allah.

"Wali di Jawa diartikan sebagai pemimpin upacara. Wali juga ada dalam kontek politik atau nagari sebagai pemimpin. Sekian banyak sebut nama orang sangat dini jika kita menyebut sosok Siti Jenar itu tidak ada. Di Serat Gatoloco dan Serat Rebu Kenongo pernah ada orang kemukakan ajaran. Ada juga dugaan Siti Jenar adalah sosok perempuan. Siti di Jawa ada dua versi yang pertama bermakna tanah. Makna Siti yang kedua berasal dari kata arab Syaidati yang berarti tuan puteri," ungkapnya.

Kontroversi asal usul sosok Syekh Siti Jenar terjadi sampai sekarang karena tiga sebab. Pertama, kontroversi terjadi karena catatan sejarah terkait Siti Jenar sangat minim. Kedua, kontroversi terjadi karena berapa peneliti takut untuk masuk dan mendalami karena dibilang sesat. Dan yang ketiga, pengkaburan sosok Siti Jenar dalam cerita berasal dari cacing. Itu hal yang salah dalam film Walisongo itu.

"Dia manusia yang bertempat tinggal di Lemah Abang. Sesuai yang ada dalam Serat Abang. Persoalan kontroversi harus bisa pahami sebagai pengalaman sejarah atau sajaroh seperti tumbuhan yang dibiarkan berkembang dengan baik," pungkas Sholikhin.

Sementara, Kyai Ngabei Agus Sunyoto penulis buku 'Perjuangan dan Ajaran Syekh Siti Jenar (LKiS 2004) menyatakan bahwa kontroversi Siti Jenar dalam sejarah Walisongo muncul berbagai perspektif pemahaman dan keyakinan di masyarakat.

Kontroversi Syekh Siti Jenar dalam Walisongo sering dipertentangkan dan diperselisihkan. Ada yang menganggap Siti Jenar bagian dari walisongo secara utuh. Sebagian menyebutkan nama bahwa Siti Jenar bukan bagian Walisongo tetapi musuh.

"Ada yg menyebutkan bahwa Siti Jenar pernah jadi Walisongo lalu dipecat dan diganti Sunan Tembayat. Namun di sisi lain ada beberapa model hubungan Walisongo," ucap Agus Sunyoto pendek.

[hhw]

Freeport Bikin Sewot

Freeport Bikin Sewot (1)

Ekspedisi Wilson berkah Freeport

Reporter : Islahudin

Senin, 18 Februari 2013 07:00:00

PT Freeport. (reuters/muhammad yamin)

Tidak ada yang menyangka buku laporan pendakian puncak Jaya Wijaya, Papua, ditulis oleh Jean Jaques Dozy pada 1936 adalah muasal pertambangan Freeport di Indonesia. Laporan itu menceritakan ketakjubannya melihat keindahan alam Papua. Selain itu, dia terperanjat melihat kandungan logam dan hamparan luas bijih tembaga hingga permukaan. Pemandangan itu sangat tidak lazim untuk wilayah ketinggiaan sampai dia menyebut gunung tembaga (Erstberg) dalam laporan itu. 

Sayangnya, laporan bernilai itu terbengkalai di perpustakaan Belanda hingga berdebu. Tidak ada yang menindaklanjuti. Maklum saat terbit, kondisi dunia tidak mendukung, menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua melibatkan banyak negara, termasuk Belanda.

Pertengahan 1959, revolusi mengatasnamakan rakyat berlangsung di Kuba dipimpin oleh Fidel Castro. Fidel Castro berhasil merebut Kota Havana hingga memaksa rezim diktator Batista hengkang. Kebijakan berubah. Castro segera menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing beroperasi di Kuba, termasuk Freeport Sulphur kala itu siap mengapalkan biji nikel produksi perdana.

Pada Agustus 1959, berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport dengan Jan van Fruisen, Direktur Pelaksana East Borneo Company. Dalam rapat itu, Jan van Fruisen bercerita kepada Wilson isi buku Dozy ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozy soal gunung tembaga itu.

Wilson dan rombongannya pada februari 1960 mengunjungi lokasi seperti ditulis Dozy. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran itu dituangkan dalam buku Conquest of Copper Mountain. Persis Dozy, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dia juga menulis kesannya mengenai Mozes Kilangin, pemuda dari suku Amungme yang menemani dia dalam ekspedisi itu.

Saat mencapai gunung tembaga disebut kawasan Erstberg, dia terperanjat dengan hamparan bijih tembaga di atas permukaan tanah. Dalam bukunya itu, Wilson menyebut wilayah itu sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian dua ribu meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40-50 persen bijih besi, tiga persen tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya.

Dia melaporkan lewat kabel temuan itu kepada Presiden Freeport Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Dia menyebut dari areal 14 hektar, hanya satu hektar tanpa bijih tembaga. Sedangkan kedalaman baru mencapai seratus meter.

Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan tambang Freeport memperkirakan akan mendapat 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah tanah dengan kedalaman seratus meter. Perlu sekitar USD 60 juta dolar untuk mengeksplorasi kawasan itu. Ongkos produksi saat itu USD 16 sen per pon dan harga jual USD 35 sen saban pon. Dengan begitu, Freeport menduga modal investasi akan balik dalam tiga tahun.

Itulah sebagian dari isi artikel Lisa Pease berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeportdimuat majalah Probe edisi Maret-April 1996. Laporan ini kini tersimpan di National Archieve, Washington DC, Amerika Serikat. National Archieve adalah lembaga independen menyimpan dokumen catatan sejarah dan dokumen. Lembaga ini bertanggung jawab memelihara dan menerbitkan salinan hukum asli dan otoritatif dikeluarkan oleh kongres, pernyataan presiden dan perintah eksekutif, serta federal.

Pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan bakal diperoleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas memperebutkan Irian Barat. Akhir 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu.

Pihak Freeport semakin jengkel dengan sikap Presiden John Fitgerald Kennedy karena lebih memihak Indonesia. Belum lagi dengan sikap Amerika menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua (rencana Marshal) untuk Belanda. Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan antikolonialisme.

Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu turun tangan dan akhirnya memutuskan membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belanda.

Dalam laporan Lisa, dua tahun sebelum Pepera, Freeport sudah mendapat Kontrak Karya Pertama pada 50 April 1967. Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Lisa juga menemukan Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan kontrak karyanya.

Adriana Elisabeth, peneliti Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan masalah Freeport sampai saat ini masih gelap dan belum lengkap. "Adanya izin tambang Freeport di Papua itu mengikutsertakan politik tingkat tinggi, maka perlu konfirmasi semua pihak. Kadang orang membicarakan masalah Freeport dengan campur aduk, mulai dari efek Kontrak Karya Pertama hingga masalah pemberdayaan masyarakat. Itu dua masalah panjang dan berbeda," katanya kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

[fas]

Freeport Bikin Sewot (2)

Mendongkel kekuasaan Soekarno

Reporter : Islahudin

Senin, 18 Februari 2013 07:25:00

PT Freeport. (reuters/muhammad yamin)

Pada 1961-an, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak oleh asing di Indonesia. Sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing menjadi jatah pemerintah. Kebanyakan gerah dengan peraturan itu.

Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi menuturkan sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang propemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu. "Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu," kata Asvi saat dihubungi merdeka.com, Kamis malam pekan lalu.

Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus. "Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya," ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.

Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.

Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara. Namun, Asvi menjelaskan usaha pihak luar ingin mendongkel kekuasaan Soekarno tidak kalah kuat.

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport dterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis pada awal November 1965, Langbourne Williams, ketua dewan direktur Freeport, menghubungi direktur Freeport, Forbes Wilson. Williams menanyakan apakah Freeport sudah siap melakukan eksploitasi di Papua. Wilson hampir tidak percaya mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir Freeport akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa.

Setahun sebelumnya, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa. Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan dalam waktu dekat Indonesia akan beralih ke Barat.

Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis. Sebab itu, angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia, setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan.

Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan BBangsa.Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua. Sedangkan dalam telegram berkode Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, menyatakan ada pertemuan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat bila Presiden Soekarno meninggal.

Kelompok dipimpin Jenderal Soeharto bergerak lebih jauh dari rencana itu. Soeharto mendesak Angkatan Darat segera mengambil alih kekuasaan tanpa perlu menunggu Presiden Soekarno berhalangan.

Setelah peristiwa 30 September 1965, keadaan negara berubah total. Usaha Freeport masuk ke Indonesia semakin mudah. Sebagai bukti adalah pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Bukan saja menjadi lembek, bahkan Indonesia menjadi sangat tergantung terhadap Amerika. "Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis yang konon bantuannya itu dengan senjata," tutur Asvi.

[fas]

Freeport Bikin Sewot (3)

Tak berdaya hadapi Freeport

Reporter : Wisnoe Moerti

Senin, 18 Februari 2013 07:55:00

Demo Freeport Papua. ©Istimewa

Bicara mengenai PT Freeport Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari tiga hal. Pertama, kinerja perusahaan tambang selama ini mengeruk sumber daya alam Indonesia. Kedua, kewajibannya terhadap Indonesia melalui royalti perusahaan kepada negara, dan sikap pemerintah terhadap anak perusahaan Freeport McMoran itu. 

Keberadaan dan operasional Freeport Indonesia sejak 1967 hingga kini tak ubahnya mesin pencetak uang bagi perusahaan induknya, yakni Freeport McMoran di Amerika Serikat. Untuk melihat pundi-pundi keuntungan Freeport tidak perlu melihat jauh ke belakang. Tengok saja kinerja perusahaan sepanjang tahun lalu. Freeport Indonesia telah menjual 915.000 ons atau setara 28,6 ton emas dan 716 juta pon (358 ribu ton) tembaga dari tambang Grasberg di Papua. Hasil penjualan emas itu menyumbang 91 persen penjualan emas perusahaan induknya.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran, total penjualan emas Freeport sebanyak 1,01 juta ons (31,6 ton) emas dan 3,6 miliar pon ( 1,8 juta ton) tembaga. Penjualan tembaga asal Indonesia menyumbang seperlima penjualan komoditas sejenis bagi perusahaan induknya.

Harga komoditas pertambangan memang turun belakangan ini lantaran rendahnya permintaan di pasar dunia. Namun, kondisi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Buktinya, laba Freeport naik sekitar 16 persen pada kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta (Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD 4,16 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Berangkat dari kinclongnya kinerja Freeport, bagaimana andilnya terhadap Indonesia, negara yang kekayaan alamnya sudah dikeruk hampir setengah abad? Kewajiban Freeport terhadap Indonesia bisa dilihat dari royalti dan dividen. Freeport hanya memberikan royalti satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban terbilang sangat rendah dibanding keuntungan diperoleh Freeport.

Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang Garsberg akan habis pada 2021. Freeport mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport mendapatkan hak kelola tambang di Mimika pada 1991. Renegosiasi kontrak karya pun mulai diembuskan pemerintah pertengahan tahun lalu. Salah satu poin akan dibahas adalah besaran royalti Freeport.

Sejak pertengahan 2011, wacana renegosiasi kontrak karya Freeport terus bergulir. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa paling ngotot mendesak Freeport ke meja perundingan. Pemerintah menginginkan royalti Freeport sepuluh persen. Dari ujung timur Indonesia, Freeport menyatakan siap berunding, namun belum sepakat mengenai besaran royalti. "Secara umum telah ada pembahasan keenam pokok renegosiasi. Sudah ada saling pengertian tapi belum sampai pada kesepakatan angka detailnya," kata Direktur Utama Freeport Rozik Soetjipto beberapa waktu lalu.

Kabar dari meja perundingan akhir tahun lalu, kedua pihak disebut-sebut menyepakati besaran royalti emas empat persen. Freeport dikabarkan setuju dengan angka itu, tapi pemerintah ternyata masih pikir-pikir. Renegosiasi pun kembali dilakukan. Setelah hampir satu tahun, hasilnya sudah bisa ditebak. "Renegosiasi sampai saat ini masih tetap berjalan," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo kepadamerdeka.com, Kamis pekan lalu.

Susilo mengakui alotnya perundingan untuk renegosiasi kontrak karya. Namun dia menegaskan segera menyelesaikan masalah itu. "Karena yang dinegosiasikan banyak. Ada enam poin. Kita harapkan secepatnya bisa diselesaikan. Target pemerintah tahun ini."

Tidak hanya soal royalti, keluhan juga datang terkait dividen buat pemerintah sebagai salah satu pemegang saham Freeport. Pemerintah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan telah menyentil Freeport lantaran tidak menepati janji melunasi kekurangan setoran dividen tahun lalu sebesar Rp 350 miliar dari total Rp 1,5 triliun. Nilai dividen 2012 turun 14,77 persen dibanding tahun sebelumnya mencapai Rp 1,76 triliun. Freeport memang pernah membayarkan dividen lebih besar kepada negara, yakni Rp 2,09 triliun pada 2009. Namun sejak 2010 setorannya perlahan mulai turun.

Pemerintah berambisi menguasai saham mayoritas atau melakukan divestasi 51 persen saham Freeport. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku kepincut membeli saham Freeport jika perusahaan itu menjual saham mereka. Dia meyakini pembelian saham Freeport akan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pembelian dilakukan sepanjang pemerintah memiliki keuangan mencukupi.

Yang tidak kalah menarik dari keberadaan Freeport di Indonesia adalah sikap pemerintah terhadap perusahaan sudah beroperasi di Indonesia lebih tiga dekade ini. Ketegasan pemerintah seolah setengah hati. Di satu sisi, pemerintah tegas mengejar royalti dan dividen dari Freeport. Namun, di sisi lain, tidak ada ketegasan terkait masa depan kontrak karya Freeport sudah berjalan hampir dua tahun ini.

Beda pejabat, beda pemikiran dan sikap. Rudi Rubiandini, mantan wakil menteri energi kini menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pernah mengancam akan mengusir Freeport dari Indonesia jika perundingan kontrak karya tidak menghasilkan kesepakatan menguntungkan Indonesia. "Kalau renegosiasi buntu, pasti putus kontrak," ujar Rudi kepada merdeka.com, Oktober tahun lalu.

Tapi penggantinya, Susilo Siwoutomo, lebih lembek. Dia mengatakan pemerintah tidak berniat memutus kontrak karya Freeport. Terlebih, perusahaan tambang ini sudah lama menjalankan kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia. "Tidak (putus kontrak), itu kontrak sudah lama. Namanya renegosiasi selalu alot, tetapi kita masih akan usahakan berbicara terus dengan pihak sana. Semoga saja selesai secepatnya," kata Susilo belum lama ini.

Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro juga tidak yakin pemerintah berani mengusir Freeport. "Untuk memutus jika tidak ada hal dilanggar tentu akan sulit bagi pemerintah," ucapnya.

[fas]

Freeport Bikin Sewot (4)

Bikin sewot masyarakat adat

Reporter : Mohamad Taufik

Senin, 18 Februari 2013 08:28:00

demo freeport. ©istimewa

Konflik antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat adat setempat meletup tujuh tahun setelah penambangan dimulai. Masyarakat empat wilayah adat Suku Amungme (Waa/Banti, Tsinga, Arwanop dan Kwamki), Lemasa, Lemasko, merasa terganggu karena lahan ulayat mereka digarap oleh perusahaan asal Amerika Serikat itu
.

Pada 1974, akhirnya warga empat wilayah adat itu menuntut ganti rugi atas pembabatan hutan di atas lahan ulayat mereka. Di tahun sama, dibuatlah perjanjian disebut January Agreement 1974. Sayang, sejak perjanjian dibuat hingga 2000-an, konflik rupanya belum reda. Gangguan keamanan masih terjadi.

Ketua Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Negara Marwan Batubara dalam buku berjudulMenggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Negara Berdaulat menyebut pada Februari 1978 terjadi penembakan terhadap seorang polisi. "Insiden ini disebabkan tak dipenuhinya seluruh janji Freeport tertuang dalam January Agreement."

Berikutnya pada Agustus 2002, terjadi penyerangan terhadap sejumlah karyawan pertambangan Freeport di Timika, Tembagapura, di jalur Mil 62-63. Peristiwa ini menewaskan dua warga Amerika, Ted Bargon dan Ricky Saipar, serta satu warga Indonesia bernama S.S. Bambang Riwanto.

Tahun itu juga Freeport akhirnya berunding dengan warga empat wilayah adat ditengahi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Warga tetap menuntut ganti rugi atas pembukaan hutan di atas lahan ulayat. Konflik antara warga dan Freeport hingga kini belum selesai.

Ketua Koordinasi Nasional Papua Solidarity (NAPAS) Martaen Goo, beberapa waktu lalu mengatakan akar konflik Papua adalah kehadiran PT Freeport. Aparat keamanan diduga memanfaatkan Freeport untuk menarik uang keamanan, sedangkan warga Papua tidak mendapat kesejahteraan apa-apa. "Freeport juga membuat tanah Papua kotor. Alam rusak," kata dia.

Hubungan antara Freeport dengan pemerintah Indonesia juga meriang. Pemerintah menuntut renegosiasi kontrak karya penambangan. Namun Freeport McMoran sempat menolak renegosiasi. Bahkan mereka sempat mengancam membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional.

Belakangan, perusahaan tambang terbesar di dunia itu melunak. Freeport mengaku siap melakukan renegosiasi dengan pemerintah. Namun mereka masih mencari formula cocok agar tercipta kesepakatan yang baik. "Perusahaan juga memahami itu dan mendukung," kata Direktur Utama Freeport Rozik Soetjipto.

Komisaris Independen PT Freeport Indonesia Marzuki Darusman mengatakan renegosiasi berjalan baik. Freeport juga masih mempelajari tuntutan pemerintah soal royalti sepuluh persen. "Pajak badan yang diwajibkan, ini semua dalam proses perundingan. Angka beredar harus dirundingkan, enggak ada target spesifik."

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, besaran itu berdasarkan permintaan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dia mengakui angka itu terlalu tinggi. "Namanya juga usaha. tawar menawar. Tetapi tidak hanya untuk Freeport, ini berlaku buat semua," ujarnya.

[fas]

Freeport Bikin Sewot (5)

Talak buat Freeport congkak

Reporter : Mohamad Taufik

Senin, 18 Februari 2013 08:54:00

Demo Freeport. ©2012 Merdeka.com

Sejak 1967 hingga kini PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu telah muncul pelbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Masalah lain ihwal minimnya peran negara, terutama Badan Usaha Milik Negara, untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport McMoran di daerah Mimika, Papua, itu.

Rupa-rupa persoalan itu mengakibatkan desakan terhadap pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya agar lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat. "Karena merasa adidaya tidak mau mengubah kontrak," kata Marwan ketika dihubungi merdeka.com lewat telepon seluler, Kamis pekan lalu.

Dia menjelaskan setelah Freeport McMoran menikmati keuntungan besar, mereka seperti emoh membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya itu pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan. Berikutnya pada 1991 kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun.

Pemerintah meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentan Minerba. Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. "Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemimpin kita pengecut," Marwan menegaskan.

Padahal dampak penambangan terhadap lingkungan juga signifikan. Misal, rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan telah mengubah bentang alam seluas 166 kilometer persegi di daerah aliran sungai Ajkwa. Freeport telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui sungai itu. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura.

Marwan pernah melaporkan kerusakan lingkungan ini semasa dia menjabat Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Negara. Laporan itu dibukukan dan diberi judul Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Negara Berdaulat. Menurut dia, Freeport mengelola tambang terbesar di dunia di berbagai negara, didalamnya termasuk 50 persen cadangan emas di kepulauan Indonesia.

Namun, dari hasil eksploitasi itu, hanya sebagian kecil pendapatan masuk ke kas negara dibanding keuntungan diperoleh perusahaan. Kehadiran Freeport pun tidak mampu menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Apalagi sejak 1967 hingga 1994 Freeport hanya melapor sebagai penambang tembaga. Baru pada 1995 mereka mengaku menambang emas di Papua.

Celakanya, volume emas ditambang selama 21 tahun itu tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia kerja Freeport dan beberapa anggota DPR Komisi VII bidang Pertambangan sempat mencurigai telah terjadi manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Dewan curiga jumlah emas diperkirakan 2,16-2,5 miliar ton.

DPR juga tidak percaya data kandungan konsentrat diinformasikan sepihak oleh Freeport. Dewan berkesimpulan negara telah dirugikan lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya pengawasan serius. Lalu bagaimana sekarang? "Pemerintah didukung DPR mestinya punya sikap tegas, berani memberikan sanksi. Misalnya, kalau Freport tidak mau renegosiasi, sanksinya mohon maaf, anda (Freeport) silakan pergi dulu."

Dampak sanksi pengusiran terhadap Freeport pasti akan besar. Misalnya, akan ada ratusan bahkan ribuan orang kehilangan pekerjaan, kemudian pendapatan negara berkurang. Tetapi tidak apa-apa kalau memang negara mau berdaulat. Sebagai pilihan terakhir, sanksi tegas memang harus diberikan. Namun sebelum memberikan sanksi pemerintah harus membuat langkah antisipatif lebih dulu.

"Sebelum sanksi pengusiran, masih ada negosiasi intensif. Masalahnya sekarang yang didorong hanya dirjen, kenapa tidak menteri atau presiden. Soalnya Freeport ini Amerika, butuh presiden langsung bernegosiasi, kita butuh pemimpin tegas," kata Marwan, yang juga mantan Anggota DPR periode 2004-2009.

[fas]